beritasumbernews.com

Jakarta.- beritasumbernews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, menerima penghargaan Excellence in Regional Financial Governance 2026, dalam ajang bergengsi penghargaan nasional Indonesia Top Achievements of The Year 2026 (ITAY 2026) bertema Transforming for Reinventing Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Komisaris Metro TV, Suryopratomo di Studio Grand Metro TV, Jakarta, Jumat malam, 20 Februari 2026.

ITAY 2026 merupakan seruan untuk berani bergerak maju, berani melampaui zaman, berani memperbaiki sistem, serta berani menciptakan lompatan baru untuk membangun ulang kekuatan bangsa dengan inovasi, kepemimpinan, visioner, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dalam acara tersebut, Fatoni menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk dan kesempatan yang luas untuk mendorong optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Fatoni juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang telah bersama-sama memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efesien, namun tetap inovatif dan kreatif.

Fatoni, mantan Pj Gubernur di Sulut, Sumsel, Sumut dan Papua ini menegaskan bahwa penghargaan yang diterima bukan penghargaan untuk pribadi semata, namun didedikasikan untuk Kemendagri, khususnya jajaran Ditjen Bina Keuda dan pemerintah daerah. Penghargaan ini sebagai bukti dari komitmen dan hasil kerja keras, dedikasi, sinergi, koordinasi dan kolaborasi semua pihak.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi untuk Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan tentu untuk pemerintah daerah,” jelas Fatoni.

Ia menambahkan, Ditjen Keuda Kemendagri secara konsisten memperkuat implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen utama transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat, terukur, dan bertanggung jawab.

“Jadi dalam tata kelola keuangan daerah ini tidak hanya uangnya saja tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan BUMD, BLUD, BMD termasuk kerjasama pemerintah daerah dan pemanfaatan sumber pendapatan lain. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan jawabkan dan digunakan tepat sasaran. Kami juga mendorong pemerintah daerah kreatif, inovatif melakukan terobosan-terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah namun belanja daerah dapat tepat sasaran dalam rangka melakukan pembangunan, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fatoni.

Di bawah kepemimpinan Fatoni, Ditjen Keuda Kemendagri secara konsisten memperkuat dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah dalam mendukung
program prioritas dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Penghargaan ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat reformasi pengelolaan keuangan daerah guna mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun, penilaian ITAY 2026 dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri atas Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Dr. Drs. Ricardi S. Adnan, M.Si, konsultan Pratiksi PR dan penulis buku Corporate Reputation, Dr. Hifni Alifahmi, M.Si., Guru Besar dan Dekan FIKES UIN Jakarta, Prof. Dr. apt. Zilhadia, M.Si., Guru Besar FIA Universitas Indonesia, Prof. Dr. Martani Huseini, DEA., serta jurnalis senior dan Direktur Utama Metro TV, Arief Suditomo, SH., MA.
Penilaian didasarkan pada lima kriteria utama, yakni prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Memasuki hari ketiga bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku menggelar kegiatan sosial bertajuk Polantas Polda Maluku Menyapa dan Berbagi Takjil, Sabtu (21/2/2026). Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

Aksi sosial tersebut berlangsung di tengah cuaca hujan deras. Meski demikian, semangat berbagi para personel Ditlantas Polda Maluku tidak surut dalam menyapa masyarakat dan membantu para pengguna jalan yang masih berada di perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kasubbag Renmin Ditlantas Polda Maluku, AKP O.S. Biring, bersama 41 personel Ditlantas Polda Maluku. Sebanyak 200 paket takjil dibagikan kepada pengendara lalu lintas dan masyarakat yang melintas di depan Masjid Raya Al-Fatah.

AKP O.S. Biring menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polantas Polda Maluku untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya pada momentum bulan suci Ramadhan yang sarat dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan sekaligus membantu masyarakat yang belum sempat berbuka puasa di rumah. Ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi menegaskan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri dalam membangun kepercayaan publik, khususnya di bulan suci Ramadhan.

“Kegiatan berbagi takjil ini mencerminkan kehadiran Polri yang humanis dan peduli. Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga hadir memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Kombes Pol Rositah Umasugi.

Ia menambahkan, momentum Ramadhan dimanfaatkan jajaran Polda Maluku untuk terus memperkuat sinergi dan kedekatan emosional antara Polri dan masyarakat, sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, dan penuh kebersamaan.

