Jakarta –  beritasumbernews.com -Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2025 secara hybrid. Hal itu sesuai kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan berlangsung dengan sangat sederhana di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Peserta yang hadir langsung dibatasi hanya 80 orang, mengingat kapasitas ruang acara yang terbatas.

“Rakornas Dukcapil Tahun 2025 diselenggarakan secara hybrid (Daring dan Luring) 23-24 April 2025, dengan agenda mengikuti arahan sekaligus pembukaan Rakornas oleh Bapak Menteri Dalam Negeri,” ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam penyampaian Laporan Kegiatan Rakornas.

Lebih lanjut kata Dirjen Teguh, agenda Rakornas lainnya ialah penyerahan Sertifikat ISO 27001:2013 secara simbolik kepada empat Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota oleh Bapak Mendagri, penyampaian materi dari para narasumber dilanjutkan dengan diskusi 23-24 April 2025; dan pembacaan rumusan dan rekomendasi Rakornas dilanjutkan dengan penutupan Rakornas pada 24 April 2025.

“Peserta yang diundang dalam Rakornas Dukcapil sejumlah 2.270 orang, yang terdiri dari: Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Administrator dari Dinas yang membidangi Urusan Adminduk Provinsi; dan
Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Administrator dari Dinas Dukcapil kabupaten/kota,” ungkap Teguh.

Masih disampaikan Teguh, untuk peserta Rakornas yang hadir langsung atau luring adalah para Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Pejabat Administrator Ditjen Dukcapil, serta para Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; Kabupaten Musi Banyuasin, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Badung; Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bekasi, Banjar, dan Tidore Kepulauan.

“Selain itu, Rakornas Dukcapil ini juga ditayangkan secara online dan live streaming di Youtube, Instagram, dan Tiktok official Ditjen Dukcapil,” papar Teguh.

Dirjen Teguh mengungkapkan, tema Rakornas Dukcapil Tahun 2025 adalah “Data Kependudukan dan IKD Sebagai Fondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional”. Ada pun tujuan pelaksanaan Rakornas Dukcapil Tahun 2025 disampaikan Teguh diantaranya menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran Dukcapil pusat dan daerah dalam mendukung data kependudukan dan IKD sebagai fondasi layanan publik yang inklusif dan pilar transformasi digital nasional.

“Selain itu Rakornas bertujuan mendorong upaya percepatan transformasi digital nasional; dan meningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.(Arif)

Jakarta –  beritasumbernews.com -Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menerima kunjungan kerja Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, di Kantor Pusat Kemendagri, Senin (21/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama, khususnya di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, melalui pengenalan teknologi pemadam kebakaran terkini dari Denmark. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA ikut mendampingi mendagri.

Kegiatan berlangsung hangat dan seru, ditandai dengan demonstrasi teknologi pemadam kebakaran oleh tim dari Denmark. Demonstrasi menampilkan penggunaan alat pemadam berbasis kompresor tekanan tinggi yang menggunakan kombinasi air dan busa, bertempat di halaman Kantor Pusat Kemendagri yang mengambil sampel mobil yg terbakar.

Dalam sambutannya, Mendagri Tito menyampaikan apresiasi atas kecanggihan teknologi pemadam kebakaran Denmark. “Kurang dari 5 menit, api berhasil dipadamkan berkat alat tekanan tinggi dan busa. Ini teknologi yang luar biasa dan kami ingin bekerja sama dengan Denmark. Kami juga telah berdiskusi dengan Bappenas untuk mendukung pembiayaan program ini agar dapat diterapkan di kota-kota besar,” ujarnya.

Tito juga menyoroti efisiensi sistem penanganan darurat Denmark, terutama dalam manajemen call center kebakaran dan layanan tanggap darurat. “Sistem call center/ dispatch center yg dimiliki Denmark sangat efisien, salah satu yang terbaik di dunia. Saya ingin sistem ini bisa diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Bali,” tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, menyampaikan rencana tindak lanjut dari kerja sama ini. “Kami akan bekerja sama untuk mereplikasi sistem Denmark dan menjadwalkan pertemuan lanjutan antara Juni atau Juli mendatang. Kami juga akan membahas dengan beberapa pemangku kebijakan untuk mendukung kebijakan ini dan segera menindaklanjuti di tataran teknis sebagaimana arahan Bapak Mendagri,” ungkap Safrizal.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah strategis antara Indonesia dan Denmark dalam membangun sistem penanggulangan kebakaran dan bencana yang modern dan efektif.(Arif)

Namlea – beritasumbernews.com -Sebanyak 40 orang pejabat administrator Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku melakukan Study Lapangan di Kabupaten Buru selama 4 hari dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan 13 tahun 2025, di Kabupaten Buru yang diterima oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Buru, Arman Buton, Rabu (23/4/2025).

