beritasumbernews.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan profesionalisme prajurit, serta memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal tersebut disampaikan Kapuspen TNI dalam Keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2025)

Kapuspen TNI menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain, dan juga penyesuaian dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun nonmiliter. “Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ujar Kapuspen TNI.

Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI. Kapuspen TNI menegaskan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI. “Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” tegas Kapuspen TNI.

Selain aspek tugas dan peran, revisi ini juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit, mengingat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Kapuspen TNI menyatakan bahwa aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan masih produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI, “Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” jelas Kapuspen TNI.

Kapuspen TNI juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang sarat kebencian dan fitnah. “TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” tegasnya.

Kapuspen TNI juga menegaskan bahwa revisi UU TNI ini menjunjung tinggi supremasi sipil, pernyataan ini juga sejalan dengan pernyataan Panglima TNI pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi 1 DPR RI (Kamis, 13/3/ 2025) yang yang menegaskan bahwa supremasi sipil adalah prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang harus dijaga dengan pemisahan yang jelas antara militer dan sipil, “TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil, dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya,” ujar Panglima TNI.

TNI berharap revisi UU ini semakin memperkuat profesionalisme dan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman, serta tetap berada dalam koridor demokrasi dan supremasi hukum.(**)

Ambon – beritasumbernews.com – Bentrok antar sekelompok pemuda terjadi di kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (16/3/2025) dini hari. Peristiwa ini menyebabkan 16 orang warga dan anggota Polres Maluku Tenggara terluka.

Korban terluka dari warga berjumlah 7 orang. 2 diantaranya meninggal dunia. Sementara korban dari anggota Polres Malra berjumlah 9 orang.

Umumnya, para korban mengalami luka-luka akibat terkena tembakan senapan angin, anak panah dan parang.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Areis Aminnulla S.IK., M.H, menjelaskan, saling serang menggunakan senjata tajam (parang dan panah) dan senapan angin terjadi antar sekelompok pemuda dari Lorong Karang Tagepe dengan kelompok pemuda dari Lorong Perumda.

Bentrok yang terjadi sekitar pukul 01.10 WIT ini berlangsung di Taman Lendmark, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

“Awalnya sekelompok pemuda dari Perumda ingin menyerang pemuda dari Karang Tagepe menggunakan busur panah namun berhasil dibubarkan anggota yang berjaga di Landmark, kemudian kelompok pemuda dari Perumda berkumpul depan kantor DPRD dan ingin menyerang kompleks Ohoijang / Karang Tagepe namun berhasil dihalau oleh Personil Polres Malra,” kata Kombes Areis.

Kedua pihak bersikeras untuk saling serang. Anggota yang berusaha melerai bahkan ikut ditembaki dengan senapan angin, panah dan diparangi oleh Orang Tak Dikenal (OTK).

“Pada pukul 02.10 WIT anggota Reskrim yang hendak melerai massa kemudian diparangi menggunakan senjata parang mengenai bagian kepala,” katanya.

Saat diparangi, anggota kemudian mencoba menangkap pelaku namun diserang dengan panah, dan senapan angin oleh warga yang mengakibatkan sejumlah anggota ikut terluka.

“Saat ini situasi kamtibmas sementara aman terkendali. Terkait penyebab bentrok saat ini tim Reskrim tengah melakukan penyelidikan. Dan untuk pelaku pembacokan terhadap anggota identitasnya sudah dikantongi. Kami menghimbau pihak keluarga agar dapat membawa pelaku ke Polres Malra,” pinta Kombes Areis.

Kombes Areis juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat menahan diri. Tim penyidik telah dikerahkan untuk melakukan penyelidikan.

“Siapapun yang terlibat dalam bentrokan tersebut akan ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.(chey)

Ambon; beritasumbernews.com -Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Bintang Laut bersama Panitia Jalan Salib Hidup Oikumene (JSHO) mengadakan rapat evaluasi.

Rapat evaluasi ini, ikut melibatkan para panitia JSHO. Tujuan dilaksanakannya rapat evaluasi ini untuk melihat sampai sejauh mana persiapan jalannya JSHO yang akan dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 nanti.

Hadir pada rapat evaluasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP) MBL, Bpk Jeck Fofid, MT dan didampingi oleh Ketua Panitia Pelaksana JSHO dan Relly Rosario Tahun 2025, Jemy Retob, S.Pd., M.Pd

Sekilas dari laporan yang disampaikan untuk dilakukan proses pemaparan dari para penanggungjawab kegiatan Dramatisasi JSHO.

