AMBON – beritasumbernews.com -Usai dilantik oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Ketua Majelis Latupati Maluku yang baru, MasPaitela, langsung membeberkan langkah pertama yang akan dilakukan dalam periode 2026-2031.

Ia menegaskan, di luar program 5 tahunan, ada program prioritas 3 sampai 6 bulan pertama yang harus segera dicapai.

“Langkah pertama-tama yang akan kita lakukan, kita ada program dalam waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Jadi ada di luar program 5 tahunan, apa yang akan kita capai 3 bulan pertama, 6 bulan pertama,” ujar Mas Paitela.

Di dalam 3 bulan pertama ini, kata dia, adalah konsolidasi seluruh negeri-negeri adat di Maluku melalui setiap wilayah kota dan kabupaten.

“Katakanlah misalnya Buru, Buru Selatan, SBB, Maluku Tengah, SBT dan seterusnya. Karena mengapa Penting sekali perlu adanya konsolidasi dari mulai tingkatan kota kabupaten sampai ke seluruh negeri-negeri adat yang ada di setiap kota kabupaten dan seluruh Maluku,” tegasnya.

Menurutnya, konsolidasi ini penting sekali. Karena dengan demikian barulah Latupati bisa bersama-sama menyelenggarakan dan mengimplementasikan program-program yang akan dilaksanakan.

“Yang kedua juga di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Bayangkan saja kalau raja-raja di setiap wilayah kota kabupaten itu tidak saling mengenal, bagaimana koordinasi untuk penyelesaian tantangan yang ada di wilayah itu bisa maksimal,” katanya.

PEMIKIRAN CEMERLANG PATI MALUKU Menanggapi ide tentang anak piara yang disampaikan oleh Pati Maluku,

Maspaitela menyebut itu sebagai ide yang sangat cemerlang.

“Itu sangat bagus sekali ya, dan Beta rasa itu lahir dari anak-anak adat. Kenapa sebagai Pati Maluku beliau memiliki pemikiran seperti itu, karena terlahir sebagai anak adat dan itu adalah ide yang sangat cemerlang sekali. Latupati melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, setelah pengukuhan ini, dirinya bersama Sekretaris Umum akan segera bertemu dengan Pati Maluku dan juga Upu Latu Maluku untuk membahas hal ini agar diterjemahkan lebih rinci lagi.

“Tadi sambil beliau berbicara, Beta berpikir kenapa tidak para pejabat yang datang di Kota Ambon, baik sebagai Jaksa, Kakanwil, Pangdam, Kapolda dan lain sebagainya, yang bahkan sudah pulang ke Jakarta itu tetap bisa kita ajak untuk memilih satu dua anak piara,” jelasnya.

Dengan demikian, kata dia, terjalin kebersamaan dalam kasih untuk bagaimana mereka-mereka yang pernah berada di Maluku ini telah mengenal adat Maluku, telah melihat bagaimana hubungan basudara ini, dan tetap dijaga erat dengan anak piara tadi.

“Mereka bisa angkat, bisa benar-benar pelihara, selain daripada kebutuhan yang tadi disampaikan, dan tentu akan kita kolaborasikan lebih dalam lagi ide yang cemerlang ini,” katanya.

*PERAN RAJA HARUS UNTUK MASYARAKAT, BUKAN UNTUK RAJA*

Terkait peran raja-raja dalam pembangunan di Maluku dan nilai-nilai budaya, Maspaitela menegaskan satu prinsip utama.

“Pertama-tama, segala sesuatu yang dilaksanakan oleh raja, di dalam pembuatan kebijakan, dibuat perencanaan dan aksi nyata adalah untuk masyarakat. Itu yang pertama,” tegasnya.

Apapun yang dilakukan oleh raja, baik berdialog dengan investor, berdialog dengan unsur politik, karena itu bagian daripada demokrasi, dan hal lain sebagainya harus bertitik tolak kepada masyarakat.

“Tidak bisa bergerak pada rajanya saja, tapi karena kita dipilih oleh tete nenek moyang, adalah tanggung jawab. Negeri ini besar, musyawarah ini besar, itu dilaksanakan oleh raja dan seluruh perangkat, jadi semua itu harus bagi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

(**)