Dalam sambutan Bupati Buru yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Arman Buton mengatakan bahwa pejabat administrator adalah Aparatur Sipil Negara harus memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan baik dan efisien dapat tercapai sesuai SOP serta terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan melalui pelatihan kepemimpinan.

“Studi Lapangan adalah merupakan bagian dari rangkaian PKA yang betujuan untuk menilai pelaksanaan aktualisasi kepemimpinan kinerja dengan mengidentifikasi permasalahan pelayanan organisasi untuk merumuskan dan merekomendasikan solusi kreatif, advokasi dan alternatif pada unit kerja yang menjadi lokus STULA dalam suatu Lesson learned,”ujarnya.

Lanjut Buton, Pengalaman belajar adalam program PKA didesain untuk membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi dalam mengelola pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan melalui pengalaman best practice dan aplikasinya dalam aksi perubahan untuk peningkatan kinerja organisasi.

“Pada kesempatan ini pula, saya mengingatkan kepada peserta pelatihan agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh tertib dan disiplin serta lebih mengutamakan hasil dan mafaat bukan sekedar memenuhi syarat administrasi untuk dinyatakan lulus,” paparnya.

Buton, berharap kegiatan ini dapat memberikan pemecahan masalah serta menumbuhkan kepekaan dan kepedulian peserta terhadap kondisi sosial dan ekonomi melalui strategi pengembangan potensi yang cocok bagi peningkatan kualitas di bidang tertentu sesuai kebutuhan nyata di daerah serta memberikan dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Buru.

Salah satu peserta PKA, Rufaidah sebagai Ketua Kelompok Stula Desa Jikumerasa menyampaikan bahwa kegiatan Stula ini sangat penting dalam mengasah Analisa Problem Solving dimana sebagai pemimpin administrator harus mampu melakukan identifikasi dan analisis masalah yang terjadi agar menemukan solusi serta rekomendasi untuk perbaikan kedepan, di samping itu menjadi pengalaman dalam menunjang pelaksanaan tugas kami juga.

“Untuk kelompok kami, akan melakukan problem solving di Desa Jikumerasa yang merupakan desa wisata sehingga penting untuk bisa menganalisa persoalan yang dihadapi baik dari sisi Tata kelola Pemerintahan Desa, Partisipasi masyarakat, pembangunan desa maupun pengelolaan wisata desa,” ujar Rufaidah.

Rufaidah, sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai komponen di Desa Jikumerasa dalam memberikan informasi maupun data sehingga hasilnya juga maksimal.

Hadir pada kesempatan itu, dari pihak BPSDM Olivia Latar Kabid PKMF, Penina Kakisina, Sunoto dan Saiful Sanaky, Para Staf Ahli Pemda Buru, para Assisten Setda Kab. Buru, Kepala Bapeda Kab. Buru, Kadis PMD Kab Buru, Camat Lilialy, Camat Wayapo, Pj. Desa Ubur, Pj Savana Jaya, Pj Waikasar, dan seluruh Pejabat Administrator Peserta PKA 13 2025.

Dilanjutkan dengan sesi penyerahan cenderamata dari Pemprov Maluku kepada Pemerintah Kabupaten Buru dan sesi foto bersama. (Chey)

Hatusua, SBB – beritasumbernews.com -Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa didampingi Ketua TP PKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerissa, memanen Jagung Hibrida dan melakukan tanam Perdana Padi Gogo pada Lahan seluas 12 (Dua Belas) Hektar bersama Kelompok Tani Hatusua Maju di Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, Sabtu (19/4/2025).

Setelah 59 (Lima Puluh) hari dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, Gubernur mengatakan bahwa ada sukacita tersendiri baginya sehingga bisa hadir dalam kegiatan ini.

