beritasumbernews.com

Tanimbar – beritasumbernews.com –Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Memasuki hari kelima pelaksanaan Operasi Keselamatan Salawaku 2026, Polri melalui Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar terus mengintensifkan upaya penertiban lalu lintas.

Selain TNI, Kali ini Personel Kepolisian tampak bersinergi dengan UPTD Samsat dan Jasa Raharja dalam Operasi terpadu di bidang lalu lintas yang dipusatkan di sejumlah titik strategis di Wilayah Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada, Selasa (10/02/26).

Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas AKP SAMUEL S. SIAHAYA, S.H., menyatakan bahwa keterlibatan instansi samping adalah merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektoral untuk menciptakan kepatuhan berkendara Masyarakat yang menyeluruh.

“Operasi hari kelima ini tidak hanya fokus pada pelanggaran kasat mata seperti helm dan knalpot brong, tetapi juga pemeriksaan administrasi kendaraan bersama Samsat serta edukasi perlindungan asuransi oleh Jasa Raharja” ungkapnya.

Sementara itu dalam pelaksanaan kegiatan Operasi tersebut, terlihat pada Petugas gabungan memberhentikan para Pengendara yang melintas dengan tertib, dan melakukan pemeriksaan terhadap para Pengemudi beserta kendaraannya, baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kehadiran pihak TNI untuk memastikan keamanan dan kepatuhan Anggota selama pemeriksaan berlangsung. Sementara itu, pihak Samsat memberikan layanan di tempat bagi pengendara yang masa berlaku pajaknya telah habis, dan Jasa Raharja memberikan sosialisasi terkait pentingnya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas.

Data sementara menunjukkan adanya tren peningkatan kesadaran masyarakat dibanding hari pertama, meskipun masih ditemukan sejumlah pelanggar yang didominasi oleh pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm SNI hingga penggunaan atribut kendaraan lainnya yang tidak standar.

“Kami mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Teguran simpatik diberikan kepada pengendara agar ke depan lebih disiplin, demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya” tambah Kasat Lantas.

Operasi Keselamatan Salawaku 2026 ini direncanakan akan terus berlangsung hingga akhir pekan mendatang dengan sasaran lokasi yang berpindah-pindah, guna memastikan seluruh wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar tetap tertib dan aman. (**)

Tanimbar – beritasumbernews.com -– Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Suasana kepulangan Siswa SMA tampak berbeda siang ini. Bhabinkamtibmas Desa Keliobar Briptu JONAS NARAHAWARIN hadir di tengah-tengah kerumunan Pelajar untuk menjalin kedekatan sekaligus memastikan situasi tetap kondusif, Senin (10/02/26).

Dalam kesempatan tersebut, Briptu JONAS NARAHAWARIN terlihat menyapa para siswa yang sedang menunggu untuk pulang. Selain memberikan edukasi terkait Kamtibmas, ia juga memberikan motivasi agar para Siswa menjauhi perilaku negatif seperti tawuran, balap liar, hingga penyalahgunaan narkoba.

“Kalian adalah masa depan bangsa. Manfaatkan waktu luang setelah Sekolah untuk kegiatan yang positif. Segera pulang ke rumah masing-masing dan jangan mudah terprovokasi oleh ajakan yang bisa merugikan diri sendiri maupun keluarga” ucap Bhabinkamtibmas di hadapan para Siswa.

Lebih lanjut, Ia juga memberikan pemahaman hukum mengenai penggunaan media sosial secara positif dan bijak. Para Pelajar diingatkan untuk waspada terhadap sanksi hukum yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 26 dan Pasal 51 ayat 2 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menutup kunjungannya tersebut, Briptu JONAS NARAHAWARIN mengajak para Pelajar untuk aktif dalam menjaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. Bhabinkamtibmas menekankan bahwa peran Pemuda sangatlah penting dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Utara Iptu EVERARDUS FASSE menyampaikan bahwa, kegiatan sambang pelajar ini rutin dilakukan untuk membangun karakter generasi muda yang disiplin dan taat hukum. Menurutnya, kehadiran Polri di lingkungan Sekolah diharapkan dapat memberikan rasa aman serta mencegah terjadinya aksi kriminalitas yang melibatkan Anak di bawah umur.

“Kami ingin agar adik-adik Pelajar merasa bahwa Polisi adalah sahabat Mereka. Karena dengan pendekatan yang humanis, tentunya pesan-pesan Kamtibmas akan lebih mudah diterima oleh Mereka” jelas Kapolsek.

Kegiatan sambang rutin oleh Bhabinkamtibmas ini pun tampak berjalan dengan aman dan lancar, serta mendapat respon positif dari para Pelajar yang berkomitmen akan turus mendukung tugas Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Desa Mereka. (“”)

Tanimbar – beritasumbernews. com –Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Semangat penyelesaian masalah secara kekeluargaan kembali ditunjukkan oleh jajaran Kepolisian. Pada Selasa (10/02/26), Bhabinkamtibmas Desa Amdasa, Aipda HENDRIK HEATUBUN berhasil memediasi kasus pemukulan yang melibatkan antar Anggota Keluarga di ruang kerja Polsek Wertamrian.

Perselisihan ini bermula pada Minggu, tanggal 08 Februari 2026 malam di Desa Amdasa, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Korban, WS (19), yang saat itu dalam pengaruh minuman keras, melakukan pelemparan yang mengenai kaki istri dari Terlapor, KM (56).

