Ambon – beritasumbernews.com .Kasus mobil ditarik dan dijual tanpa koordinasi kembali mencuat di Kabupaten Buru. Seorang warga mengaku kendaraan miliknya ditarik pihak leasing sebelum jatuh tempo penyelesaian pembayaran, meski tunggakan disebut baru satu bulan. Peristiwa ini terjadi di wilayah Namlea dan berbuntut pada ancaman pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan keterangan keluarga debitur, mobil tersebut awalnya dikredit atas nama Jumingan, warga Namlea. Namun karena tidak mampu melanjutkan angsuran, pembayaran kemudian dilanjutkan oleh saudaranya, Juni, yang berdomisili di Ambon. Mobil tersebut, disebut sudah mendekati masa pelunasan.

Permasalahan muncul ketika terjadi keterlambatan pembayaran satu bulan. Pihak keluarga mengaku telah berkomunikasi dan meminta waktu hingga hari Selasa untuk melakukan pembayaran karena pemilik sedang berada di luar daerah.

Namun sebelum yang bersangkutan tiba, kendaraan tersebut sudah ditarik.
“Beta juga ada niat bayar karena mobil sudah mau lunas. Tapi sebelum yang bersangkutan sampai, mobil itu sudah ditarik tanpa konfirmasi,”kata Jumi

Menurut keterangan keluarga, proses penarikan dinilai tidak sesuai prosedur. Mereka mengaku tidak pernah menerima surat peringatan bertahap (SP1, SP2, dan SP3) sebagaimana lazimnya dalam mekanisme pembiayaan kendaraan.
“Tunggakan baru satu bulan. Sebelum mobil ditarik itu harusnya ada surat peringatan satu, dua, dan tiga, tapi seng ada,” ujar Jumingan .

Saat penarikan berlangspenarikanlik kendaraan disebut sempat menandatangani surat penarikan. Polisi yang sempat mengejar kendaraan akhirnya tidak melanjutkan tindakan karena pihak leasing menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani.

Setelah mengetahui mobil telah dijual, keluarga mendatangi kantor diler untuk meminta klarifikasi serta menuntut pengembalian sisa hasil penjualan sebesar Rp27 juta lebih. Mereka mengaku tidak mendapat kesempatan bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan,  Manajer Diler tidak mau ketemu dengan saudara Juni, ada apa dengan Manager diler ini.
“Katong datang bukan mau pinjam uang. Katong cuma mau ambil sisa uang hasil penjualan mobil itu, sekitar Rp27 juta lebih. Tapi Manager Diler seng mau ketemu,” jelasnya

Keluarga juga mempersoalkan prosedur administrasi, termasuk permintaan dokumen asli buku tabungan dan KTP, yang menurut mereka berbeda dengan persyaratan sebelumnya yang hanya menggunakan fotokopi. Upaya untuk menemui manajer maupun direktur perusahaan disebut tidak membuahkan hasil.
Merasa tidak mendapatkan penyelesaian, pihak keluarga menyatakan akan membawa persoalan ini ke OJK guna meminta mediasi dan pemeriksaan terhadap prosedur penarikan serta penjualan kendaraan tersebut.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor. Hingga berita ini diterbitkan, pihak diler maupun leasing belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut. (Chey)