“Fokus Pemerintah Indonesia yakni ketahanan pangan, kita memberikan apresiasi kepada kelompok tani, yang memanfaatkan lahan menjadi lebih produktif,” ujarnya.

Gerakan seperti ini, ujar Gubernur perlu didorong dan diberikan asistensi oleh pemerintah.

“Kita harus memastikan rakyat tidak boleh lapar, agar pangan cukup bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Lewerissa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

Dengan kehadirannya pada kegiatan ini, Lewerissa berharap bisa memberikan inspirasi dan dorongan moral bagi para kelompok tani, maupun semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya pada kesempatan itu, turut diserahkan sejumlah bantuan diantaranya bantuan benih jagung, padi gogo, pestisida dan herbisida, serta alat tanam jagung dorong, kepada kelompok tani hatusua maju.

Hadir juga pada kesempatan itu Asisten II Sekda Maluku, Bupati SBB, Kepala Badan Perakitan Modernisasi Pertanian Wilayah Maluku, Bupati SBB dan Istri, Sekda SBB, Forkopimda SBB, Pimpinan OPD Lingkup, Pemerintah Negeri Hatusua, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan unsur terkait lainnya.(chey)

Ambon – beritasumbernews.com -Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, membuka acara Dramatisasi Jalan Salib Hidup Oikumene Tahun 2025 yang diselenggarakan di lingkungan Gereja Paroki Katedral St. Fransiskus Xaverius Ambon pada Sabtu, 19 April 2025.

Acara yang mengangkat nilai-nilai iman, pengorbanan, dan persatuan ini diikuti oleh berbagai perwakilan umat dari gereja-gereja Oikumene di Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan prosesi jalan salib oikumene sesungguhnya merupakan manifestasi iman Umat Kristen dalam memaknai Jalan sengsara Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia.

Gubernur Maluku juga mengajak Umat Kristiani untuk tidak memaknai prosesi ini secara Harfiah dan jangan hanya terjebak dalam ritual semata.

“Hendaknya acara ini dipahami sebagai wujud nyata penyerahan diri total kepada Allah Sang Khalik yang membuahkan kemenangan atas Maut dan pada akhirnya manghantarkan umat manusia terbebas dari belenggu dosa,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Pada kesempatan ini Gubernur mengajak seluruh umat kristiani untuk memaknai jalan sengsara Yesus Kristus bahwa pengorbanan dirinya di kayu salib sebagai bukti cinta tiada batas bagi umat manusia, yang merupakan contoh teladan paling agung yang diberikan Yesus Kristus bagi dunia.

“Kerukunan dan keharmonisan yang merupakan nilai Budaya orang Maluku yang tercermin dalam ungkapan Sita kaka walike, Ain ni Ain, Kidabela, Kalwedo, Pala Nala, Rete Mena Bara Sehe, Lolik Lalen Vedak Fena, Saka Mese Nusa, Masohi, Ita Wotu Nusa, I sesi si koni, Saka-Saka Wiri,” tambahnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya dan Wagub, bertekad mewujudkan Maluku yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan melalui Sapta Cita Lawamena.

Dirinya juga mengucapkan Proficiat Kepada Uskup Diosis Amboina, Para Pastores, secara Khusus Pastor Paroki Santa Maria Bintang Laut Ambon beserta Panitia dan Pameran atas terselenggaranya Prosesi jalan Salib Hidup Oikumene 2025.

“Ingatlah bahwa Anda semua menghidupkan cerita Injil dalam Dunia Zaman ini maka hayatilah Peran itu sebagai jalan pertobatan diri, dan semoga kegiatan ini dapat dikembangkan dan menjadi Satu Wisata Event Rohani di Kota Ambon Provinsi Maluku” tutup Gubernur.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Paskah Oikumene 2025 yang bertujuan mempererat persaudaraan antarumat Kristiani di Maluku.

