AMBON – beritasumbernews. com -Skandal Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bodong akhirnya terbongkar di Kota Ambon. Sebanyak 45 Aparatur Sipil Negara (ASN) guru di lebih dari 20 sekolah menjadi korban penipuan yang dijalankan secara sistematis dan rapi, hingga menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24,6 juta lebih.
Temuan ini diungkap Inspektorat Kota Ambon setelah melakukan audit dan pemeriksaan yang dimulai pada 19 Oktober lalu, menyusul kecurigaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Modus: Datang ke Sekolah Pakai Seragam
Skema ini dijalankan dengan membangun kesan seolah-olah pelaku adalah orang resmi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku utama berinisial G, yang diketahui merupakan istri ASN, bukan ASN itu sendiri. Ia datang ke sekolah-sekolah sebagai pendamping SKP dan penilaian kinerja pegawai, lengkap dengan menggunakan seragam.
“Bukan hanya saya, tetapi datang ke sekolah-sekolah menggunakan seragam. Yang kedua, kedatangannya di sekolah itu dia membawa surat tugas,” ungkap pihak Inspektorat dalam konferensi pers.
Surat tugas yang mengklaim G sebagai konsultan pendidikan dan bertugas berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan itu ternyata tidak pernah diterbitkan.
Setelah dipercaya, G kemudian meminta hal yang paling sensitif dari para guru: username, password, dan kode akses akun MyASN milik mereka.
Dari situlah penetapan angka kredit konvensional yang dibuat secara manual kemudian diubah, hingga akhirnya SK bodong diterbitkan dan beredar
Kronologi kasus ini berjalan selama berbulan-bulan:
Sampai Maret 2026: G mulai datang ke sekolah-sekolah. April – Mei 2026: Para guru mulai menerima penetapan angka kredit konvensional yang dibuat manual. 4 Juni: BKN mulai curiga karena tanda tangan pada dokumen tidak asli. Pada tanggal yang sama, pihak berinisial JM memblokir kontak G. Namun SK bodong tetap beredar dari Juni hingga Agustus 2026. Juli – Oktober 2018 (disebutkan dalam keterangan): Aceh menerima SK. Oktober: BKN Kantor Regional 4 menyatakan bahwa SK atas nama Patrick tidak pernah diterbitkan.
Peran Para Pihak
Pemeriksaan menemukan beberapa pihak dengan peran berbeda-beda:
1. G (Istri ASN)
Diduga sebagai aktor utama. Ia menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN untuk mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK bodong.
2. Pegawai BKPSDM
Terdapat pegawai BKPSDM yang istrinya berinisial G. Ia diduga terlibat dalam penghimpunan uang dan proses tersebut.
3. KS
Bertugas menerima dan menginput berkas dari BKPSDM, serta membimbing soal penetapan angka kredit. Namun hasil pemeriksaan tidak menemukan yang bersangkutan menerima keuntungan. Keterlibatannya dinilai sebagai pelanggaran prosedur karena membantu tidak melalui mekanisme resmi yang diatur pemerintah.
4. RR (dari SMP)
Diduga menjadi penghubung antara G dengan JM dan para guru, serta menyuruh membuat penetapan angka kredit konvensional. Keterlibatannya diduga turut serta.
5. JM
Pihak yang memblokir kontak G pada 4 Juni setelah BKN curiga.
Bukti SK Tidak Sah: Tanpa Verifikasi BKN
Inspektorat menegaskan, SK tersebut tidak sah dan diproses di luar prosedur resmi Pemerintah Kota melalui BKPSDM.
Ada tiga bukti kuatnya:
1. Tidak ada verifikasi BKN. Jika melalui prosedur resmi, sebelum SK dicetak dan ditandatangani, harus ada verifikasi BKN. SK bodong ini tidak memilikinya. 2. Tidak ada output resmi. Melalui mekanisme resmi, hasilnya tidak akan berupa SK seperti yang beredar. 3. Data tidak sesuai. Data yang diterbitkan dalam SK bodong tidak sesuai dengan data sebenarnya.
Akibatnya, 45 ASN tersebut memegang SK kenaikan pangkat golongan yang tidak sah.
Kerugian Rp 74,7 Juta Terkumpul, Rp 24,6 Juta Kelebihan Bayar
Dari hasil pemeriksaan, ditemukan uang yang diserahkan oleh 45 ASN tersebut mencapai Rp 74,7 juta untuk pengurusan SK bodong tersebut.
Setelah dilakukan penyesuaian gaji, ditemukan adanya kelebihan pembayaran atau kerugian keuangan daerah sebesar Rp 24,6 juta lebih. Angka ini tergolong tidak besar karena SK bodong itu baru berlangsung selama 2 hingga 3 bulan saja.
Ironisnya, ditemukan pula satu kasus di mana seorang guru memegang dua SK: satu SK bodong dan satu SK asli. Saat SK asli yang diurus lewat prosedur resmi keluar, yang bersangkutan pun kaget karena ternyata sebelumnya ia sudah memegang SK bodong.
Rekomendasi Inspektorat: Sanksi dan Lapor ke APH
Atas temuan ini, Inspektorat memberikan sejumlah rekomendasi kepada Wali Kota:
1. Perkuat sistem pengendalian terkait kenaikan pangkat. Sosialisasi tentang proses resmi harus sampai ke seluruh ASN.
2. Percepat dan jaga akun. ASN dilarang memberikan akun MyASN kepada pihak lain, dengan alasan apapun.
3. Verifikasi seluruh SK. Akan dilakukan verifikasi pada seluruh SK kenaikan pangkat dan gaji, tidak hanya 45 yang sudah diperiksa, serta pencocokan fungsi pengusul.
4. Sanksi administratif kepegawaian bagi yang terbukti melanggar.
5. Teruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH). “Karena ada indikasi pidana, saya telah memerintahkan untuk meneruskan hasil pemeriksaan ini, bukti SK asli dan SK bodong, untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Inspektorat.
Inspektorat menegaskan, pihaknya hanya sebatas menduga berdasarkan data awal. Untuk penetapan tersangka dan penelusuran lebih jauh, termasuk transaksi hingga ke rekening milik yang bersangkutan, itu merupakan kewenangan APH, bukan Inspektorat.
Kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi para guru. Kesulitan dalam membuat SKP dan pengurusan angka kredit dimanfaatkan pelaku untuk menawarkan jasa pembuatan SK secara instan, yang akhirnya berujung pada SK bodong.
Pihak Inspektorat berharap, dari pengalaman ini, seluruh ASN lebih berhati-hati dan hanya mengurus kenaikan pangkat melalui jalur resmi pemerintah. (bsn01)