Ukam Ohoirat selaku Sutradara memaparkan; sejak dibuka pendaftaran, dramatisasi JAlan Salib Hidup Oikumene (JSHO) banyak orang antusias untuk ikut ambil bagian dari kegiatan ini.

Banyak kawula muda yang mendaftar untuk ikut giat dramatisasi JSHO, kurang lebih 200 orang yang datang dari berbagai tempat, Poka, waiheru, Paso, karpan hingga tempat2 terdekat.

“Mungkin karena kegiatan jalan salib hidup oikumene agak lama vakum, jadi ketika dibuka pendaftara banyak orang yang berminat, kurang lebih 200 orang yang daftar tapi dalam perjalanannya, banyak dicoret karena faktor ketidakhadiran dan faktor-faktor lainnya, “Ungkap Sutradara JSHO, Markus Ukam Ohoirat dalam sebuah rapat evaluasi yang dilaksanakan di gereja Maria Bintang Laut (MBL), Minggu (16/03/25) siang

Kendati begitu dalam perjalanan, banyak dicoret kerena soal disiplin waktu dan rentang kendali lainnya.
Namun jumlah yang sudah paten dan ambil pemeran saat ini, sebanyak 156 terdiri dari 110 orang laki-laki dan peran wanita terdapat 46 orang. Proses persiapan pelatihan sudah 90 persen.

Pihaknya berharap agar proses pelatihan kegiatan ini masi harus mendapat dukungan berbagai pihak pemerintah, demikian halnya dukungan dari para ketua Rukun yang ada di Paroki Santa Maria Bintang Laut Ambon.

Sementara itu Seksi Acara memaparkan kalau sejumlah pejabat gereja baik dari Gereja Protestan (GPM) Maluku, kalangan tokoh agama gereja-gereja dominasi dan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maluku serta Forkopimda Maluku dan Forkopimda kota Ambon diundang untuk ikut ambil bagian dari kegiatan ini. termasuk Gubernur

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa SH,.LLM, nantinya dipercayakan membuka acara jalannya Dramatisasi Jalan Salib Hidup Oikumene sekaligus membawa sambutan pada kegiatan Akbar ini. Sedangkan Walikota Ambon dijadwal akan menutup kegiatan JSHO.

Kegiatan ini direncanakan diawali atau Start dari gereja Katradal Ambon Batu Meja, melintasi sejumlah ruas jalan utama hingga finish di Kompleks Catolik Center yang bersebelahan dengan gereja Santa Maria Bintang Laut Benteng Ambon.

Ketua Dewan Pastoral Paroki (DPP) MBL, Bapak Jeck Fofid berharap, DPP dan panitia ikut membantu mensukseskan kegiatan JSHO ini.

“Kegiatan evaluasi sebagai bagian dari dukungan kita untuk ikut berpartisipasi didalamnya; berpartisipasi dengan memberikan kontribusi nyata, “pinta Fofid.

Panitia Jalan Salib Hidup Oikumene berharap, ada dukungan penuh dari semua pihak guna mensukseskan kegiatan Paskah Agung ini.

“Sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Bintang Laut Ambon menyampaikan permohonan maaf kepada warga kota Ambon, apabila pada Hari H-nya nanti, ada ruas jalan tertentu yang dipakai untuk Jalan Salib Hidup Oikumene, ” pinta Jeck Fofid, Ketua DPP Santa Maria Bintang Laut Ambon.

Sebagai referensi; Kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus adalah periode akhir kehidupan Yesus sebelum penyaliban-Nya di Gunung Kalvari. Kisah ini merupakan bagian penting dari doktrin “Sejarah Keselamatan” Kristen.
Unsur-unsur kisah sengsara Yesus Kristus:
– Perjamuan Terakhir.
– Penderitaan di Taman Getsemani
– Penangkapan Yesus oleh Yudas
– Pemeriksaan dan kutukan Yesus oleh orang-orang Yahudi
– Pengadilan di hadapan Pilatus

Penyaliban Yesus
Makna kisah sengsara Yesus Kristus:
– Mengajarkan pentingnya pengampunan dosa
– Memperlihatkan bagaimana Allah memberikan pengampunan
– Membuktikan kesetiaan dan ketaatan Yesus kepada Allah Bapa
– Yesus menganggap kematian-Nya bukan sebagai hukuman, tetapi pengorbanan mulia demi keselamatan umat manusia.(Komsos.MBL).

