DPRD Seram Bagian Barat Gelar Paripurna Nota Pengantar APBD Anggaran Sementara 2026
SBB – beritasumbernews.com – Ketua DPRD SBB Andarias Hengky Kolly Membuka Rapat Paripurna bahas Plafon Anggaran Sementara 2026,” besok akan diberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menginput kesepakatan-kesepakatan. Jika ada perubahan dalam kesepakatan itu, baru nanti diberikan kesempatan ke satuan tiga hari.
Jumat pagi kita akan lakukan Rapat Paripurna Nota Pengantar APBD. Jumat siang dilanjutkan Paripurna, lalu masuk ke satuan tiga komisi-komisi untuk membahas RAPBD. Kemungkinan kita berikan kesempatan sampai hari Sabtu.
(Rabu 26/11/2025)
ketua DPRD SBB Andarias Hengky Kolly SH. Mengatakan Karena sesuai dengan undang-undang, tanggal minimal sampai tanggal 30 November 2025 (Sabtu) sore sudah harus ditetapkan, Ujar Ketua DPRD SBB
Dalam penetapan KUA-PPAS, kita diberikan potongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp190 miliar (efisiensi). Meski demikian, kondisi anggaran tidak bisa disebut normal atau tidak normal, karena banyak faktor yang mempengaruhinya.
Juga termasuk imbas di sini banyak hal. Kemarin kita punya Pokir yang sudah hilang semua, lalu reses yang kita cari juga hilang.
APBD sengaja kita buat defisit (kurang) karena neraca tidak mencapai *nol*. Dengan begitu, kita ingin menarik perhatian pemerintah pusat.
Untuk APBD tahun depan, mungkin Silva Silver (surplus) bisa kita gunakan untuk menutupi kekurangan tersebut. Ke depan, kita harus fokus pada langkah-langkah yang bisa memperbaiki kondisi keuangan daerah. Ujarnya
Memang TPP juga dipotong. Setiap tahun, dari anggaran Rp 31 miliar, realisasinya hanya sekitar 80%, sehingga ada Rp 8 miliar yang tidak terealisasi dan dipotong,”
Kondisi ini terjadi konsisten dalam dua tahun terakhir (2024–2025). Semoga kedepannya bisa lebih optimal.
Nanti untuk layanan dasar (seperti sekolah atau rumah sakit yang rusak) tetap akan diprioritaskan, meskipun ada pemotongan anggaran.
Pemotongan biasanya lebih difokuskan pada hal-hal lain (misalnya birokrasi atau non-layanan dasar), tapi kebutuhan dasar masyarakat tetap harus terjaga .
Untuk melakukan pelayanan tetap dilanjutkan, terutama pada sektor prioritas seperti sekolah atau rumah sakit, karena kebutuhan dasar tidak bisa ditunda.
Meski kondisi anggaran tidak sepenuhnya normal, fokus pada layanan esensial harus tetap terjaga .
Memang kondisi APBD kita lebih “sakit”, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah efisiensi sebagai respons terhadap pemotongan anggaran dari pemerintah pusat .
(Chey)
