AMBON – beritasumbernews.com – Di tengah lonjakan harga pangan dan tantangan distribusi di wilayah kepulauan, kehadiran SIKENDALI AMBON dinilai menjadi terobosan penting dalam pengendalian inflasi di Kota Ambon.
Pandangan itu disampaikan pakar ekonomi terapan, Dr. Ronald H. Lekransy, ST.M.Si., dalam tulisannya berjudul SIKENDALI AMBON: Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon.
Menurut Ronald, inflasi bukan sekadar persoalan naiknya harga barang dan jasa, tetapi menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, keberlangsungan usaha kecil, stabilitas pasar, dan efektivitas kebijakan pemerintah.
“Bagi Kota Ambon, persoalan pengendalian inflasi memiliki tantangan tersendiri. Sebagai kota kepulauan, aktivitas perekonomiannya sangat tergantung kelancaran distribusi barang, transportasi laut, dan ketersediaan pasokan yang sebagian didatangkan dari luar daerah,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini pengendalian inflasi cenderung bersifat reaktif, baru bergerak setelah harga melonjak. Melalui SIKENDALI AMBON sebagai sistem integrasi data pasokan dan harga, paradigma itu diubah menjadi tata kelola ekonomi yang lebih antisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada manfaat ekonomi masyarakat.
Ronald menjelaskan, nilai strategis SIKENDALI AMBON terletak pada kemampuannya sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making). Melalui integrasi informasi harga, pasokan, distribusi, dan kebutuhan komoditas, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi kelangkaan dan menentukan intervensi yang tepat.
“Data yang terintegrasi memungkinkan deteksi risiko lebih dini, deteksi risiko mempercepat pengambilan keputusan, keputusan yang tepat meningkatkan efektivitas intervensi, dan intervensi yang efektif mengurangi kerugian ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan SIKENDALI AMBON tidak boleh hanya diukur dari sisi teknologi, seperti jumlah data atau keberadaan aplikasi, tetapi harus diukur dari manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Ada empat jalur manfaat ekonomi yang berpotensi dihasilkan, yakni efisiensi distribusi dan logistik, pengurangan kerugian akibat gangguan pasokan, perlindungan daya beli masyarakat, serta peningkatan efektivitas intervensi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Selain itu, SIKENDALI AMBON dinilai dapat memperkuat kualitas belanja publik dengan prinsip value for money. Informasi yang terintegrasi memungkinkan pemerintah mengarahkan sumber daya secara lebih selektif berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Program pasar murah tidak cukup dinilai dari jumlah paket yang disalurkan atau besarnya subsidi, tetapi dari ketepatan sasaran dan kontribusinya terhadap perlindungan masyarakat yang membutuhkan,” kata Ronald.
Ke depan, pengembangan SIKENDALI AMBON juga membuka peluang pengukuran manfaat ekonomi inti dalam satuan rupiah (core monetized benefit), seperti penghematan biaya distribusi dan pengurangan kerusakan komoditas, dengan catatan harus menggunakan data dasar yang jelas dan asumsi realistis.
Namun demikian, Ronald mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup. Efektivitas SIKENDALI AMBON sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kerja sama antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, distributor, pedagang, BPS, Bank Indonesia, hingga masyarakat.
“Keberhasilan sistem perlu didukung evaluasi berkala untuk memastikan setiap intervensi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menutup tulisannya dengan menegaskan bahwa SIKENDALI AMBON mencerminkan kebutuhan membangun tata kelola ekonomi daerah yang lebih adaptif.
“Bagi Ambon, menjadikan data sebagai dasar pengendalian inflasi merupakan langkah penting menuju pembangunan ekonomi daerah yang lebih tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Data bukan sekadar angka yang dikumpulkan, tetapi pengetahuan yang digunakan untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat,” tutupnya.
(**)