Respons positif pun datang dari para pengendara dan warga sekitar. Banyak masyarakat mengapresiasi kepedulian Polantas Polda Maluku yang tetap melaksanakan kegiatan sosial meski dalam kondisi hujan.

Selain sebagai bentuk empati dan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan Polantas Polda Maluku Menyapa dan Berbagi Takjil juga mencerminkan semangat Polri Presisi dalam membangun kepercayaan publik serta mempererat hubungan harmonis dengan masyarakat selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

Kegiatan Polantas Polda Maluku Menyapa dan Berbagi Takjil menjadi contoh konkret pendekatan humanis Polri yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah cuaca hujan dan kesibukan menjelang waktu berbuka puasa, kehadiran Polantas di jalan raya tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kedekatan emosional.

Langkah ini menunjukkan transformasi peran Polri yang tidak semata-mata berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pelayanan sosial dan penguatan kepercayaan publik. Momentum Ramadhan dimanfaatkan secara tepat untuk menumbuhkan nilai empati, solidaritas, dan kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Pendekatan seperti ini dinilai efektif dalam memperkuat citra Polri yang Presisi—prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan—serta menjadi investasi sosial jangka panjang dalam menjaga stabilitas kamtibmas, khususnya di wilayah Maluku. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Penanganan kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan anggota Brimob berinisial MS terus berproses. Polres Tual memastikan perkara tersebut ditangani secara profesional, terbuka, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Polres Tual telah melakukan gelar perkara pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2026, dengan hasil status hukum Bripda MS resmi dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Hal itu disampaikan Kapolres saat konferensi pers di Lobby Polres Tual, Sabtu (21/2/2026) pukul 08.30 WIT.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, menjelaskan bahwa setelah Bripda MS resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tual, dan diterbangkan ke Polda Maluku pagi tadi, setibanya di Mapolda Maluku, yang bersangkutan langsung menjalani proses pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri.

“Setelah tiba di Mapolda Maluku, Bripda MS langsung menjalani pemeriksaan kode etik di Subbid Wabprof Bidpropam Polda Maluku. Proses ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penegakan disiplin dan etika anggota,” jelas Kabid Humas.

Proses pemeriksaan akan dilakukan secara intensif dan diupayakan hari senin sudah bisa dilaksanakan kegiatan sidang kode Etik terduga pelanggar, Bripda MS.

Kabid Humas juga mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya proses hukum perkara ini kepada Kepolisian serta tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Polda Maluku berkomitmen memproses tegas dalam proses penegakkan hukum dan kode etik kasus ini secara akuntabel dan profesional. Setiap perkembangan penanganan perkara akan kami sampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik,” tegasnya.

Polda Maluku menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan perkara akan terus dikawal secara objektif, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (**)

Pemuda Hetu Upu Ana Serukan Damai, Suherman Ura: Generasi Muda Harus Jadi Jembatan Persaudaraan

Ambon, – beritasumbernews.com –Menanggapi insiden pertikaian yang terjadi di sejumlah negeri bertetangga, Ketua Organisasi Hetu Upu Ana, Suherman Ura, menyerukan pentingnya menjaga stabilitas dan memperkuat persaudaraan antarwarga.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan sosial yang harmonis.

Tanpa situasi yang aman dan tertib, aktivitas masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial budaya berpotensi terganggu.

“Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi menjadi kewajiban kolektif seluruh masyarakat. Ketika kamtibmas terganggu, maka dampaknya dirasakan oleh semua pihak,” ungkapnya kepada wartawan, Sabtu (21/2/2026).

Sebagai pimpinan organisasi kepemudaan di Jazirah Leihitu, ia menilai generasi muda memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas sosial. Menurutnya, pemuda dan pelajar merupakan agen perubahan yang memiliki energi, gagasan, serta pengaruh besar dalam membentuk opini dan arah kehidupan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa generasi muda adalah penjaga nilai-nilai sosial dan adat istiadat yang menjadi identitas bersama. Karena itu, pemuda diminta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi serta mengedepankan sikap dewasa dalam menyikapi setiap persoalan.

“Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Pemuda harus tampil sebagai jembatan perdamaian yang mempererat hubungan antar-negeri dan masyarakat luas,” tegasnya.

Melalui pernyataan tersebut, Hetu Upu Ana menghimbau seluruh elemen masyarakat tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta warga untuk mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan dalam menyelesaikan setiap persoalan.

