Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Polda Maluku menegaskan komitmen aktifnya dalam mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Maluku guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan di tengah dinamika tantangan global.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran dan partisipasi langsung Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, S.H., S.I.K, M.H. mewakili Kapolda Maluku, dalam Focus Group Discussion (FGD) Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026, yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku di Aula Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Kamis (15/1/2026).

FGD dipimpin oleh Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku, Kasrul Selang, ST., MT., serta menghadirkan narasumber strategis dari BPS Provinsi Maluku, Bank Indonesia Perwakilan Maluku, dan Kanwil DJPB Maluku. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, termasuk perwakilan Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kodam XV/Pattimura, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.

Kehadiran Polri dalam forum strategis tersebut menegaskan peran institusional Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai mitra aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam FGD tersebut, terungkap bahwa perekonomian Maluku menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain kenaikan inflasi Desember 2025 sebesar 3,58 persen (yoy), penurunan nilai ekspor, serta melemahnya Nilai Tukar Petani (NTP). Kondisi ini membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pada Kesempatan tersebut Direskrimsus Polda Maluku menegaskan kesiapan Polri untuk mengawal kebijakan strategis daerah, khususnya yang berkaitan dengan stabilisasi harga pangan, distribusi logistik, serta perlindungan aktivitas ekonomi masyarakat, agar berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran.

Langkah konkret pemerintah daerah, seperti pembelian gabah petani oleh Bulog, program cetak sawah seluas 4.466 hektare, serta penguatan ketahanan pangan berbasis lokal, dinilai membutuhkan dukungan penuh aparat keamanan untuk mencegah gangguan distribusi, spekulasi harga, hingga potensi penyalahgunaan kebijakan.

Selain itu, Polri juga berperan penting dalam pengamanan distribusi bahan pokok, pengawasan jalur transportasi antar pulau, serta menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan inflasi yang dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaelapia dalam paparannya menyebut bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (PKP) masih menjadi tulang punggung perekonomian Maluku. Oleh karena itu, stabilitas keamanan di wilayah sentra produksi menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Bank Indonesia Perwakilan Maluku memproyeksikan inflasi Maluku tahun 2026 tetap terjaga pada kisaran 2,5±1 persen, dengan catatan penguatan koordinasi lintas sektor, termasuk peran Polri dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga.

Kehadiran Polri dalam FGD pertumbuhan ekonomi Maluku menegaskan paradigma baru Polri sebagai institusi strategis pendukung pembangunan nasional dan daerah. Stabilitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari stabilitas keamanan, terlebih di wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis dan logistik yang kompleks.

Peran Polda Maluku dalam mendukung pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta pengamanan distribusi logistik menunjukkan bahwa Polri berada di garda terdepan dalam menjaga denyut ekonomi rakyat. Sinergi antara pemerintah daerah dan Polri menjadi fondasi penting agar kebijakan ekonomi tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ke depan, konsistensi kolaborasi antara Pemprov Maluku dan Polri akan menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara dalam menghadapi tekanan ekonomi global. (**)