
AMBON, -beritasumbernews.com – Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Yarler di Kota Tual memasuki babak baru. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) berinisial CS, yang disebut berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual, Senin (16/11/2026).
Penahanan tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang wakil rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
CS tidak sendiri. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual juga menetapkan tiga orang lainnya, masing-masing berinisial ASR, OSP, dan MR, sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi tembok penahan tanah di kawasan Yarler, Kota Tual, Tahun Anggaran 2020.
Keempat tersangka kemudian langsung menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tual untuk kepentingan penyidikan.
Perkara ini berawal dari proyek pembangunan TPT Yarler yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun 2020 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan nilai kontrak, proyek tersebut mencapai Rp1.241.622.133,64 atau sekitar Rp1,24 miliar.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menduga terdapat penyimpangan berupa penggelembungan harga atau mark-up serta ketidaksesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil perhitungan auditor BPKP mengindikasikan kerugian keuangan negara sekitar Rp500 juta.
Angka tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut penggunaan uang publik yang semestinya dipertanggungjawabkan secara transparan. Dugaan penyimpangan dalam pekerjaan fisik proyek tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
Penyidik kini mendalami peran masing-masing tersangka berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang telah dikumpulkan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Tual, Joe Felubun, membenarkan penetapan sekaligus penahanan empat tersangka tersebut.
“Iya benar, kita langsung penahanan hari ini. Penyidikan perkara ini masih menjadi bagian dari upaya Kejari Tual mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari keuangan negara,” kata Joe Felubun.
Dalam perkara ini, CS bersama ASR dan OSP disangkakan secara primair dengan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Sementara sangkaan subsidair menggunakan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 undang-undang yang sama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023. Adapun MR dikenakan sangkaan primair Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 dan subsidair Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023.
Keempat tersangka menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, berdasarkan surat perintah penahanan yang diterbitkan penyidik terhadap masing-masing tersangka.
Penahanan ini merupakan bagian dari proses hukum untuk kepentingan penyidikan dan bukan merupakan putusan bersalah. Status hukum para tersangka tetap harus dihormati berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Di luar proses hukum, keterlibatan CS yang disebut sebagai kader PSI aktif turut memunculkan pertanyaan mengenai komitmen dan tanggung jawab politik partai. PSI selama ini dikenal membawa narasi politik antikorupsi, anti-intoleransi, pluralisme, serta mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam politik. Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut kini menghadapi sorotan karena salah satu kadernya yang duduk sebagai wakil rakyat justru terjerat kasus dugaan korupsi.
Publik kini menanti langkah tegas PSI, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam menyikapi penetapan tersangka terhadap kadernya tersebut, termasuk sikap terhadap status keanggotaan dan posisi CS di DPRD Malra. (Chey
