Ambon,beritasumbernews.com,Warga masyarakat daerah pegunungan Taniwel terima Surat Sakti alifungsi status Kawasan Hutan lindung daerah Pegunungan Taniwel yang di dampingi oleh kepada Jodis Rumasoal SH. anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kab SBB asal daerah Pegunungan Dapil 1 Kec Seram Barat, Kec Taniwel dan Taniwel Timur.

Hal ini di ungkapkan oleh pejabat Sekda Provinsi Maluku Sadli Le kepada sejumlah wartawan di Ambon kemarin di Kantor Gubernur Maluku. Rabu 29/06/2022

Kata Pjb Sekda” surat itu di berikan kepada Perwakilan 7 Negeri daerah Pegunungan Neniari, Rumahsoal, Riring, Lohia Sapalewa, Buria, Laturake & Uweth Kec Taniwel dan 9 Negeri adik kaka yaitu Neniari Gunung Kecamatan Taniwel.

Selain itu” Negeri Wakolo, Negeri Patahuwe, Negeri Neniari Seram Barat, Negeri Nuruwe, Negeri Lomoly, Kamal, Negeri Morekau dan beberapa negeri yang selalu mendorong dan mendukung proses pembangunan infrastruktur dan pelayanan Lintas Taniwel Pegunungan yang hari kemarin tangal 27 Juni tahun 2022 mengambil surat rekomendasi Alifungsi Kawasan hutan Lindung status Jalan Neniari Gunung – Rumahsoal, Riring dan sekitarnya oleh gubernur Maluku yang Mana di tanda tangani dan di berikan langsung oleh kepala Dinas Kehutan Provinsi Maluku. Ucap Pjb Sekda

Lanjutnya” 16 Negeri pegunungan dan negeri – negeri adik kaka yang merupakan anak negeri pancaran dari Negeri induk negeri Neniari gunung sebagai pusat Negeri.

Surat Sakti alifungsi status Kawasan Hutan lindung yang menghubungkan daerah pedalaman Pulau Seram yang tidak bisa melakukan pembangunan dalam bentuk apapun sehingga dengan hati tulus dan suci.

Surat tersebut langsung di keluarkan oleh Gubernur Maluku Irjend pol (Pur) Drs Murad Ismail, yang merupakan penghargaan tersendiri bagi masyarakat pegunungan Taniwel, Inamosol dan sekitarnya kata Piter Rumasoal SPd Raja Negeri Neniari gunung.

Surat rekomendasi ali fungsi Kawasan hutan lindung Tersebut diterima oleh Warga Masyarakat daerah Pegunungan Taniwel di saksikan oleh Raja Negeri Neniari Piter Rumasoal SPd, ketua Saniri/BPD Markus Rumasoal, Ketua Pemuda Yuter Rumasoal, Anggota DPRD Kab SBB Fraksi PDI Perjuangan Jodis Rumasoal SH, Sekertari Negeri Fredinand Lemosol dan perwakilan dari 16 negri adik kaka dan daerah pegunungan Kec Taniwel dan sekitarnya.

Kata Upu Latu Rumasoal Raja Negeri Neniari Gunung yang merupakan Raja Termuda di Kab. SBB bahwa selama ratus tahun indonesia merdeka hingga Provinsi, Kab/kota di mekarkan tetapi kami belum merasakan pembangunan di segala sektor sehingga dengan adanya pemerintahan Gubernur Maluku Murad Ismail.

Tambahnya” semua sektor pembangunan di buka salah satunya surat sakti rekomendasi Ali fungsi Lahan Hutan Lindung, 200 buah Rumah layak Huni, Tower Bts yang di bangun di 9 Desa Pegunungan, SMA/SMK.

Pasalnya” bantuan hibah keagamaan dan bantuan lainnya beberapa hari kemari tim sudah meninjau langsung ke lapangan untuk mendata masyarakat kurang mampu dan mengunjungi Negeri – negeri di daerah pegunungan.

Menindak lanjuti Kunjungan dari Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Watumuri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Benhur Watubun, Ketua PKK Provinsi Maluku Widya Pretiwi Murad Ismail yang beberapa hari kemarin kunjungan ke Kec Taniwel Timur, Kec Taniwel dan ke Taniwel Gunung.

