DPRD Provinsi Maluku

Ambon – beritasumbernews.com – Halimun Saulatu, SE, M.Si sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin dewan pimpinan daerah (DPD) partai Demokrat provinsi Maluku dengan pengalaman politik yang matang serta kapasitas kepemimpinan yang teruji saulatu dianggap mampu membawa partai berlambang mercy itu menjadi lebih solid progresif dan dekat dengan masyarakat Maluku pada umumnya.

(Selasa 24/03/2026)

Perjalanan politik suatu terbilang panjang dan penuh konsistensi ia memulai karir politik dari tingkat daerah dan terus menunjukkan dedikasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya di Maluku Ujarnya.

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan politiknya adalah saat dipercaya menjadi anggota DPRD kabupaten Maluku tengah dalam perannya tersebut seolah tuh dikenal aktif memperjuangkan kepentingan rakyat serta mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat, tak hanya itu ia juga pernah menjabat sebagai ketua DPC partai Demokrat kabupaten Maluku Tengah kepemimpinannya di tingkat kabupaten dinilai berhasil dalam mengkonsulitasikan kader memperkuat struktur organisasi serta membangun komunikasi politik yang efektif dengan berbagai kalangan.

Karier politiknya terus berkembang hingga ke tingkat provinsi saat ini salat menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Maluku ia juga dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Ketua fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku yang menunjukkan tingkat kepercayaan partai terhadap kapasitas dan integritasnya.

Selain itu salat juga pernah mengembangkan amanah sebagai bendahara partai Demokrat Maluku pengalaman tersebut semakin memperkaya kemampuannya dalam mengelola organisasi partai secara menyeluruh di bidang pendidikan suatu memiliki latar belakang akademika yang kuat ia menyelesaikan pendidikan S1 di UMI Makassar S2 di UKSW Salatiga dan melanjutkan studi S3 di lingkungan universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM).

Bekal pendidikan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan yang inklusif serta mampu merangkul kemajemukan di Maluku dengan pengalaman dari tingkat kabupaten hingga provinsi sewaktu dinilai memahami strategis pembangunan kekuatan partai secara sistematis, ia tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik tetapi juga mendorong partai sebagai wadah perjuangan aspirasi masyarakat.

Selain itu halimun sholat itu juga dikenal memiliki komitmen terhadap pembangunan daerah yang memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku mulai dari sektor ekonomi pendidikan hingga tantangan pembangunan wilayah kepulauan.

Dengan kepemimpinan yang inklusif serta kemampuan merangkul berbagai pihak banyak kalangan menilai Halimun Saulatu sebagai figur yang tepat untuk memimpin DPD partai Demokrat provinsi Maluku ke depan, berbekal pengalaman sebagai anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah ketua DPC partai Demokrat Maluku Tengah hingga kini menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Maluku sekaligus Ketua fraksi partai Demokrat DPRD Provinsi Maluku hal ini memiliki kapasitas untuk membawa partai Demokrat di Maluku menjadi lebih kuat dan berorientasi pada kepentingan rakyat Maluku.
(bs01)

Ambon – beritasumbernews.com – Komisi I DPRD Maluku menyoroti Pengamanan Lebaran dan Keterbatasan Layanan Hukum di Daerah Kepulauan.

Hal ini di sampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Solichin Buton, kepada wartawan di ambon menyampaikan” Dari hasil pengawasan di lima kabupaten/kota di dapati ada hal yang menonjol terkait Pengamanan Lebaran dan Keterbatasan Layanan Hukum di Daerah Kepulauan. Ucapnya (Ambon -02/03/26)

Dirinya mengatakan” Pengawasan tersebut dilakukan di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan lingkup kerja Komisi I di bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan.

Solichin menjelaskan, Komisi I telah menggelar rapat bersama seluruh Kapolres dan Dandim di lima daerah tersebut guna membahas kesiapan pengamanan menjelang Hari Raya Idul fitri di 11 kabupaten/kota di Maluku.

“Kami sudah tekankan agar ada penjagaan maksimal sehingga umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran dapat berlangsung dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Selain pengamanan Lebaran, Komisi I juga menyoroti keterbatasan fasilitas pelayanan hukum dan keamanan di sejumlah daerah, khususnya di Buru Selatan dan Kepulauan Tanimbar.

Menurut Solichin, sejumlah lembaga penting seperti Pengadilan Negeri, Kejaksaan, serta fasilitas pelayanan kepolisian belum tersedia secara memadai di daerah tersebut.

Ia mencontohkan, masyarakat Buru Selatan yang ingin mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) harus menuju Kabupaten Buru. Bahkan, untuk pengurusan STNK dan BPKB, warga harus ke Ambon. Kondisi ini dinilai memberatkan masyarakat karena tingginya biaya transportasi antarpulau.

Kita akan berkoordinasi dengan Polda agar pelayanan dasar seperti pembuatan SIM bisa difasilitasi di masing-masing kabupaten, supaya tidak membebani masyarakat dengan biaya transportasi yang mahal,” tegasnya.

Komisi I DPRD Maluku berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan yang masih terbatas akses dan infrastrukturnya. Pungkasnya

Ambon,- beritasumbernews.com -Komisi I DPRD yang membidangi hukum dan HAM menegaskan bahwa pihaknya menerima laporan masyarakat terkait persoalan eksekusi lahan di kawasan Hotel Anggrek.

Sebagai lembaga politik, DPRD tidak mengintervensi putusan pengadilan.

Namun DPRD tetap menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk dengan melakukan rapat dan memanggil sejumlah pihak terkait.

