beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Ketua Umum KONI Kota Ambon periode 2025–2029 menegaskan komitmen meningkatkan prestasi olahraga Kota Ambon. Kepengurusan baru akan melanjutkan hal baik dari pengurus sebelumnya sekaligus memperbaiki yang masih kurang.

“Tujuan kita cuma satu: peningkatan prestasi olahraga di Kota Ambon. Caranya dengan menyusun program kerja yang baik dan terukur,” ujarnya usai pelantikan, Sabtu (18/4/2026).

Program terukur yang dimaksud adalah memiliki capaian jelas. Target terdekat adalah Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) sebagai ajang seleksi menuju PON.

“Target kita menyiapkan atlet secara baik sehingga bisa berprestasi di sana. Ambon bertugas menyiapkan atlet potensial untuk provinsi,” tegasnya.

Program kerja yang ditetapkan dalam Musorkotlub III dan Raker KONI disusun untuk menjawab tujuan tersebut.

Walikota menyebut tugas KONI menyusun program, sementara tanggung jawab pemerintah mendukung, terutama pendanaan. Dana bisa lewat APBD, BUMN, BUMD maupun CSR perusahaan.

“Kita akan upayakan kerja sama dengan BUMN, BUMD di Kota Ambon untuk bersedia jadi bapak angkat cabor tertentu, terutama cabor berprestasi. Supaya pola pembinaan tidak terkendala anggaran,” jelasnya.

Pemerintah mendukung lewat kolaborasi pentahelix agar olahraga Ambon maju.

Tantangan Infrastruktur: Setiap Desa Punya Lapangan Voli
Tantangan berat yang dihadapi adalah infrastruktur. Prestasi butuh sarana prasarana memadai, anggaran cukup, serta ketersediaan atlet dan pelatih.

“Misalnya, saya ingin tiap desa/negeri/kelurahan paling tidak punya satu lapangan voli. Kalau mau Ambon hasilkan atlet voli berkualitas, mesti punya lapangan. Bagaimana berharap muncul atlet potensial kalau tidak ada sarana,” katanya.

Meski masih kurang, infrastruktur Kota Ambon dinilai cukup memadai. Cabor yang masih butuh dukungan akan disesuaikan dengan sistem anggaran Pemkot.

Terkait keikutsertaan di Pekan Olahraga Beladiri Nasional II di Manado, Oktober 2026, KONI Ambon akan ikut tiga cabor: tinju, kickboxing, dan muaythai.

Itu sesuai hasil identifikasi KONI Provinsi Maluku terhadap peluang medali. “Semua cabor ada, tapi cabor potensial yang berpeluang sumbang medali sudah teridentifikasi. Di tengah keterbatasan anggaran, prioritas kita tetapkan,” ujarnya.

Secara teknis, hibah untuk KONI dikelola Dispora sebagai OPD yang membidangi olahraga.

(Chey)

NUNUKAN, Kalimantan Utara* — beritasumbernews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) melaksanakan forum Perencanaan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada wilayah eks Outstanding Boundary Problem (OBP) Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad, Kamis (16/4/2026).

Forum lintas kementerian/lembaga ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat kepastian penataan ruang sekaligus penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Asisten Deputi PRKP BNPP RI, Ismawan Harijono, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa forum tersebut berfungsi sebagai ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan kebijakan, serta menghimpun masukan berbasis data dalam perencanaan tata ruang kawasan perbatasan.

“Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan rencana tata ruang nasional dengan tata ruang kawasan perbatasan, provinsi, hingga kabupaten/kota, khususnya di wilayah eks OBP seperti Simantipal, Pulau Sebatik, dan segmen Sungai Sinapad,” ujar Ismawan.

Dirinya menjelaskan bahwa Pulau Sebatik dan Simantipal menjadi fokus utama penataan seiring adanya perubahan batas wilayah yang berdampak langsung pada luas dan pemanfaatan ruang. Di Pulau Sebatik, perubahan luas wilayah tersebut berdampak pada 64 bidang lahan milik masyarakat dan pemerintah dengan total luasan sekitar 4,971 hektare.

Sementara itu, kata Ismawan, lahan perusahaan, perseorangan, dan pihak kerajaan seluas 127,336 hektare masih berstatus tanah negara dan memerlukan kejelasan pengelolaan.

