AMBON,beritasumbernews.com – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka dan 81 tahun Provinsi Maluku berdiri. Namun bagi masyarakat di pulau-pulau terpencil dan terluar, mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mudah, cukup, dan harga wajar masih menjadi persoalan.

Kondisi itu paling dirasakan warga di Kabupaten Maluku Barat Daya, seperti di Marsela, Dai, Dawelor, Dawera, Luang, Roma, Damer, dan pulau-pulau lainnya yang jauh dari pusat distribusi.

(Ambon 19/0(/2026)

“Harus Jadi Refleksi di Usia 81 Tahun”
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menilai persoalan ini harus menjadi bahan refleksi bersama.

“Kita sudah 81 tahun merdeka dan Maluku juga telah berusia 81 tahun. Tetapi kita harus jujur mengakui bahwa bagi sebagian masyarakat di pulau-pulau, mendapatkan BBM saja belum semudah masyarakat yang tinggal di pusat kota. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Anos di Ambon, Senin (18/8/2026).

Menurutnya, persoalan BBM di daerah kepulauan tidak bisa dilihat hanya dari jumlah penduduk. Pemerintah harus memperhitungkan jarak antarpulau, kondisi geografis, transportasi laut, cuaca, biaya distribusi, hingga tingkat keterisolasian.

Desak Tambah Kuota, Khusus Minyak Tanah
Karena itu Anos meminta kuota BBM untuk Maluku Barat Daya dievaluasi dan ditambah sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Khusus minyak tanah, ia menyebut penambahan kuota semakin mendesak karena masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga di pulau-pulau.

“Minyak tanah harus ditambah kuotanya. Jangan sampai masyarakat di pulau-pulau harus mencari dari satu tempat ke tempat lain, menunggu lama, atau membeli dengan harga yang jauh lebih mahal karena pasokan terbatas,” tegasnya.

Anos meminta Pemkab MBD bersama Pemprov Maluku memetakan kebutuhan BBM per desa dan pulau, lalu memperjuangkan penambahan kuota ke Pertamina, BPH Migas, dan pemerintah pusat.

Ia juga mendorong adanya perlakuan khusus bagi pulau-pulau dengan tingkat kesulitan distribusi tinggi.

“Tidak adil kalau masyarakat yang tinggal paling jauh justru menerima pelayanan paling sedikit dan paling terlambat. Jarak dari pusat pemerintahan tidak boleh menentukan kualitas pelayanan negara,” ujarnya.

“Energi Juga Harus Berkeadilan”
Bagi Anos, kemerdekaan harus dirasakan dalam bentuk pelayanan dasar yang nyata, termasuk ketersediaan energi.

“81 tahun Indonesia merdeka dan 81 tahun Maluku harus menjadi momentum untuk memastikan kemerdekaan benar-benar hadir sampai ke pulau paling jauh. Negara harus hadir di Marsela, Dai, Dawelor, Dawera, Luang, Roma, Damer dan seluruh pulau di Maluku Barat Daya,” pungkasnya.

“Masyarakat di pulau-pulau juga ingin menikmati kemerdekaan dalam bentuk yang paling sederhana: BBM tersedia, minyak tanah tersedia, transportasi berjalan, harga kebutuhan tidak melonjak, dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah.”

81 TAHUN MERDEKA, SUDAH SAATNYA ENERGI JUGA BERKEADILAN UNTUK PULAU-PULAU.

(Chey)