Suherman juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta memperkuat komunikasi lintas komunitas guna mencegah meluasnya gangguan kamtibmas.

“Kedamaian adalah warisan yang harus kita jaga. Mari rawat kebersamaan ini dengan semangat persatuan, saling menghormati, dan komitmen untuk hidup rukun di tanah yang kita cintai bersama,” pungkasnya.

Ambon – beritasumbernews.com – ​Dandim 1504/Ambon Kolonel Inf Hari Sandra menanggapi dengan tegas pemberitaan miring yang dirilis oleh media Referensimaluku.id. Berita yang menuding adanya keterlibatan oknum TNI dari Kodim 1504 Ambon dalam “memelihara” kelompok kriminal bernama “Bataso” ditegaskan sebagai opini menyesatkan dan tidak berdasar.

​Dandim menyatakan bahwa tuduhan yang menyebut TNI menjadikan kelompok preman sebagai “anak emas” untuk kepentingan pribadi adalah penghinaan terhadap institusi.
​”Kami tegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum maupun fakta lapangan yang jelas. Kami sebagai TNI memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan dan membantu kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat, bukan justru memelihara penyakit masyarakat,” tegas Dandim.

​Dandim sangat menyayangkan pola pemberitaan yang dilakukan oleh pihak media terkait. Menurutnya, berita tersebut ditulis hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan sepihak tanpa adanya upaya konfirmasi (check and re-check) kepada pihak Kodim.

​”Sangat disayangkan, sebuah media massa membangun narasi liar berdasarkan ‘perkiraan sendiri’ tanpa menanyakan fakta sebenarnya kepada kami. Ini bukan jurnalisme yang sehat, melainkan upaya framing negatif yang sengaja ingin merusak citra dan nama baik institusi TNI di mata masyarakat,” tambahnya.

​Ia juga meminta agar oknum media tidak membuat narasi yang menggiring opini publik untuk membenci aparat keamanan melalui berita provokatif. Keberadaan markas TNI di tengah kota justru bertujuan memberikan rasa aman, bukan melindungi pelaku kriminal.

​​Sebagai bukti nyata komitmen keamanan, Dandim menjelaskan bahwa Kodim 1504/Ambon telah bersinergi erat dengan Polresta Pulau Ambon. Kedua instansi ini rutin melaksanakan patroli bersama pada malam hari untuk memelihara Kamtibmas di wilayah Ambon serta mencegah dan mengeliminasi berbagai gangguan keamanan.

​Dalam kesempatan ini, Dandim juga mengharapkan peran aktif dari warga Kota Ambon. Ia memohon partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan hal-hal mencurigakan.

​”Jika melihat atau mendengar adanya gangguan Kamtibmas, silahkan masyarakat segera melaporkan ke pihak Kodim atau kepolisian terdekat. Jangan ragu untuk memberikan informasi akurat demi menjaga lingkungan tetap kondusif” Harap Dandim

​Di akhir klarifikasinya, Dandim mengimbau seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon agar lebih bijak dalam mengonsumsi informasi di media sosial maupun portal berita.

​”Kami mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh pemberitaan yang hanya ingin memecah belah hubungan TNI dan rakyat. Nilailah berita dengan akal sehat dan jangan percaya pada isu yang sifatnya hanya adu domba. Kami bersama Polri tetap berkomitmen menjaga Kamtibmas di Maluku tetap kondusif,” pungkas Dandim. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku menerima kunjungan kerja dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Pertemuan audiensi tersebut dilaksanakan di ruang Rapat Pejabat Utama (PJU), Markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon, Kamis (19/2/2026).

Kedatangan Komnas HAM diterima Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta. Ia didampingi Direktur Binmas Polda Maluku, Kombes Pol Hujrah Soumena.

Dalam pertemuan itu, Irwasda menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan anggota Komnas HAM RI Perwakilan Maluku di Mapolda Maluku. Ia berharap pertemuan ini akan semakin memperkuat kerja sama antara Polda Maluku dan Komnas HAM di wilayah Maluku.

Sementara Kepala Sekretariat Komnas HAM Wilayah Maluku Edy Sutichno SH, pada kesempatan itu juga menyampaikan terima kasih karena telah diterima Polda Maluku.

Edy juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku dalam merespon cepat setiap konflik yang terjadi dan berpotensi mengganggu situasi kamtibmas di wilayah Maluku.