“Kondisi ini memicu berbagai persoalan, mulai dari keamanan lahan, pencurian sawit, maraknya jalur ilegal lintas batas, hingga belum tuntasnya penetapan status lahan yang telah diajukan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten,” ujarnya.

Lebih lanjut, jajaran Asisten Deputi PRKP BNPP RI juga telah melaksanakan peninjauan langsung ke kawasan eks OBP Pulau Sebatik. Dari hasil peninjauan tersebut, teridentifikasi sejumlah titik strategis usulan pembangunan antara lain lokasi bumi perkemahan di Desa Sungai Limau, jalur inspeksi patroli sepanjang perbatasan, pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) dan polsubsektor, serta aktivitas pasar lokal di Desa Aji Kuning.

Untuk kawasan Simantipal, imbuh Ismawan, wilayah ini direncanakan sebagai Boundary Small City seiring proses regulasi tata ruang yang tengah berjalan. Terkait hal tersebut, masyarakat setempat mengusulkan skema kompensasi ganti untung atas sekitar 778 hektare lahan terdampak, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur di Kecamatan Lumbis Hulu dan Lumbis Pansiangan.

BNPP RI terus mendorong percepatan realisasi ganti untung tersebut serta pembangunan infrastruktur dasar prioritas, antara lain penyediaan jalan alternatif yang tidak melintasi wilayah negara tetangga, penyiapan lahan tempat pembuangan akhir (TPA), dan peningkatan konektivitas antarpermukiman.

Lebih lanjut, Ismawan menekankan pentingnya penguatan fungsi pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan melalui optimalisasi kawasan pertahanan, pembangunan pagar atau benteng batas, serta penambahan pos pengamanan terpadu untuk menekan aktivitas jalur ilegal darat dan laut.

“Pembangunan Pos Lintas Batas strategis, seperti di Aji Kuning, perlu dipercepat agar pengawasan meningkat sekaligus pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan semakin optimal,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan yang mewakili Bupati Nunukan, Robby Nahak Serang, menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis karena berdekatan langsung dengan Tawau, Malaysia. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan harus berorientasi pada kemakmuran masyarakat dengan tetap berada dalam koridor kewenangan masing-masing pihak.

“Wilayah perbatasan bukan hanya soal garis batas, tetapi menyangkut kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur dan lemahnya penguatan sektor ekonomi dapat menjadi celah munculnya berbagai persoalan, termasuk potensi pergeseran batas, penyelundupan, dan kejahatan lintas negara,” kata Robby.

Forum tersebut turut dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait, unsur TNI, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, serta pengelola PLBN di wilayah Kabupaten Nunukan.

(Arif)

Belu, NTT —  beritasumbernews.com – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menyelenggarakan Operasi Pasar Murah dan layanan Samsat Keliling untuk mendukung stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memudahkan akses pelayanan publik bagi masyarakat perbatasan di Kabupaten Belu, Selasa, 31 Maret 2026. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias sejak pagi hari dan menjadi wujud nyata kehadiran negara di beranda terdepan.

Dalam Operasi Pasar Murah yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, PLBN Motaain menyalurkan beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kemasan 5 kilogram dengan harga terjangkau Rp60.000 per sak. Total beras yang didistribusikan mencapai 5 ton atau setara 1.000 sak dan seluruhnya habis terjual kepada masyarakat.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, PLBN Motaain juga menghadirkan layanan Samsat Keliling hasil kolaborasi dengan UPTD Samsat Kabupaten Belu. Layanan ini meliputi pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, perpanjangan STNK, pengurusan balik nama kendaraan, hingga konsultasi administrasi kendaraan bermotor. Kehadiran layanan terpadu tersebut dinilai efektif memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat perbatasan untuk mengakses layanan publik.

Dari hasil pelayanan Samsat Keliling, tercatat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4.176.086 yang berasal dari pembayaran 1 unit sepeda motor, 1 unit kendaraan roda empat jenis pick up, dan 1 unit kendaraan minibus.

Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan melalui sinergi lintas sektor.

