Masohi,beritasumbernews.com,Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah Menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 ini, yang di selenggarakan pada gedung Baileo Ir. Soekarno Masohi kemarin siang pada pukul 12 : 00 Wit. Kamis 06/04/2023
Berkesempatan dalam kegiatan tersebut Pj. Bupati Malteng Drs. M. Marasabessy, membuka secara resmi kegiatan tersebut di sertai dengan sambutannya yang mengatakan bahwa” pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan Musrembang ini, guna melengkapi tahapan atau proses dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ucap Marasabessy
Lanjutnya” Musrenbang RKPD Kabupaten Maluku Tengah ini, adalah kelanjutan Forum Gabungan OPD yang telah dilakukan sebelumnya, merupakan wadah untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan penajaman, penyelarasan dan pembobotan serta menyepakati kebijakan strategis hingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Kata Marasabessy” Pada kegiatan Musrenbang ini, kembali Saya ingatkan bahwa RKPD Tahun 2024 yang akan disusun harus berpedoman pada RPD, Kebijakan Pembangunan Provinsi dan Kebijakan Pembangunan Nasional, dengan selalu memperhatikan potensi dan kondisi aktual yang terjadi, serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya” Di tahun 2024, Kita akan menghadapi salah satu agenda besar di negara ini, sebuah proses yang melibatkan seluruh komponen bangsa, sehingga dalam menyusun dokumen perencanaan tahun 2024 nantinya, disamping meningkatkan kesiapan kita dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada serentak, harus juga memperhitungkan agenda dan proses pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga tidak saling mempengaruhi atau mengganggu. Tutur Marasabessy
Lebih lanjut kata Marasabessy, penyusunan Belanja Daerah tahun 2024 akan menggunakan pendekatan kinerja, untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, dengan mendahulukan alokasi belanja operasional terutama komponen belanja pegawai, dan belanja transfer kepada negeri, terutama belanja yang bersifat Mandatory Spending. Ungkapnya
Pasalnya” Berbagai program pembangunan yang dilakukan telah mampu memberikan kemajuan di Kabupaten Maluku Tengah, setelah masa pandemi COVID 19 yang melanda, yang ditunjukan dengan berbagai capaian indikator makro ekonomi daerah.
Di tambahkannya pula” Pada tahun 2022, Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi 5 persen atau meningkat sebesar 1,78 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, Sejalan dengan itu, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada tahun 2022 menjadi 3,68 persen. Sebut Marasabessy
Pembangunan manusia di Kabupaten Maluku Tengah juga telah menunjukan peningkatan, hal ini tergambar dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Maluku Tengah dari 71,35 pada tahun 2021, menjadi 71,84 pada tahun 2022. Sementara tingkat kemiskinan yang sebelumnya sebesar 19,84 persen, menurun menjadi 17,46 persen pada tahun 2022, serta Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun menjadi 6,95 persen. Tutur Marasabessy
Untuk itu, kata Marasabessy” dalam rangka mewujudkan Maluku Tengah yang semakin Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, maka Kita harus melakukan langkah-langkah perubahan, melalui kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional, dengan fokus untuk melaksanakan berbagai program prioritas pembangunan pada tahun 2024, yang meliputi :
1. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance dan clean government;
2. Mendorong terlaksananya One Agency One Innovation, dimana setiap Perangkat Daerah memiliki minimal satu inovasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya ; Untuk itu, Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan Lounching 140 Inovasi Kabupaten Maluku Tengah, yang salah satunya merupakan program inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah berupa Gerakan Bulan Bayar atau GEBYAR PBB-P2.
3. Menerapkan nilai-nilai atau core value ASN BERAKHLAK yang merupakan akronim dari ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
4. Penyelarasan dan Akselerasi Pembangunan yang didukung Tim Percepatan dari berbagai Pakar;
5. Penanganan Stunting, Inflasi, dan Kemiskinan Daerah; Khusus untuk Penanganan stunting, intervensi sensitif dan intervensi spesifik harus diperkuat, dengan meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan Negeri atau Kelurahan.
Sementara untuk penanganan kemiskinan, perlu dipertegas lagi bahwa pemerintah telah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0 persen pada tahun 2024, sehingga diperlukan langkah-langkah yang ekstrim untuk mencapai target tersebut.
6. Memprioritaskan pembenahan kondisi sarana dan prasarana wilayah, dan;
7. Percepatan Penanganan Konflik Sosial Masyarakat.
Untuk itu, Kepada semua Pimpinan OPD agar fokus merencanakan program-program unggulan, baik yang bersifat lintas bidang dalam satu OPD, maupun lintas OPD. Tutup Marasabessy (Yan.L)