Ambon,-beritasumbernews.com– Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan salah satu kendala utama yang membuat berbagai capaian pembangunan Kota Ambon kurang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat adalah lemahnya pelaporan program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah OPD.
Hal tersebut disampaikan Bodewin usai memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Balai Kota Ambon, Senin [1/6/2026].
Menurutnya, persoalan bukan terletak pada minimnya kerja pemerintah daerah, melainkan pada kurang optimalnya pelaporan hasil kerja kepada kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat.
“Masalah yang dihadapi adalah kita tidak melaporkan apa yang kita lakukan ke pusat. Itu pernyataan dari kementerian, bukan dari saya,” kata Bodewin.
Ia menjelaskan, berbagai program strategis Pemkot Ambon seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, hingga upaya penurunan angka kemiskinan, sesungguhnya telah menunjukkan hasil positif. Namun capaian tersebut tidak sepenuhnya diketahui pemerintah pusat karena tidak didukung pelaporan yang memadai dan berkelanjutan.
“Semua ini kerja-kerja yang kita lakukan setiap waktu. Tetapi pemerintah pusat mengandalkan laporan yang disampaikan secara periodik sehingga mereka mengetahui apa yang telah kita kerjakan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Ambon akan memperkuat sistem pelaporan di seluruh OPD agar setiap program pembangunan terdokumentasi dan tersampaikan dengan baik kepada pemerintah pusat.
Bodewin menegaskan setiap sektor pembangunan memiliki perangkat dan lini sektoral yang bertanggung jawab menyampaikan laporan atas kegiatan yang dilakukan.
“Langkah evaluasi kita adalah meminta seluruh OPD untuk melaporkan. Karena setiap bidang pembangunan memiliki lini sektornya masing-masing yang bertugas melaporkan apa yang dilakukan setiap waktu,” jelasnya.
Ia mencontohkan sejumlah indikator yang mengalami kemajuan signifikan, seperti penurunan angka stunting dan angka kemiskinan yang turun hampir satu persen. Namun capaian itu dinilai belum mendapat pengakuan sepadan karena data dan informasi tidak seluruhnya tersampaikan ke pusat.
“Stunting kita turun jauh, kemiskinan kita turun hampir satu persen. Tetapi semuanya tidak bisa dinilai dengan baik kalau tidak dilaporkan,” katanya.
Bodewin menduga persoalan administrasi dan penginputan data pada masing-masing OPD menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya proses pelaporan.
“Di setiap sektor ada data dari masing-masing OPD. Mungkin karena data-data itu tidak dimasukkan dengan baik, akhirnya tidak dilaporkan ke pusat,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan persoalan utama bukan sekadar penghargaan, melainkan pengakuan atas kerja keras yang telah dilakukan pemerintah daerah.
“Soal apresiasi tidak masalah. Tetapi jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan selama ini justru tidak dihargai karena tidak dilaporkan. Kita bekerja keras, tetapi yang mendapat apresiasi justru daerah lain yang pelaporannya lebih baik,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot Ambon berkomitmen memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan data agar seluruh capaian pembangunan daerah terdokumentasi secara akurat dan menjadi bahan penilaian pemerintah pusat pada tahun-tahun mendatang.
“Kalau memang layak mendapat apresiasi, tentu harus didukung dengan laporan yang masuk terlebih dahulu. Itu yang akan kita perbaiki ke depan,” pungkasnya. (Chey)