admin Ambon,-beritasumbernews.com – Ratusan warga Desa Batu Merah, Kota Ambon, mengeluhkan mekanisme penyaluran bantuan pangan oleh Bulog Provinsi Maluku yang dinilai tidak transparan dan konsisten. Sejumlah penerima mengaku tidak bisa mengambil bantuan meski telah membawa undangan resmi, karena bantuan atas nama mereka sudah diambil pihak lain.
Permasalahan mencuat setelah warga mendapati bantuan yang seharusnya mereka terima sudah dicairkan lebih dulu. Hal ini memunculkan dugaan lemahnya sistem verifikasi dalam proses distribusi.
“Kalau memang syaratnya harus ada undangan, kenapa ada yang bisa ambil hanya pakai KTP dan KK? Sementara kami yang pegang undangan malah disebut sudah diambil,” keluh salah satu warga.
Warga lainnya mengaku mengantre sejak pagi hingga sore dan meninggalkan pekerjaan, namun saat giliran dipanggil petugas menyatakan bantuan sudah dicairkan.
“Kami dapat kupon dari RT karena pemilik aslinya sudah pindah ke Seram. Kami turun dengan RT minta pengantar dari desa. Tapi sampai di Bulog, antre dari pagi sampai sore, giliran nama dipanggil petugas bilang sudah diambil. Kami tinggalkan pekerjaan, buang waktu datang duduk sia-sia,” ujar warga tersebut.
Menurut warga, RT dan pemerintah desa hanya bertugas membagikan kupon sesuai daftar penerima. Sementara proses penyaluran sepenuhnya menjadi kewenangan Bulog. Karena itu, mereka mempertanyakan bagaimana bantuan bisa dicairkan pihak lain sementara kupon resmi masih di tangan penerima sah.
Keresahan bertambah karena diduga ada bantuan milik warga yang sudah pindah domisili masih tercatat dalam daftar penerima. Warga meminta Bulog Maluku membuka informasi secara transparan terkait jumlah bantuan yang tersalurkan maupun kuota yang tersisa.
“Masyarakat menilai kondisi ini berpotensi memunculkan dugaan penyalahgunaan jika tidak disertai sistem pendataan dan pengawasan yang jelas. Warga mendesak Bulog dan instansi terkait segera menjelaskan mekanisme distribusi, termasuk pengelolaan kuota penerima yang sudah pindah,” ungkap salah satu tokoh warga.
Warga berharap penyaluran bantuan pangan ke depan dilakukan tertib, terbuka, dan sesuai prosedur agar tepat sasaran. Pengawasan yang lebih ketat juga diminta untuk menghindari polemik serupa.
Hingga berita ini diterbitkan, Bulog Provinsi Maluku belum memberikan keterangan resmi. Tim media telah mendatangi kantor Bulog untuk konfirmasi, namun belum ada pejabat yang bersedia memberikan penjelasan. Upaya konfirmasi melalui telepon juga belum mendapat respons. (Chey)