Turut hadir pula Forkopimda Provinsi Maluku, Anggota DPD RI Dapil Maluku Novita Anakotta, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Walikota Ambon beserta Forkopimda Kota Ambon, Pimpinan Umat Beragama, serta berbagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan organisasi wanita, serta umat Katolik dari seluruh wilayah Kota Ambon. (Chey)

Salatiga — beritasumbernews.com -Dalam rangkaian peringatan Hari Kartini, Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri menyelenggarakan kegiatan edukatif bertajuk RISE N SPEAK di MTsN Negeri Salatiga. Kegiatan ini mengusung semangat “Berani Bicara, Selamatkan Sesama” dan dihadiri langsung oleh Direktur PPA dan PPO yang juga merupakan alumni MTsN Salatiga angkatan 1988.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keberanian siswa, guru, dan masyarakat agar tidak diam terhadap segala bentuk kekerasan, sekaligus menanamkan budaya pencegahan sejak dini di lingkungan sekolah.

“Diam bukanlah satu pilihan. Berani bicara itu mulia,” tegas Direktur PPA dan PPO dalam sambutannya.

Dalam paparannya, beliau menjelaskan bahwa Dit Tipid PPA dan PPO Bareskrim Polri tidak hanya menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga membangun ekosistem edukatif yang melibatkan berbagai pihak—mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga komunitas pesantren.

“Kami hadir bukan sekadar menegakkan hukum, namun juga membangun budaya pencegahan dan pelindungan yang berkeadilan, inklusif, dan berperspektif gender,” ujarnya.

Program RISE N SPEAK juga mengajak sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menyediakan kanal pelaporan ramah anak, pelatihan guru, serta pendampingan psikososial bagi korban. Selain itu, siswa diajak menjadi agen perubahan lewat program seperti ROOTS.

“MTsN Salatiga kami dorong menjadi pelopor sekolah ramah anak dan pelindung nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam,” imbuhnya.

Kepada para guru, Direktur PPA dan PPO mengingatkan pentingnya implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, agar kekerasan dalam bentuk apapun dapat dicegah sejak dini. Sementara kepada siswa, beliau menyampaikan tujuh strategi praktis untuk melindungi diri dan orang lain dari kekerasan, termasuk membangun komunikasi terbuka dengan guru dan orang tua, serta menjauhi lingkungan yang rawan kekerasan.

“Jadikan ilmu sebagai pelita, dan akhlak sebagai perisai dari kejahatan. Jangan takut bicara jika ada yang tidak nyaman,” pesannya kepada siswa.

Acara ditutup dengan syair pantun yang menggugah semangat siswa untuk berani melaporkan jika melihat atau mengalami kekerasan.

“Jika melihat yang disakiti, jangan diam, ayo bantu dan tegur dengan santun,” bunyi salah satu pantun yang disampaikan Direktur PPA dan PPO.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Salatiga dan disambut antusias oleh seluruh civitas akademika MTsN Salatiga. Dengan semangat kolaboratif dan kepedulian bersama, acara ini diharapkan menjadi awal dari lingkungan pendidikan yang lebih aman dan ramah anak di Indonesia.(**)

Aboru – beritasumbernewsnews.com-  Sentak masyarakat Maluku dan publik dikagetkan dengan berkibarnya benang raja (bendera RMS, empat warna) yang dikibarkan sekitar pukul 7.00 Wit dini hari pagi kemarin, tepatnya di rumah Pejabat Negeri Aboru Johanis Sinay, padahal baru tanggal 21 April, bahkan baru saja lewat sehari adanya pertemuan Dandim 1504/Ambon bersama Kapolresta Pulau Ambon dan Pp. Lease di gedung lantai V Hotel Santika, dengan pernyataan Pejabat Negeri Aboru yang menjaminkan tidak akan ada bendera yang naik pada momen hari RMS.

Setelah berjumpa dengan Dandim 1504/Ambon, Pj Negeri Aboru serta Soa dan saniri Negeri, Pj. Negeri Aboru saat pertemuan itu mengatakan” Negeri Aboru sudah mengatakan NKRI harga mati, tapi disaat ini ada bendera Republik Maluku Selatan berkibar di depan rumah pejabat Negeri Aboru Johanis Sinay.

Bagaimana dengan hasil pertemuan yang di bangun oleh Pj Johanis Sinay dan saniri Negeri Aboru dengan Dandim/1504 Ambon, Aboru Nyatakan NKRI harga mati ?

Selain itu” Kata Ketua Saniri Negeri Aboru Joni Sinay Dengan Paradigma Baru Warga Aboru Tolak RMS, Tetap Setia Kepada NKRI, lalu kenapa ada benang Raja yang berkibar manis di depan rumah Pj Johanis Sinay?