“Kami menyampaikan apresiasi atas respon cepat Polda Maluku pada beberapa kejadian gangguan kamtibmas dan konflik di wilayah Maluku,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Komnas HAM juga berkoordinasi terkait atensi mereka mengenai peristiwa bentrokan antara warga Negeri Morela dan Hitu beberapa waktu lalu.

“Untuk bentrokan antara warga Morela dan Hitu saat ini menjadi atensi kami, dan kami mengetahui bahwa Polda Maluku juga sudah bergerak cepat melakukan penyekatan dan mediasi. Kami berharap agar persoalan tersebut benar-benar selesai dan tuntas,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Irwasda Maluku Kombes I Made Sunarta menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari Komnas HAM terhadap kinerja Polda Maluku.

“Kami juga sangat setuju kalau dalam penyelesaian konflik di Maluku harus melibatkan semua pihak termasuk Komnas HAM,” katanya.

Pelibatan semua pihak dalam penanganan konflik, lanjut Kombes Sunarta, penting dilakukan agar konflik dapat segera diselesaikan.

“Penyelesaian konflik bukan saja kita melakukan pemulihan keamanan, rekonsiliasi dan renovasi terhadap dampaknya, tapi juga kita melakukan penegakan hukum sehingga ada efek jera terhadap para pelaku,” tegasnya.

Kombes Sunarta juga menyangkan peristiwa yang terjadi tersebut, karena selain warga yang menjadi korban, juga ada anggota polisi terluka tembak.

“Sangat kami sayangkan sebab kehadiran Anggota di lapangan adalah untuk menyekat dan mengamankan situasi, olehnya itu kami berharap kerjasama dari semua pihak agar setiap permasalahan di wilayah Maluku ini dapat kita tuntaskan dengan baik dan cepat,” ajaknya.

Di akhir tatap muka, Komnas HAM juga meminta Polda Maluku agar dapat mendirikan POS Pengamanan Permanen di area rawan gangguan kamtibmas. Ini penting untuk mengantisipasi permasalahan yang dapat memicu terjadinya konflik yang lebih besar di tengah-tengah masyarakat. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia terus mengakselerasi dukungan terhadap program strategis nasional swasembada pangan, khususnya komoditas jagung. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Ketahanan Pangan Polri yang digelar secara virtual pada Kamis (19/2/2026).

Kegiatan Anev secara resmi dibuka oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, S.I.K., M.Si., dan dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H. Rapat ini diikuti oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia sebagai forum evaluasi capaian Program Polri Mendukung Ketahanan Pangan Tahun 2025 sekaligus pemantapan strategi percepatan target nasional tahun 2026.

Rapat Anev turut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, S.I.K, M.H, Karo SDM Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaidi, S.I.K., M.M, selaku ketua pelaksana Satgas Ketahanan Pangan Polda Maluku serta para personel pendukung Program Ketahanan Pangan jajaran Polda Maluku. Selain itu, seluruh Polda se-Indonesia mengikuti kegiatan tersebut secara serentak melalui sarana video conference sebagai bentuk komitmen kolektif Polri dalam mendukung kebijakan pangan nasional.

Menurut Karo SDM, Berdasarkan paparan Mabes Polri, sepanjang tahun 2025 Polri berhasil menggerakkan penanaman jagung di lahan seluas 661.122 hektare dari total potensi 1.378.608 hektare, serta berkontribusi terhadap peningkatan produksi jagung nasional sebesar 6,74 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, Polri menargetkan perluasan lahan tanam hingga 1 juta hektare dengan proyeksi tambahan produksi mencapai 4 juta ton jagung.

Dalam arahannya saat membuka kegiatan, As SDM Kapolri menekankan pentingnya konsistensi dan percepatan kerja seluruh jajaran dalam mendukung agenda strategis pemerintah di sektor ketahanan pangan. Ia meminta agar hasil evaluasi dijadikan dasar penguatan langkah operasional di lapangan.

Sementara itu, Karobinkar SSDM Polri selaku pimpinan Anev menyoroti progres penanaman jagung Kuartal I Tahun 2026 yang masih memerlukan percepatan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh Karo SDM dan Kapolres jajaran agar target nasional dapat tercapai sesuai dengan perencanaan.

