Ambon –beritasumbernews.com Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku memastikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan I 2026 akan disampaikan setelah rekonsiliasi data dengan BPKAD rampung.

“Salampessy pastikan data realisasi triwulan pertama akan disampaikan setelah rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan dan tim BPKAD. Pagi tadi sudah kami bahas untuk segera disinkronkan dengan teman-teman akuntansi,” jelas Kepala Bapenda saat rapat, Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan capaian target triwulan I sudah sesuai mekanisme APBD yang ditetapkan dan merupakan hasil kolaborasi dengan OPD terkait.

Digitalisasi Pajak Jalan Sejak 2023;
Terkait digitalisasi, Bapenda menyebut sistem pembayaran pajak daerah sudah sepenuhnya elektronik sejak 2023. Semua transaksi dilakukan melalui kanal instansi dan perbankan yang bekerja sama. Ujar Salampessy

“Kami sudah evaluasi, sistemnya masih jalan dan baik. Dua minggu lalu kami sosialisasi lagi sistem pembayaran pajak yang terbuka. Banyak transaksi sekarang lewat elektronik,” ujarnya.

Bapenda juga memperkuat kerja sama dengan Bank Maluku Malut dan sistem pihak ketiga sesuai rekomendasi.

Raker Rampung, Intensifkan Koordinasi Samsat ;
Untuk program kerja 2026, Bapenda baru menyelesaikan rapat kerja pada 2 Maret–20 April 2026 guna memastikan rencana kerja lebih dekat ke lapangan.

“Kami sudah komunikasi dengan seluruh Samsat di kabupaten/kota. Kami bangun komunikasi efektif dengan pemda karena ada skema _tax sharing_. Responnya baik,” katanya.

Kunjungan dan komunikasi langsung sudah dilakukan dengan pimpinan daerah di Tual, Maluku Tenggara, dan Maluku Tengah. Daerah lain akan menyusul.

*Tertibkan Kendaraan Luar Daerah*
Bapenda juga menyurati kabupaten/kota terkait kendaraan luar daerah yang beroperasi di Maluku lebih dari 6 bulan. Sesuai aturan, kendaraan tersebut wajib mutasi dan bayar pajak di Maluku.

“Surat resmi sudah kami kirim. Dari pajak kendaraan luar ini potensinya cukup besar. Kami akan dorong penegakan bersama Polda dan Polres/Polresta,” tegasnya.

*Siapkan Perda, Evaluasi 2025*
Bapenda baru kembali dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan akan segera menyusun peraturan daerah terkait optimalisasi pajak.

“Ini bagian dari dukungan untuk PAD. Kami akan rapat evaluasi 2025 untuk masing-masing sektor,” tutup Salampessy

(Chey)