Meninjau langsun oleh Ibu Widya Murad Ismail Istri Gubernur Maluku ke daerah pegunungan yang merupakan sebuah peristiwa baru di Provinsi Maluku dan menurut Informasi dari ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimuri bahwa dalam waktu dekat DPRD Provinsi Akan mengunjungi Daerah pegunungan,Kec Taniwel Kab SBB dan kami semua merasakan adanya pembangunan di segala sektor di lapisan masyarakat di tingkat Desa dan dusun. Ucapnya

Oleh sebab itu di tambahkan oleh angota DPRD Kab Seram Bagian Barat Fraksi PDI Perjuangan Jodis Rumasoal SH, mengucapkan berjuta terima kasih kepada Pemerintah Kab SBB, Anggota DPRD Kab SBB, pimpinan dan Fraksi PDI Perjuangan Kab SBB, Pimpinan dan anggota Fraksi Provinsi Maluku, Gubernur Maluku Murad Ismail, Ibu Widya Pertiwi Murad Ismail, Lucky Wattimury, Benhur Watubun, ketua DPC PDI Perjuangan Kab SBB Bapak Zeth Marayate, Ketua Sinode Eli Maispaitela, pimpinan gereja Klasis Taniwel, Ates Werinusa Mantan ketua Sinode, Kisman Latumakulita, Mantan Bupati SBB Timotius Akerina, raja – raja, masyarakat kab SBB.

Tambahnya” atas perjuangan di maksud sehingga perjuangan status jalan Neniari Gunung, Rumahsoal, Riring dan sekitarnya siap di buka dan surat rekomendasi ijin alifungsi kawasan hutan lindung di serakan oleh Oleh gubernur Maluku Murad Ismail di serakan oleh Sekda Provinsi, Kadis Kehutanan Provinsi di serakan langsun ke raja Negeri Neniari gunung Piter Rumasoal, Anggota DPRD Kab SBB Fraksi PDI perjuangan Jodis Rumasoal SH.

Hal ini di saksikan lansung oleh perwakilan masyarakat dan tokoh – tokoh adat dari negeri – negeri tetanggah dan adik kaka di kab SBB.

Putra terbaik Pegunungan Jodis Rumasoal yang merupakan Politisi muda Partai PDI Perjuangan Kab SBB menjelaskan bahwa” perjuangan keras yang ia lakoni di dunia Parlement dan Pemerintah daerah Kab SBB, biarpun begitu sakit dan susah dalam perjuangan mempertaruhkan nasib rakyat pegunungunan dan Kab. SBB pada umumnya dalam dua tahun setengah 70 Persen semua akses sudah bisa di jangkau untuk daerah pegunungan Kab SBB dengan membahwa anggaran dari pusat.

Serta juga anggaran Provinsi maupun daerah berupa dana alokasi khusus (DAK( , dana alokasi umum (DAU) dan dari APBN berkisar Rp 30. 000.000 – Hingga Rp 50.000.000. miliar rupiah dalam tahun anggaran 2021 – 2022 yang tersebar di segala sektor pembangunan.

Rumasoal juga menambahkan terkait status Jalan Neniari gunung Rumahsoal, Buria – Taniwel sekarang sudah di dalam proses pengerjaan jalan antar desa di daerah pegunungan dan juga pembagunan lainnya juga di ikutkan dalam proses pembangunan sehingga Rumasoal juga mendesa pejabat bupati Kab SBB agar percepat proses pengangaran di daerah dan status Jln Lohia Sapalewa – Buria dan status laturake Taniwel tahun depan bisa di lakukan peningkatan pengaspalan dan semuanya saya sudah bicarakan dengan Gubernur Maluku, Ketua DPRD Kab Provinsi Maluku dan nanti saya usul ke Pemerintah daerah Kab SBB dalam hal ini pejabat Bupati, Bapeda, Sekda, dan Kadis PU, serta DPRD Kab SBB untuk di prioritas anggaran tahun 2022 – 2023.

Kata Jodis” Agar dapat di sesuaikan demi kesejarahan, keadilan dan pemerataan pembangunan di Kab SBB Provinsi Maluku…Pungkasnya (Yan.L)