AMBON,-beritasumbernews.com– Ketua DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela meminta Saniri Negeri di 9 negeri adat Kota Ambon membangun kesepakatan. Tujuannya untuk mempercepat proses penetapan raja definitif.
Menurutnya, musyawarah dan kesepahaman para pemangku kepentingan adat menjadi kunci utama mengakhiri kekosongan kepemimpinan definitif yang telah berlangsung cukup lama.
Pernyataan itu disampaikan Mourits kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Ambon. Agenda rapat adalah penyampaian kata akhir fraksi terhadap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2025, Senin [13/7/2026].
Mourits menilai, kevakuman jabatan raja definitif berdampak langsung pada pelayanan adat dan administrasi di negeri. Karena itu Saniri sebagai lembaga adat tertinggi di negeri perlu duduk bersama dan mengambil keputusan.
“Saniri Negeri harus mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jangan sampai kepentingan pribadi atau kelompok menghambat proses yang sudah dinantikan masyarakat,” ujar Mourits.
Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada titik temu sehingga Pemerintah Kota Ambon dapat segera memproses pelantikan raja definitif sesuai ketentuan.
Ketua DPRD juga mendorong sinergi antara Pemerintah Kota Ambon, Kecamatan, dan Saniri Negeri agar proses seleksi dan penetapan berjalan sesuai aturan serta menghormati kearifan lokal.
“Pemerintah siap memfasilitasi, tapi keputusan akhir tetap ada di tangan Saniri dan masyarakat negeri. Mari kita jaga marwah adat sekaligus mempercepat roda pemerintahan di tingkat negeri,” tegasnya.
(Chey)