beritasumbernews.com – Sebelum berlangsung proses pemilihan Legislatif Rabu 24 Februari 2024 lalu, ada semacam test kuesioner dalam bentuk pertanyaan diajukan oleh orang atau kelompok guru tertentu mengajukan pertanyaan siapa pilihan anda? Ada yang langsung memberikan pilihan ini dan itu tapi ada juga yang mengarah ke sasaran calon legislatif dimaksud, “tranparansi adalah harus pilihannya ibu Widya Murad Ismail, tapi jika diluar itu dan mengeluarkan perkataan yang tidak sejalan dengan kelompok dan atau guru tentu, akan menjadi catatan hitam yang siap di mutasi.

Bukan main peran yang tentu menyalahi kebebasan berpikir, berbicara dan kebebasan menentukan pilihan.

Jika ditelisik lebih jauh alasan guru dimutasi pasca pileg, lantaran tidak sejalan, tidak sepaham, searah dalam menentukan pilihan maka kondisi yang diciptakan dengan dalil, “Guru dipindahkan dengan tujuan pemerataan”. Berikut anda (guru mutasi red) dimutasikan karena terdapat aturan baru.

Benarkan ada aturan yang dikeluarkan Menpan dan atau BKN RI misalnya soal mutasi ini.?

Apabila guru dimutasi dari satu sekolah asal ke sekolah lain dengan tujuan pemerataan; itu artinya sekolah menjadi tempat tujuan pindah samasekali tidak ada guru kelas dan atau guru mata pelajaran tertentu. Berikutnya jika seorang guru dipindahkan dan/ atau dimutasi sesuai aturan harus diberikan sanksi atau terguran tertulis melalui tahapannya. Tapi yang aneh, tanpa ada kesalahan pasti, seenak guru dipindahkan tanpa dia melakukan kesalahan fatal.
Kondisi semua ini terungkap ketika sejumlah guru mutasi dengan berpredikat *”Guru Sertifikasi”* mempertanyakan nasib mereka, alasan mendasar mereka dipindahkan (dimutasi), ketika hal itu ditanyakan ke Plt Kadis, Insum Sangadji. Dalam dialog itu, PLt Kadis katakan bahwa anda-anda dipindahkan sebagai bagian dari unsur pemerataan guru dan alasan kedua adalah ada aturan terbaru.

Penjelasan dari Plt Kadis , dari konteks lapangan sangat berbeda jauh dari apa yang disampaikan, bagaimana tidak para guru ketika proses mutasi mereka telah menjalankan apa yang menjadi keinginan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Kenyataan yang didapat para guru mutasi di lapangan adalah ;
Pertama unsur pemerataan yang didalilkan, ternyata disana tersedia para guru kelas mantap dengan guru bidang studi. Kedua guru yang kekurangan jam mengajar misalnya dipindahkan ke sekolah yang benar-benar memiliki ruang belajar sesuai standar bimbel. Artinya jika guru sertifikasi dengan ketentuan mengajar dalam seminggu harus 24 jam, sesuai ketentuan nya, digeserkan ke sekolah tujuan yang kurang jam mengajar.

“Nah kalau guru sertifikasi misalnya untuk penuhi standar 24 jam mengajar dalam seminggu misalnya, harus keluar kan receh untuk operator sekolah supaya bisa dapat tambahan jam mengajar. Ini kondisi yang diciptakan oleh kelompok-kelompok terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Praktek yang sudah dan yang telah dijalankan ini apabila tidak diamputasi maka dunia pendidikan Maluku terus dan terus berdampak kepada dunia pendidikan dengan *” STATUS KELAM dan GELAP”* peringkat pendidikan kita tidak pernah bergeser dari rangking 33 dari 38 provinsi di Indonesia.
Kenapa pendidikan provinsi ini terus tidak alami kemajuan, karena terdapat perencanaan keliru, karena orang yang ditempatkan disana dalam jabatan strategis, tidak memiliki spesifikasi dunia pendidikan, mereka ditempatkan karena faktor kedekatan, keluarga, tim kerja dan tim sukses, faktor berikutnya adalah orientasi proyek dan urusan setoran tunai yang harus dipenuhi orang-orang yang duduk dalam jabatan tersebut. Jadi wajar kepala sekolah dengan status Plt, bekerja kurang transparan, belanja kelengkapan sekolah harus sendiri, laporan pertanggungjawaban dana bos, dikerjakan sendiri tanpa libatkan tim di sekolah. Wajar saja kalau di sekolah – sekolah tertentu di dalam kota Ambon, para Plt Kepsek ini digelar *’OKB (ORANG KAYA BARU) menonjolkan dan atau memarkan mobil baru, kendaraan plat hitam maupun plat kuning, ini semua menjadi temuan para orang tua siswa yang mencermati kehidupan para Plt Kepsek ini.