Ditambahkan pula oleh Karo SDM, bahwa dalam rapat tersebut juga membahas kesiapan Panen Raya Jagung Kuartal II Tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada Mei 2026 bersama Presiden Republik Indonesia, serta rencana Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang akan dipimpin Kapolri bersama Menteri Pertanian RI sebagai wujud penguatan sinergi lintas sektor.

Sementara itu, Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa jajaran di wilayah siap menindaklanjuti seluruh arahan pimpinan Mabes Polri untuk mendukung percepatan capaian target nasional.

“Ketahanan pangan merupakan bagian dari tugas strategis Polri dalam mendukung stabilitas nasional. Polda Maluku bersama seluruh jajaran siap mengoptimalkan peran personel penggerak ketahanan pangan, memperkuat pendampingan kelompok tani binaan, serta memastikan program ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegas Wakapolda.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor di daerah agar pemanfaatan lahan produktif dan peningkatan produksi jagung benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Mabes Polri menegaskan bahwa peran Polri dalam ketahanan pangan tidak hanya terbatas pada aspek pengamanan, tetapi juga sebagai penggerak, fasilitator, dan pengawal ekosistem pertanian nasional. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri mendorong pemanfaatan lahan produktif, pendampingan kelompok tani binaan, serta fasilitasi akses pembiayaan permodalan melalui KUR Himbara.

Sinergi dengan Bulog dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk memastikan penyerapan hasil panen petani serta menjaga stabilitas harga jagung sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Peran Satgas Pangan Polri juga dioptimalkan guna melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan dan jebakan tengkulak.

Melalui Rapat Anev Ketahanan Pangan ini, Polri menegaskan komitmennya sebagai institusi negara yang adaptif dan solutif dalam menjawab tantangan strategis bangsa. Dukungan Polri terhadap swasembada jagung diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkokoh kemandirian ekonomi Indonesia.

Rapat berlangsung aman dan lancar. Seluruh hasil evaluasi serta arahan pimpinan akan menjadi pedoman bagi jajaran Polda Maluku dan Polda se-Indonesia dalam mengakselerasi capaian target ketahanan pangan nasional tahun 2026. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com –Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Prof Dr Dadang Hartanto, memimpin langsung Taklimat Akhir Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Polda Maluku, Jumat (20/2/2026).

Taklimat akhir tersebut menandai berakhirnya proses audit yang dilaksanakan selama 16 hari oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Polda Maluku dan seluruh Polres jajaran. Kegiatan berlangsung di Ruang Posko Presisi Lantai IV Mapolda Maluku.

Kapolda Maluku didampingi Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobroni, S.I.K., serta Wakil Penanggung Jawab lima tim Audit BPK RI untuk Polda Maluku, Denny Prasetyo, S.E., M.M., Ak. Turut hadir Irwasda Polda Maluku Kombes Pol I Made Sunarta, S.I.K., para Pejabat Utama Polda Maluku, auditor Itwasda, serta para Kapolres jajaran yang mengikuti kegiatan secara daring.

Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim BPK RI atas pelaksanaan audit yang profesional, objektif, dan komprehensif.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada tim audit BPK RI atas pelaksanaan tugas pemeriksaan keuangan di Polda Maluku yang berjalan dengan baik. Audit ini merupakan bagian penting dari sistem manajemen dan pengawasan keuangan. Seluruh temuan yang disampaikan akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi bagi kami dalam memperbaiki tata kelola keuangan ke depan,” ujar Kapolda.

Kapolda menegaskan bahwa hasil audit BPK RI menjadi momentum strategis untuk memperkuat budaya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Polda Maluku. Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak mengulangi kesalahan yang telah menjadi temuan audit.

“Saya tekankan kepada seluruh jajaran agar lebih profesional dan disiplin, serta tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengelolaan keuangan dan aset harus semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sebagai bagian dari rangkaian taklimat akhir, Kapolda Maluku bersama Wakil Ketua Penanggung Jawab Tim BPK RI menandatangani Berita Acara Hasil Laporan Pemeriksaan. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam menindaklanjuti rekomendasi audit demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan institusi Polri di wilayah Maluku.

Taklimat akhir audit BPK RI di Polda Maluku berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif hingga selesai.

Pelaksanaan taklimat akhir audit BPK RI di Polda Maluku mencerminkan keseriusan Polri dalam memperkuat prinsip good governance dan clean government. Keterbukaan terhadap hasil audit serta komitmen pimpinan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan dan bertanggung jawab. (**)