Hal ini disampaikan , wakil ketua komisi I, Edy Sarmanela ” di ruang rapat komisinya jumat (5/2/2026)

Berdasarkan laporan yang diterima, kawasan yang disengketakan memiliki luas sekitar 32 hektare dan di dalamnya terdapat berbagai fasilitas negara, di antaranya Korem, dinas pendidikan, RRI, serta rumah-rumah masyarakat di sekitar lokasi tersebut.

Karena itu, persoalan ini dinilai berdampak cukup besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Dalam proses hukum yang berjalan, diketahui terdapat dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa lahan tersebut, yakni putusan dari pihak yang memenangkan perkara sebelumnya serta putusan lain dari pihak yang mengajukan gugatan berikutnya.

Putusan pertama telah dieksekusi, sementara putusan berikutnya juga akan memasuki tahapan eksekusi sesuai pemberitahuan dari pengadilan.

Sarmanela juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengintervensi putusan pengadilan. Peran DPRD hanya sebatas menindaklanjuti laporan masyarakat dan memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait.

Dalam rapat dengar pendapat, Komisi I juga telah memanggil sejumlah instansi seperti Korem, Koramil, BPN, serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan sengketa lahan tersebut.

Kami DPRD berharap persoalan ini dapat diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.(chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Pemerintah Provinsi Maluku meminjam Uang sebanyak 1,5 dari dana SMI dipakai untuk membangun infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kota di Maluku.

Pernyataan ini disampaikan salah satu Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu dari Partai Demokrat saat rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi data antara Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku dan Dinas PUPR 11 Kabupaten/Kota di ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku pekan kemarin. (Ambon 02/02/2026)

” Dalam anggaran 2026 Pemerintah Provinsi Maluku itu ada menyetujui pinjaman 1, 5 dan kami DPRD mendorong betul bahwa dalam pinjaman itu tidak lagi terjadi seperti pinjaman yang lalu bahwa hanya ada di menumpuk di satu kabupaten kota saja tapi dia harus merata di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku, ” ujarnya

Menurutnya, untuk Kabupaten Kepulauan Aru proyek jalan dikerjakan lewat dana SMI sebanyak 3 ruas jalan dengan total anggaran sekitar 83 miliar yaitu ruas jalan nasional sonidal kemudian pembangunan jalan sionidal ke popjetur dan lainya sementara untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar pembangunan air bersih ada empat paket yaitu, Lara, Seira ,Alusi sementara untuk Kabupaten Seram Timur jalan keliling pulau gorong 27 miliar lebih. ”

” Provinsi Kepulauan perencanaan kita itu harus berbeda dengan apa yang merupakan perencanaan daratan kadang kita imelihat begini kita terlalu fokus di proyek-proyek besar tapi kita lupa terkait soal proyek-proyek infrastruktur dasar terutama air bersih jembatan, drainase dan pembangunan rumah bagi masyarakat kita terlalu fokus di proyek-proyek besar sehingga kemudian tidak jalan.

Lebih lanjut kata Saulatu, perlu pembangunan proyek berimplikasi kepada ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi ada pendapatan masyarakat jangan kemudian membangun proyek yang hanya cuma sifatnya proyek tapi dia harus ada multiplayer effect dari sisi ekonomi sehingga masyarakat itu ia bisa terbantukan dari proyek-proyek itu dan kendala kita selama ini adalah bahwa betul disampaikan anggota dewan.

” Mestinya harus ada satu sinergitas baik itu dalam sisi RPJM Antara Provinsi maupun kabupaten atau perencanaan , kami DPRD provinsi sering menyampaikan aspirasi kepada Kementerian maupun ke komisi V DPRD RI tapi kadang-kadang yang kami usulkan itu berdasarkan apa yang kami tahu saja tapi kami tidak juga dapat data dari masing-masing dinas kabupaten kota sehingga kemudian kita ini jalannya sendiri.

Oleh karena itu ke depan Kami harapkan ya apakah ini mungkin bisa memfasilitasi kira itu usulan benar bahwa tiap tahun itu harus ada rapat koordinasi seperti ini pak biar ada data yang terintegrasi , disampaikan kemungkinan usulan itu berubah Kenapa, mestinya ada rekomendasi Gubernur,” Ujarnya.

(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com –

Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun merasa puas atas kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku yang kembali mengangkat dan berupaya menuntaskan sejumlah kasus lama.

Kasus dimaksud termasuk dugaan tindak pidana korupsi anggaran penanganan Covid-19 dan Kwarda Pramuka Maluku.

Benhur menilai, langkah tersebut menunjukkan adanya respon positif kejaksaan terhadap desakan publik dan dorongan lembaga legislatif agar kasus-kasus yang sempat mandek tidak di biarkan menguap tanpa kejelasan hukum.

“Kita harus berterima kasih kepada Kejaksaan. Walaupun sebelumnya kasus seperti ini sempat ditutup, tapi karena desakan masyarakat, Kejaksaan kembali membuka dan meresponsnya. Ini patut diapresiasi,” jelas Benhur, Rabu, (28/1/2026).

Dirinya menegaskan, sejak awal DPRD Maluku konsisten mendorong agar seluruh dugaan tindak pidana korupsi baik yang melibatkan lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan di usut hingga tuntas tanpa pandang bulu.

Menurutnya, pengungkapan kasus-kasus tersebut sangat penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari uang rakyat dan seharusnya di gunakan untuk ntuk kepentingan publik di masa krisis.

“Kalau memang ada pelanggaran, harus dibuka terang-benderang. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.

DPRD Maluku Setujui Rencana Pemprov Pinjam Dana PT SMI Rp1,5 Triliun
Benhur mengingatkan proses penegakan hukum berjalan secara independen dan profesional tanpa intervensi dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya.

“Yang paling penting adalah proses hukum berjalan jujur dan adil. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” tutupnya.(chey)