Informasi yang berhasil diterima Media nini sejak siang kemarin, Sebelum tanggal 25 April 2025 Negeri Aboru sudah di hebohkan dengan benang Raja bendera Republik Maluku Selatan (RMS), Pejabat dan Saniri Negeri melangkahi kesepakatan mereka dengan apa yang di sepakati dengan Dandim 1504/ Ambon, dan Kapolresta Ambon.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Kapolresta Ambon, Pj. Raja Aboru, Ketua Saniri, dan Kepala Soa Negeri Aboru,, di Gedung Lantai V Santika Hotel Ambon, Senin (21/04/2025)

Setelah pertemuan selesai dengan Dandim 1504/Ambon, dan pada hari ini tanggal 22/04/2025 benang Raja berkibar di depan Rumah Pj Johanis Sinay.

Apakah Pj Johanis Sinay dan Saniri Negeri bisa bertanggung Jawab dengan perkataannya kepada Dandim 1504/Ambon Kolonel inf Leo Octavianus MS. S. sos ? Publik menekankan agar Saniri dan Pj. Negeri Aboru harus bertanggungjawab.(Red)

Ambon – beritasumbernews.com -Peringatan hari ulang tahun RMS pada 25 April 2025 nanti, Dandim 1504/Ambon Kolonel Inf Leo Octavianus MS, S.Sos., M.I.Pol menegaskan bahwa Negeri Aboru tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama Kapolresta Ambon, Pj. Raja Aboru, Ketua Saniri, dan Kepala Soa Negeri Aboru,, di Gedung Lantai V Santika Hotel Ambon, Senin (21/04/2025)

“Hari ini, kami berdiskusi dan telah memutuskan bahwa Pemerintah Negeri Aboru melalui Pj. Raja, Ketua Saniri, dan Kepala Soa menyatakan sikap tegas bahwa Aboru tidak seperti yang tergambarkan di masyarakat selama ini. Mereka tetap Merah Putih, NKRI harga mati,” ujar Dandim.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim juga menyampaikan harapan TNI Polri dan Pemda, bahwa konsep tindak nyata warga negeri aboru menolak RMS, pada 25 April dengan pengibaran bendera , dijadikan komitmen bersama hal ini mendapatkan dukungan penuh oleh TNI Polri serta pemerintah,” lanjutnya.

Meski demikian, Dandim mengakui masih ada segelintir oknum yang bertindak di luar aturan hukum demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh masyarakat Maluku, khususnya Pulau Ambon dan P.P. Lease, agar tidak terprovokasi dan bersama menjaga situasi tetap kondusif.

Pemerintah Aboru Tegas Tolak RMS

Pj. Raja Negeri Aboru, Yohanis Sinai, menyatakan komitmennya untuk mengantisipasi segala bentuk aktivitas yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, khususnya menjelang tanggal 25 April yang kerap dikaitkan dengan upaya pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS).

Dalam keterangannya, Yohanis menegaskan bahwa pemerintah negeri Aboru akan bekerja sama dengan aparat TNI, Polri, dan Kantibmas di wilayah tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami dari pemerintah negeri Aboru akan berkoordinasi dengan seluruh elemen keamanan untuk mengantisipasi aksi pengibaran bendera RMS. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemerintah, bersama tokoh masyarakat dan warga Aboru,” ujar Yohanis.

Ia menekankan bahwa pengibaran bendera RMS tidak memberikan keuntungan bagi pemerintah negeri maupun masyarakat Aboru secara umum. Menurutnya, warga Aboru tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berkomitmen menjaga keutuhan bangsa.

Yohanis juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk mantan pelaku, mantan tahanan, serta warga yang sempat terpengaruh provokasi pihak tak bertanggung jawab.

“Kami telah melakukan sosialisasi dan pendekatan secara langsung. Mereka kini sudah menerima dan memahami bahwa aksi separatis tidak membawa manfaat apa pun bagi masa depan mereka,” jelasnya.

Yohanis menghimbau masyarakat Maluku, khususnya warga Aboru, untuk terus mengubah cara pandang dan memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup.

“Paradigma berpikir warga Aboru sudah berubah. Mereka ingin maju, memperbaiki kehidupan, dan fokus pada peningkatan ekonomi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Saniri Negeri Aboru Joni Sinay, juga menyampaikan bahwa kini paradigma masyarakat Aboru telah berubah.