Faktor Ex berikutnya yang ditemukan para guru mutasi ini, bahwa ada guru yang benar-benar melakukan kesalahan dan wajar untuk menerima sangksi misalnya,, Bahkan hingga menerima sidang disiplin kode etik, eh malah malah tidak dipendahkan tetapi guru yang tidak ada kesalahan dimutasikan. Problem-problem yang dialami para guru-guru sebaiknya melalui Komisi IV melakukan TiM khusus untuk lakukan pendalaman guna mengetahui benar tidaknya apa menjadi keresahan para guru dan keresahan orang tua murid pada beberapa sekolah yang bisa jadi referensi komisi IV DPRD Provinsi Maluku. Proses ini segerah diwujudkan untuk mengurai proyek-proyek mutasi di dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku yang kini dijabat oleh Plt Kadis, JoiSangadji.

Kaielyi– beritasumbernews.com – Penolakan keras terhadap rencana masuknya aktivitas koperasi tambang menggema di Negeri Kaiely, Kecamatan Teluk Kaiely, Maluku. Gelombang penolakan ini dipimpin langsung oleh Raja Kaiely, Abdulah Wael, yang dalam tatanan adat masyarakat Maluku memiliki kedudukan sentral sebagai pemimpin negeri dan penjaga adat. Bersama puluhan pemuda Negeri Kaiely dan didampingi oleh Ibrahim Wael, seorang tokoh adat terkemuka, Raja Abdulah Wael dengan tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh koperasi di wilayah mereka pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Di tengah suasana yang penuh semangat perlawanan, Raja Abdulah Wael dan para pemuda menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada Kepala Desa Kaiely, Umar Taramun. Mereka meminta dengan sungguh-sungguh agar Kepala Desa tidak memberikan izin atau menerima kehadiran koperasi tambang dalam bentuk apapun yang berpotensi melakukan pengolahan sumber daya tambang yang menjadi hak milik Negeri Kaiely. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran akan dampak buruk yang mungkin timbul akibat aktivitas pertambangan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat adat.

Massa yang berkumpul juga mendesak agar rombongan yang mengatasnamakan diri dari sepuluh koperasi tambang, yang dikoordinatori oleh Ruslan Suamoleh (akrab disapa Ucok) beserta rekan-rekannya, untuk segera meninggalkan Negeri Kaiely dan kembali ke tempat asal mereka di Namlea, Kabupaten Buru. Bahkan, masyarakat dengan tegas melarang kelompok tersebut untuk kembali lagi ke Negeri Kaiely di masa mendatang. Alasan utama penolakan ini adalah karena masyarakat Negeri Kaiely merasa tidak pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi yang memadai mengenai keberadaan dan rencana operasional koperasi-koperasi tambang tersebut.

Ketidakjelasan informasi dan kurangnya komunikasi dari pihak koperasi tambang menjadi salah satu pemicu utama penolakan ini. Masyarakat adat Negeri Kaiely memiliki hak untuk mengetahui secara detail mengenai rencana pembangunan dan aktivitas apapun yang akan dilakukan di wilayah mereka, terutama yang berpotensi mengubah lanskap alam dan tatanan sosial. Ketiadaan sosialisasi yang transparan menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, sehingga mereka mengambil sikap tegas untuk menolak kehadiran koperasi tambang tersebut.

Lebih lanjut, Ibrahim Wael, yang juga merupakan pemilik sah areal “ketel” di kawasan pertambangan Gunung Botak, mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak pernah dihiraukan oleh pihak koperasi-koperasi tersebut. Ia menyayangkan sikap koperasi yang seolah-olah menganggap lokasi tambang Gunung Botak sebagai daerah tanpa pemilik. Padahal, menurut Ibrahim Wael, seluruh masyarakat di dataran Waiapo sejak lama telah mengetahui bahwa lahan “ketel” tersebut adalah milik dirinya beserta keluarga besarnya di Negeri Kaiely. Pernyataan ini semakin memperkuat alasan penolakan masyarakat terhadap kehadiran koperasi tambang yang dianggap tidak menghargai hak kepemilikan tanah adat.