“Kegiatan Operasi Pasar Murah dan Samsat Keliling merupakan bentuk konkret kehadiran negara di kawasan perbatasan. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau serta pelayanan administrasi kendaraan yang cepat, mudah, dan dekat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antarlembaga akan terus diperkuat agar pelayanan publik di perbatasan semakin inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan pelayanan jemput bola seperti ini efektif meningkatkan akses sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

*arif) *

Belu, NTT – beritasumbernews.com – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi menghadirkan layanan money changer milik Bank Rakyat Indonesia pada Rabu (17/4/2026). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan ekonomi sekaligus memudahkan akses transaksi valuta asing bagi masyarakat perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Peresmian layanan money changer tersebut ditandai dengan prosesi pemotongan pita oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) Brigjen TNI Topri Daeng Balaw bersama Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika dan Kepala Kantor Cabang BRI setempat. Hadirnya fasilitas ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pelintas batas, serta pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses penukaran uang secara resmi.

Asisten Deputi PKPD Brigjen TNI Topri menyampaikan bahwa layanan money changer di PLBN Motaain merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memberikan kemudahan dan perlindungan bagi aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Menurutnya, selama ini masyarakat kerap harus menempuh jarak cukup jauh ke pusat kota atau bahkan menggunakan jalur tidak resmi untuk menukar uang.

“Dengan adanya layanan money changer di PLBN Motaain, masyarakat kini dapat melakukan transaksi valuta asing secara cepat, aman, dan terpercaya. Ini tentu memberikan rasa nyaman sekaligus mendukung aktivitas ekonomi lintas batas,” ujar Brigjen TNI Topri.

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas tersebut juga sejalan dengan peran PLBN Motaain sebagai bagian dari kawasan Pusat Pengembangan Kawasan Perbatasan (PPKP) Atambua. PLBN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai gerbang keluar masuk orang dan barang, tetapi juga menjadi simpul pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Sementara itu, Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika menyambut baik hadirnya layanan money changer BRI sebagai bagian dari penguatan fasilitas dan pelayanan di kawasan PLBN. Ia menilai, layanan tersebut akan sangat membantu masyarakat perbatasan, pelintas batas, maupun pelaku usaha dalam melakukan transaksi valuta asing secara resmi.

“Kami mengapresiasi dukungan Bank BRI yang menghadirkan layanan money changer di PLBN Motaain. Kehadiran fasilitas ini sangat dibutuhkan dan menjadi pelengkap layanan yang sudah ada, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi lintas negara,” ungkap Maria Fatima Rika.

Ia juga menegaskan bahwa pengelola PLBN Motaain akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.

“Kami berharap layanan ini dimanfaatkan secara maksimal dan mampu memicu meningkatnya aktivitas perdagangan serta jasa di kawasan perbatasan. Dengan demikian, PLBN Motaain dapat semakin berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutupnya.

*Penulis: Yohanes M. V Uran*

Ambon – beritasumbernews.com – Polda Maluku melanjutkan tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) bagi calon Bintara Polri Tahun Anggaran 2026. Memasuki hari ketiga, seleksi difokuskan untuk memastikan seluruh peserta memenuhi standar kesehatan fisik sebagai syarat utama menjadi anggota Polri.

Kegiatan pemeriksaan berlangsung di Gedung Faisal Heluth, SPN Polda Maluku, Rabu (15/4/2026), dengan melibatkan tim medis dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Bid Dokkes).

Pemeriksaan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pengecekan gigi, telinga, hidung, tenggorokan (THT), mata, serta kondisi fisik secara menyeluruh.

Kabag Dalpers Biro SDM Polda Maluku AKBP Tommy Bambang Souissa menegaskan, seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan mengedepankan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).

“Setiap peserta dinilai secara objektif sesuai kondisi kesehatannya. Tidak ada ruang bagi praktik titipan atau kecurangan dalam proses seleksi ini,” ujarnya.

Untuk menjaga integritas, proses seleksi diawasi oleh pengawas internal dari Itwasda dan Bid Propam Polda Maluku, mulai dari pelaksanaan pemeriksaan hingga pengolahan hasil.

Seleksi Bintara Polri dengan kompetensi khusus di bidang pelayanan kepolisian (SPKT) ini diharapkan mampu menghasilkan personel yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga siap memberikan pelayanan cepat dan profesional kepada masyarakat.

Tahapan pemeriksaan kesehatan akan terus berlangsung sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia daerah.