Ambon,beritasumbernews.com

Pengurus Besar Himpunan Keluarga Besar Hena Lima (PB-HKBHL) yang dipimpin Ketua Umum Hamdan Tunny, pada Jumat pagi (20/8/2021), bertemu dengan Kasatker Operasi dan Pemeliharaan  Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Hayatuddin Tuasikal.

Mereka membahas penanganan  Wae (Sungai) Ela, di Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Pertemuan ini dilatar belakangi banjir Wae Ela beberapa pekan terakhir di daerah setempat. Banjir diketahui Ambon,beritasumbernews.com

Pengurus Besar Himpunan Keluarga Besar Hena Lima (PB-HKBHL) yang dipimpin Ketua Umum Hamdan Tunny, pada Jumat pagi (20/8/2021), bertemu dengan Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Hayatuddin Tuasikal.

Mereka membahas penanganan Wae (Sungai) Ela, di Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Pertemuan ini dilatar belakangi banjir Wae Ela beberapa pekan terakhir di daerah setempat. Banjir diketahui telah menghanyutkan talud, lalu merembes ke pemukiman warga tak jauh dari pesisir sungai.

Dewan Pembina PB-HKBHL yang juga anggota Komisi VII DPR RI Saadiah Uluputty menerangkan, pada saat pekerjaan dua Groundsil dan tanggul (Talud) pengarah berupa susunan blok beton yang dikerjakan tahun lalu, telah ada masukan dari masyarakat setempat. Masyarakat menginginkan, proyek itu dikerjakan sesuai mekanisme.

Namun faktanya, tak ada manfaat dari proyek tersebut. Masyarakat yang bermukim di pesisir sungai justru merasa khawatir saat musim hujan tiba. Ini akibat puluhan tanggul ambrol saat banjir beberapa pekan terakhir.

“Karena pada saat kejadian itu sudah jadi akumulasi. Sebenarnya masukan dari masyarakat pada saat pekerjaan itu, sudah sering disampaikan perihal pekerjaan yang disesuaikan. Harus ada kesesuaian. Tapi kayak sedikit abai. Sehingga pada saat itu, saya langsung beri pernyataan kerja asal-asalan,” terang Uluputty.

Mantan Ketua Komisi D DPRD Maluku periode 2014-2019 itu lalu meminta adanya proposal pengerjaan talud Wae Ela dari Pemneg Negeri Lima maupun BWS Maluku untuk disampaikan ke Senayan. Pengajuan proyek di dalam proposal itu pun harus berjangka panjang. Mumpung, DPR RI telah mengadakan paripurna APBN untuk tahun 2022.

“Mengingat, sifatnya air ini kan mencari area rendah. Kalau misalkan normalisasinya sudah dibikin bagus, tapi ketika air di Dam sudah penuh dengan kapasitas yang besar, akhirnya air cari tempat lain,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kasatker Operasi dan Pemeliharaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Hayatuddin Tuasikal di kesempatan itu menerangkan, penanganan Wae Ela segera akan dibahas bersama kementerian dalam waktu dekat. Mereka tidak menginginkan warga kembali menanggung dampak dari adanya banjir.

“Kemarin, pimpinan kami (Kepala Balai) yang bicara bahwa akan datang kesini. Baru nanti penanganannya bagaimana, tetapi yang mendesak itu masyarakat karena jangan sampai mereka mendapatkan dampak dari ini,” terangnya.

Tuasikal juga mengaku, mereka juga telah berkoordinasi dengan Bina Teknik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera mengambil penanganan darurat. Pihaknya bahkan mendesak UPT Kabupaten Maluku Tengah menyurati Bupati Tuasikal Abua membuat surat pernyataan mendukung penanganan darurat dimaksud.

“Kan kita disini lagi musim hujan, jadi kita sudah komunikasi dengan teman teman Direktorat akan segera mengambil penanganan darurat. Saya mendesak kepada teman-teman di Malteng (UPT) untuk segera membuat surat pernyataan dari Bupati Malteng,” akunya.

Dia menjelaskan, di tahun 2020 telah dibangun dua Groundsil dan tanggul (Talud) pengarah berupa susunan blok beton dengan nama paket pembangunan sedimen di bantaran sungai, meskipun pada awalnya mereka mengusulkan Bronjong. Dan di setiap pengerjaan proyek milik pemerintah daerah, kementerian-lah yang selalu melakukan pengawasan. Namun karena pandemi Covid-19, pengawasan dilakukan secara virtual.

“Hal yang menghalangi adalah tentang lahan yang masih jadi milik masyarakat, tapi sudah dibahas dengan Sekdes (Pemneg Negeri Lima) dan katanya tidak ada masalah. Karena selama masuk zona merah aliran air, saya pikir masyarakat tidak akan mengeluh,” jelasnya.

Usai mendengar penjelasan dari Tuasikal, Ketua Umum PB – HKBHL Hamdan Tunny menyampaikan terima kasih atas respon BWS Maluku. Dia menginginkan, pembahasan penanganan Wae Ela sebaiknya terus ditindaklanjuti. Hal ini pun, membutuhkan koordinasi rutin antar HKBHL, Pemneg Negeri Lima, BWS Maluku dan kementerian.

“Tujuannya, agar program ini tidak mandek usai adanya pembahasan ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, selain Ketum Hamdan Tunny dan Dewan Pembina Saadiah Uluputty, hadir dalam pertemuan itu Dewan Penasehat PB-HKBHL Luthfi Hutuely, Sekretaris Jenderal M. Syafin Soulissa, Bendahara Umum Firdayani Soumena dan pengurus lainnya. (Ona)