Penolakan terhadap koperasi tambang ini juga mencerminkan kuatnya ikatan masyarakat adat Kaiely terhadap tanah leluhur mereka. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan juga memiliki nilai spiritual dan budaya yang mendalam. Tanah adalah warisan dari para leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Masuknya aktivitas pertambangan dikhawatirkan akan merusak warisan tersebut dan menghilangkan identitas serta kearifan lokal masyarakat.

Sikap tegas Raja Kaiely yang didukung penuh oleh para pemuda dan tokoh adat menunjukkan soliditas masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Penolakan ini menjadi preseden penting bagi daerah lain yang menghadapi ancaman serupa dari pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan dampak lingkungan. Suara dari Negeri Kaiely ini menjadi representasi dari perjuangan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia yang berupaya melindungi tanah dan budaya mereka dari kepentingan eksploitasi.

Penolakan Koperasi Tambang: Masyarakat Adat Kaiely Bersatu Pertahankan Hak

Inti dari penolakan koperasi tambang di Negeri Kaiely terletak pada kuatnya kesadaran masyarakat akan hak atas tanah adat dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun-temurun. Raja Kaiely, sebagai representasi dari kekuasaan adat dan simbol persatuan masyarakat, mengambil peran sentral dalam memimpin gerakan penolakan ini. Dalam konteks masyarakat adat Maluku, seorang Raja bukan hanya sekadar kepala pemerintahan, tetapi juga merupakan pemimpin spiritual dan penjaga nilai-nilai luhur adat istiadat. Keputusannya mencerminkan aspirasi dan kepentingan seluruh masyarakat Negeri Kaiely.

Ketiadaan informasi dan sosialisasi yang jelas dari pihak koperasi tambang menjadi faktor krusial yang memicu kemarahan dan penolakan masyarakat. Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai rencana aktivitas pertambangan, termasuk potensi dampak positif dan negatifnya terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Kurangnya transparansi dari pihak koperasi menimbulkan kecurigaan bahwa ada maksud tersembunyi yang dapat merugikan masyarakat Kaiely.

Selain itu, persoalan kepemilikan lahan “ketel” di Gunung Botak yang diakui oleh masyarakat sebagai milik Ibrahim Wael dan keluarganya semakin memperkuat alasan penolakan. Pihak koperasi tambang dinilai tidak menghargai hak kepemilikan tanah adat dan bertindak seolah-olah wilayah tersebut tidak bertuan. Sikap ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hukum adat dan kearifan lokal yang berlaku di Negeri Kaiely.(**)

Lanny Jaya –  beritasumbernews.com Personel Satuan Tugas (Satgas) Tindak Operasi Damai Cartenz 2025 menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan mengadakan kegiatan cukur rambut gratis bagi anak-anak di Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Kegiatan yang bertajuk Pangkas Rambut Anak-anak Papua ini berlangsung di Pos Blukar 6.7, Tiom, pada Jum’at (14/3).

Kegiatan ini berawal ketika sekelompok anak melintas di depan pos saat jam pulang sekolah. Personel yang sedang piket menyapa mereka dan menanyakan tujuan mereka. Setelah mengetahui mereka hendak pulang, personel menawarkan cukur rambut gratis karena melihat rambut mereka sudah panjang dan mengingat harga pangkas rambut di daerah tersebut cukup mahal.

Tawaran ini disambut antusias oleh anak-anak, dan mereka pun menjalani proses cukur rambut yang dilakukan oleh Bharatu Pauola Abilio Dacosta.

Wakaops Damai Cartenz 2025 Kombes. Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan humanis yang dilakukan aparat keamanan di Papua.

“Kegiatan ini bukan sekadar memotong rambut, tetapi juga menjadi ajang interaksi dan kebersamaan antara anggota kami dengan anak-anak dan masyarakat sekitar. Kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga untuk berbagi kepedulian dan membantu masyarakat,” ujar Kombes. Pol. Adarma Sinaga.

Anak-anak yang ikut kegiatan ini mengaku senang karena bisa mendapatkan potongan rambut gratis tanpa harus mengeluarkan uang. Momen ini pun mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga setempat.

Satgas Damai Cartenz 2025 terus mengedepankan strategi soft approach dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua. Berbagai kegiatan sosial, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan, terus dilakukan guna membangun rasa percaya masyarakat terhadap aparat keamanan dan menciptakan situasi yang lebih kondusif di wilayah Papua.(**)