“Aboru yang dulu bukan Aboru yang sekarang. Kami siap membangun negeri dan meninggalkan masa lalu. Jangan nilai kami dari segelintir oknum yang ingin menghambat kemajuan,”ujarnya.

Senada, Kasi Pemerintahan Negeri Aboru, Deny Usmany, menyerukan kepada masyarakat agar meninggalkan stigma lama yang mengaitkan Aboru dengan RMS. “Mari kita buka lembaran baru. NKRI harga mati,” ungkapnya.

Ambon -beritasumbernews.com -Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa melepas sejumlah Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Maluku untuk Kabupaten Maluku Tengah (Desa Masihulan, Desa Olong, Desa Sawai dan Desa Rumaholat), di Lobby Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Sabtu (19/4/2025).

Gubernur dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang dengan kegiatan yang digagas oleh internal Pemerintah Provinsi Maluku, dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah dibangun.

“Saya berharap rombongan dapat melaksanakan tugas distribusi dengan baik, dan saya doakan sampai tujuan dalam kondisi wal alfiat,” harapnya.

Bantuan ini jelas Gubernur, sangat dibutuhkan oleh warga di sana, dan jangan sampai dalam pengelolaannya di lapangaan terjadi penyimpangan dari apa yang direncanakan, lakukanlah sebagaimana yang telah diniatkan dari awal.

“Saya mengapresiasi kerjasama semua pihak yang terlibat dalam acara di hari ini, semoga perjalanan berjalan dengan baik dan kembali dalam kondisi sehat wal afiat,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Panitia Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku Djalaludin Salampessy menjelaskan bahwa bantuan yang diserahkan kepada masing masing desa sama rata untuk 802 Kepala Keluarga yakni 10 kg beras dan 1 kg gula.

Selanjutnya khusus untuk Desa Masihulan, jelas Ketua Panitia mendapat bantuan tambahan yakni terpal, selimut, makanan siap saji, kebutuhan wanita, dan perlengkapan untuk anak-anak sekolah, serta vitamin dan obat-obatan.

Hadir pada kesempatan itu Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, serta Pejabat Kodam XV Pattimura. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol. Samudi S.IK., M.H memimpin kegiatan Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwasda Maluku Tahap I Tahun 2025.

Audit kinerja dalam aspek Perencanaan dan Pengorganisasian Pada Polda Maluku ini dilaksanakan di Aula Basudara Manise lantai 5 Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Selasa (22/4/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri Irwasda Maluku, Para Pejabat Utama Polda Maluku, Kapolresta Ambon, Staf Ahli Kapolri Daerah Maluku, Auditor Kepolisian Itwasda Maluku, Tim Audit Itwasda Maluku dan Para Kapolres Jajaran yang hadir melalui sarana zoom meetting.

Dalam arahannya, Wakapolda membacakan sambutan Kapolda Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si. Kapolda menyampaikan, kegiatan audit kinerja merupakan proses manajemen organisasi untuk menjamin terciptanya tujuan serta sasaran pelaksanaan tugas pokok Polri secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kata Kapolda, tentu dengan mempedomani ketentuan serta aturan yang berlaku. Audit kinerja juga sekaligus sebagai sarana kontrol agar dapat melaksanakan tugas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan.

“Audit kinerja juga dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat tujuan organisasi,” jelasnya.

Kapolda menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan ini sesuai amanat Undang-undang nomor 17 tahun 2003 serta ketentuan di lingkungan Polri. Bahwa setiap satuan kerja wajib untuk melaporkan perkembangan program, kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan, yang nantinya tertuang dalam laporan kinerja instansi pemerintah pada setiap akhir tahun.

“Dengan berakhirnya pelaksanaan audit kinerja ini, apabila ada temuan temuan dan koreksi maupun atensi hasil audit yang telah diberikan, disertai penjelasan tentang perubahan yang perlu diperbaiki agar segera dilakukan evaluasi, perbaikan dan ditindak lanjuti oleh para kasatker dan kasatwil,” pintanya.

Mengakhiri sambutannya, Kapolda menyampaikan terima kasih kepada Irwasda Polda Maluku beserta tim atas terlaksananya kegiatan audit kinerja di jajaran Polda Maluku.(**)