Huamual,beritasumbernews.com
Masyarakat kecamatan huamual kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) setelah bertahun-tahun menanti menikmati jalan yang aman dan nyaman seperti yang berada di daerah lain di negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, merasa kecewa dengan janji manis Pemerintah daerah Kab.SBB, Pemerintah Provinsi, Pemerintah pusat dan bahkan lebih Kecewa lagi dengan DPRD Kabupaten serta DPRD Provinsi.
Hal ini di sampaikan oleh dua warga Desa dari dua Desa di Kec.Huamual secara terpisah kepada awak media beritasumbernews.com kemarin pagi saat di temui di pasar Piru yakni Bapak Krisyan Sitania dari Desa Loki, dan bapak Adam Sainudin dari Desa Luhu. Rabu 09/02/2022
Kata kedua bapak tersebut secara terpisah bahwa” kami di Huamual belum menikmati kemerdekaan, karena kami tidak di perhatikan oleh negara, yang kami nikmati hanyalah janji manis namun janji manis itu tak kunjung datang, sepertinya wilayah kami di lihat dengan ekor mata oleh pemerintah maupun DPRD. Kesal kedua bapak
Hingga saat ini ruas jalan Kecamatan huamual masih terlihat rusak parah selayaknya hidup dalam masa penjajahan kolonial Belanda, ruas jalan yang rusak diawali dari dusun tanah goyang hingga masuk desa Luhu, kurang lebih 40 Km. Ujar Sitania
Sementara kata bapak Sainudin di tempat terpisah” jika kita hendak melewati jalan Kecamatan huamual dengan kendaraan Roda dua maupun Roda 4 dari dusun tanah goyang hingga memasuki Desa Luhu ibaratkan orang yang lagi memacu kuda.
Dirinya pun menambahkan bahwa jalan tersebut bukan saja rusak namun banyak lubang dan berbatuan.
Jalan tersebut ini sejak pemekaran Kabupaten hingga detik hari ini tidak pernah di perhatikan, kami sudah sepakat dengan semua pemilik kendaraan roda dua dan roda empat jika ada swiping pajak kendaraan kami tidak akan bayar pajak dan justru kami Desa dan Dusun di Huamual akan demo karena percuma bayar pajak kendaraan namun bertahun – tahun kami di anak tirikan.
Mungkin pemerintah dan DPRD buta dan tuli sehingga tidak melihat dan tidak mendengar suara kami, orang Huamual tidak butuh janji yang di butuhkan adalah bukti kerja, bukti tindakan di lapangan bukan sosialisasi atau bicara. Kesal Bapak Sainudin
Kami berharap berharap kepada pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat, serta DPRD Kabupaten maupun DPRD Provinsi datang ke wilayah kami dengan membawa peralatan untuk kerja, kami tidka butuh datang dan bicara, ini hak kami selaku warga negara yang setiap saat selalu membayar pajak ke negara, namun daerah lain yang nikmati pajak kami, sementara kami nikmati janji manis.
Rusaknya jalan pada ruas jalan yang begitu panjang, dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta lemahnya aktifitas masyarakat baik di bidang pendidikan, pemerintahan, apalagi kesehatan, akibat terhambat dengan jalan yang rusak parah. Ujar kedua bapak
(Yan.L)
