AMBON – beritasumbernews.com – Skandal Surat Keputusan (SK) bodong kenaikan pangkat guru di Kota Ambon akhirnya terbongkar. Hasil audit Inspektorat Kota Ambon membuktikan 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di lebih dari 20 sekolah menjadi korban skema penerbitan SK palsu yang dilakukan di luar prosedur resmi pemerintah.
Modus yang digunakan sangat rapi dan sistematis.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan Inspektorat, skema ini dijalankan pertama kali pada Maret 2026. Seorang perempuan berinisial G, yang diketahui bukan ASN melainkan istri ASN, datang ke sekolah-sekolah dengan memakai seragam dan mengaku sebagai pendamping SKP dan konsultan pendidikan.
“Dia datang ke sekolah membawa surat tugas koordinasi dari Dinas Pendidikan dan yang menetapkan dia sebagai konsultan pendidikan, padahal surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan,” ungkap tim pemeriksa.
G kemudian meminta username, password dan kode MyASN dari para guru dengan dalih membantu pengurusan penetapan angka kredit konvensional secara manual.
April sampai Mei 2026, para guru mulai menerima SK kenaikan pangkat. Namun BKN kemudian curiga karena tanda tangan dalam SK tersebut tidak asli.
Puncaknya, pada 4 Juni, inisial JM yang diduga sebagai otak pembuat SK memblokir kontak G. Namun SK bodong tetap beredar Juni sampai Agustus 2026.
Hingga akhirnya, pada Oktober, BKN Kantor Regional 4 menyatakan dengan tegas bahwa SK tersebut tidak pernah diterbitkan oleh BKN.
Audit resmi dimulai tanggal 19 Oktober 2026. Hasilnya mengejutkan.
1. G (Istri ASN) – Menghimpun uang dari guru, memakai akun MyASN untuk mengubah penetapan angka kredit, lalu menyerahkan SK bodong.
2. OKS (Pegawai BKPSDM) – Diduga menerima dan menginput berkas dari G, membantu proses penetapan angka kredit tanpa melalui mekanisme resmi. Keterlibatannya dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur.
3. RR -Penghubung antara G dengan JM dan para guru. Yang menyuruh membuat penetapan angka kredit konvensional.
4. JM -Diduga pembuat utama SK bodong.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan:
SK tidak sah dan diproses di luar prosedur resmi Pemkot Ambon lewat BKPSDM.
Tidak ada Pertek (Pertimbangan Teknis) BKN. Padahal dalam prosedur resmi, sebelum SK dicetak dan ditandatangani Wali Kota harus mendapatkan Pertek BKN.
Data dalam SK tidak sesuai.
45 ASN penerima SK tersebar di 20 sekolah / satuan pendidikan di Kota Ambon.
Ada yang menerima 2 SK: 1 bodong dan 1 asli. Yang asli diurus lewat prosedur resmi, yang bodong lewat jalur G.
KERUGIAN NEGARA:
Dari 45 guru tersebut, ditemukan adanya uang yang diserahkan kepada pelaku sebesar Rp 74,7 juta.
Setelah dilakukan penyesuaian gaji berdasarkan SK bodong, terjadi kelebihan pembayaran gaji yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24,6 juta lebih. Kerugian ini terhitung baru berlangsung 2-3 bulan.
Inspektorat telah memberikan rekomendasi tegas kepada Wali Kota Ambon:
1. Memperkuat sistem pengendalian internal terkait kenaikan pangkat dan melakukan sosialisasi masif tentang prosedur resmi kepada seluruh ASN agar tidak memberikan akun MyASN kepada pihak lain.
2. Melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh SK kenaikan pangkat.
3. Memberikan sanksi administratif kepegawaian bagi yang terbukti melanggar.
4. Meneruskan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) karena ada indikasi kuat tindak pidana.
“Saya telah memerintahkan agar hasil pemeriksaan ini, beserta bukti SK asli dan SK bodong itu dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kepala Inspektorat.
Inspektorat menegaskan, pihaknya hanya sebatas audit dan tidak bisa menetapkan tersangka. Penetapan tersangka adalah kewenangan APH, termasuk menelusuri aliran dana hingga rekening para pelaku.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh guru di Ambon agar tidak tergiur jasa pengurusan pangkat instan di luar jalur resmi. (Chey)