admin AMBON– beritasumbernews.com- Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah menyusul upaya penghilangan terhadap sejumlah dokumen negara yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
Proses dan atau upaya penghilangan dokumen dana Bantuan Operasional Sekolah BOS SMK, SMA dan sederajat tahun anggaran 2019-2024 ini, Masi belum diketahui para pelakunya. Sejauh ini aparat penegak hukum APH tengah melakukan penyelidikan terkait dengan upaya penghilangan dokumen-dokumen dimaksud.
Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, melakukan rapat evaluasi bersama dengan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi serta ikut melibatkan pihak Reserse dan Kriminal Polda Maluku yang dilaksanakan pada ruang paripurna lantai dua DPRD Karang Panjang Ambon.
DPRD Maluku menduga, upaya dihilangkannya dokumen dana BOS itu, disinyalir menjadi domain para Kabid di bidangnya bersama para kontraktor yang selama tahun anggaran, menggarap proyek-proyek pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku.
“Saya ingatkan kalau DPR menduga saja, ini antara pejabat yang bermain ya di bidangnya itu lalu bersama-sama dengan kontraktor atau pengusaha yang kerja proyek di dinas itu yang mereka bersekongkol pemufakatan kejahatan yang mereka lakukan dan dugaan itu saya harapkan itu untuk diusut tuntas kedepan kerena mereka harus hati-hati, “Ingat BG Watubun.
Dalam percakapan dan diskusi pihak parlamen mengungkapkan kalau banyak kegagalan dalam pemanfaatan Dana Bos dana DAK. Bahkan terindikasi sangat jelas kalau proyek dan kegiatan-kegiatan di lapangan banyak bermasalah dan itu memunculkan adanya spekulasi pemufakatan untuk menghilangkan barang bukti. Karena masalah itulah yang kemudian bisa saja memunculkan adanya suatu pemufakatan jahat untuk menghilangkan barang bukti.
“Masa arsip yang ada di sana berkarung-karung besar itu, satu karung itu tidak mungkin dipikul oleh satu orang itu, itu bisa lebih jadi ini satu korporasi besar juga ini yang harus diusut tuntas
secara bertahap, kami minta untuk polisi bergerak dulu untuk ini, supaya motif dibalik itu nanti bisa diungkapkan bisa untuk kepentingan pribadi atau untuk menghilangkan barang bukti atau satu maksud besar yang lain kan kita tidak tau atau bisa juga sebagai motif sabotase dan sebagainya kita tidak tau kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum APH untuk harus mengungkap tuntas, ” Ujar Benhur George Watubun selaku Ketua DPRD Provinsi Maluku kepada awak media usai dirinya memipin pertemuan dimaksud sembari mengingatkan akan tulisan pada karung plastik yang bertuliskan JNE.
JNE adalah singkatan dari PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, sebuah perusahaan logistik dan pengiriman barang terkemuka di Indonesia. JNE menyediakan berbagai layanan pengiriman, baik domestik maupun internasional, serta layanan logistik lainnya.
“Makanya tadi yang dapat di karung itu tulisan JNE, saya bilang karung itu bisa tulisan apa saja, JNE boleh, Danar Totwaat bole, dana Pramuka bole, pasar Mardika bole, tetapi semua itu isi yang didalamnya yang harus diungkap dengan jelas,
Apakah sikap kelembagaan dewan untuk pemerintah daerah agar segera menonaktifkan para kepala bidang sehingga memudahkan APH melakukan proses penyidikan termasuk para kepala sekolah SMA, SMK dan sederajat yang selama ini turut mengelolah dana Bos dan berbagi macam dana lainnya.
Wakil rakyat dari dapil enam yang meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan kota Tual ini berpendapat, jika dilihat dari kasus ini bukan hanya pada para kepala bidang, tetapi bisa memungkinkan para kepala sekolah Kepsek ikut terseret didalamnya.
“Jangan kan kepala bidang, para kepala sekolah terindikasi terlibat jangan dikira para kepala sekolah itu enak kadang-kadang barang itu turun ke para kepsek jangan sampai penghilangan itu dari bawah baru muncul keatas, tapi saya yakin pemerintah ini punya arsip orang boleh berganti tapi sistim kan tetap, ambil disana tapi di keuangan kan ada, Inspektorat kan ada, sekolah-sekolah pasti ada, jadi kasus ini berbuntut panjang saya harapkan kepala sekolah yang kerja tidak beras ya harus siap-siap, “pungkas Benhur yang sering disapa BGW yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi DPRD seluruh Indonesia ini berujar. (Andi Sagat)
