Ambon– beritasumbernews.com- Anggota DPRD Maluku menyoroti belum adanya penjelasan soal koordinasi penanganan pencurian ikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yermias di balai Rakyat Kantor DPRD Promal, pembahasan LKPJ, yang bertujuan memberi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, kasus _illegal fishing_ di perairan Maluku sudah masuk kategori darurat.Ucapanya (Ambon 01/04/2026)

“Kami tidak mendengar dalam laporan itu ada koordinasi dengan TNI AL dan Polda Maluku melalui direktorat terkait. Padahal kasus pencurian hasil laut ini sudah merah,” ujarnya.

Anos Yermias meminta Kapal Patroli Dikerahkan;
Ia menyebut keseriusan pemerintah belum terlihat dalam menggerakkan alat negara seperti KRI atau kapal patroli. Berdasarkan hasil reses, kapal-kapal asing masih banyak beroperasi di atas 12 mil laut pada malam hari.

“Kondisi sama terjadi di MBD, mulai dari perairan Moa, Lakor, hingga Wetar. Marak terjadi kasus pencurian ikan,” katanya.

DPRD Promal meminta Pemprov memperkuat koordinasi dengan Lantamal IX Ambon, Polda Maluku, dan PSDKP. Jika perlu, Pemprov diminta menyewa kapal patroli. “Berapa pun bisa kita bayar, yang penting ada efek jera untuk mengamankan ikan-ikan kita,” tegasnya.

*Perikanan Jadi Andalan PAD*
Ia menilai sektor perikanan adalah satu-satunya andalan PAD Maluku saat ini. Sebab sumber PAD lain seperti PKB sulit dipaksakan naik.

“Kalau koordinasi dengan TNI AL dan Polairud jalan, ikan kita bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak PAD. Gubernur sesekali bisa bermalam di Aru atau Dobo untuk pantau langsung,” usulnya.

*Minta Evaluasi Balai Benih Laut di Aru*
Yermias juga mengatakan Hasil pengawasan DPRD menemukan Balai Benih Laut di Kepulauan Aru tidak berfungsi, meski ada cabang dinas di sana.
“Terhadap Balai Benih Laut sebaiknya ditutup. Anggarannya bisa dialihkan untuk pengawasan laut,”.

*Sorotan Layanan Kesehatan*
Poin kedua yang disorot adalah layanan kesehatan. Banyak masyarakat harus berobat jauh ke luar daerah. DPRD meminta perhatian serius untuk RSUD Dr. M. Haulussy, Klinik Lawamena, serta rumah sakit swasta yang selama ini membantu warga.

“RS Al Fatah, RS Bhakti Rahayu, RS Katolik, itu sangat membantu masyarakat Kota Ambon dan Maluku. Mereka harus jadi perhatian, termasuk soal BPJS Kesehatan di provinsi,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemprov Maluku belum memberi tanggapan atas catatan DPRD tersebut.

(Chey)