Tak terima atas kejadian tersebut, KM (56) bersama saudaranya AM (44) langsung mendatangi korban hingga terjadi aksi pemukulan. Orang tua korban, PS (59) yang juga merupakan staf BPD Desa Amdasa kemudian melaporkan kejadian itu kepada Bhabinkamtibmas untuk mencari jalan keluar terbaik.

Sementara itu, Aipda HENDRIK HEATUBUN langsung merespons cepat dengan mengundang kedua belah pihak ke Mapolsek Wertamrian. Dalam proses mediasi, Bhabinkamtibmas tidak hanya mendengarkan keterangan saksi, tetapi juga memberikan edukasi hukum serta imbauan moral.

“Kami menekankan pentingnya menjaga kerukunan, apalagi kedua pihak masih terikat hubungan Keluarga. Kami ingatkan kembali agar nilai-nilai tradisi adat Duan dan Lolat yang menjadi fondasi persaudaraan di Tanimbar,” ujarnya.

Selain itu, Bhabinkamtibmas pun memberikan teguran keras kepada pihak terlapor mengenai dampak hukum akibat melakukan penganiayaan, serta berpesan kepada orang tua pelapor agar membina Anaknya guna menghindari konsumsi minuman keras (miras) yang menjadi pemicu utama keributan.

Setelah proses yang panjang, mediasi tersebut akhirnya membuahkan hasil positif. Pihak terlapor mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sementara itu pihak pelapor juga menerima permohonan maaf dan sepakat menyelesaikan masalah tanpa jalur hukum lanjutan.

Kedua belah pihak pun saling berjabatan tangan dan berpelukan sebagai simbol kembalinya hubungan Kekeluargaan yang harmonis. Kegiatan ini merupakan komitmen Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di Desa agar tetap aman dan kondusif melalui pendekatan yang humanis. (**)

Tanimbar  – beritasumbernews.com –Polda Maluku, Kepolisian Resor Kepulauan Tanimbar, Terjun langsung membantu Warga Petani lakukan pembersihan lahan di kawasan Ngule Srie, Desa Olilit Raya, pada Rabu (11/02/2026), Bhabinkamtibmas Desa Olilit Raya 1, Aipda Y.M. SAIRDEKUT sukseskan program Pemerintah terkait Ketahanan Pangan Nasional.

Kegiatan ini difokuskan pada persiapan lahan seluas 1 hektare milik Ibu OMI SAMANGUN. Dalam kunjungannya tersebut, Aipda Y. M. SAIRDEKUT terlihat berbaur dengan Warga Petani untuk membersihkan rumput liar dan sisa-sisa ranting guna memastikan tanaman Jagung Hibrida dapat tumbuh dengan baik.

“Kehadiran Kami bukan hanya sebagai Aparat keamanan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi Masyarakat. Kami ingin memberikan dorongan semangat kepada Petani agar terus produktif demi memenuhi kebutuhan Pangan lokal maupun Nasional,” ujar Bhabinkamtibmas kepada Media Humas.

Bhabinkamtibmas menyebut, perkiraan waktu tanam Jagung Hibrida ini sebelumnya telah dilakukan sekitar tanggal 15 Desember 2025 yang lalu. Apabila proses perawatan berjalan maksimal, maka hasil panen Jagung Hibrida, perdana diestimasi akan jatuh pada sekitar Bulan Februari 2026.

Selain membantu tenaga, aksi Bhabinkamtibmas ini juga bertujuan untuk meninjau langsung lahan dan tanaman Jagung Hibrida, memotivasi Petani lokal agar lebih semangat dalam bertani, mempererat kemitraan melalui kerja nyata, dan memastikan program Ketahanan Pangan di tingkat Desa berjalan dengan baik.

Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP AYANI, S.P., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Tanimbar Selatan Iptu HERPIN SIMA mengatakan bahwa, peran Bhabinkamtibmas saat ini tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), tetapi juga harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi di Desa binaannya. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung program strategis Pemerintah terkait Ketahanan Pangan Nasional.

“Polri harus hadir di tengah Masyarakat, tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga dorongan fisik dan mental kepada para Petani. Dengan pendampingan ini, Kami berharap Warga lebih bersemangat mengelola lahan demi kesejahteraan bersama” ujar Kapolsek.

Sementara itu, Pemilik lahan, Ibu OMI SAMANGAGU pun pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan oleh pihak Polri. Mereka tentunya sangat merasa terbantu dan termotivasi dengan adanya kehadiran Bhabinkamtibmas yang ikut berkeringat bersama di kebun untuk memastikan tanaman Jagung dapat tumbuh dengan baik.(**)

Ambon – beritasumbernews.com – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), Polres Seram Bagian Timur (SBT) menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers sebagai upaya memperkuat sinergitas dan kemitraan strategis antara Polri, media massa, dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Alif, Jalan Pantai Wailola, Kabupaten Seram Bagian Timur.

Silaturahmi yang mengusung tema “Mempertegas Sinergitas Insan Pers dan Polres Kabupaten Seram Bagian Timur” ini dihadiri langsung oleh Kapolres SBT AKBP Alhajat, S.I.K., Wakapolres SBT Kompol Johanis Titus, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten SBT Sitti R. Meutia Manaban, serta Ketua PWI Kabupaten SBT M. Yasin Kelderak bersama jajaran wartawan dan staf Dinas Kominfo.

Kapolres SBT AKBP Alhajat, S.I.K., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusi positif dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan berimbang kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

“Polres SBT menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik. Peran media sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian serta membangun kepercayaan masyarakat,” ujar AKBP Alhajat.

Kapolres menegaskan komitmen Polres SBT untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, dan berintegritas, serta membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan media massa.

“Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, Polres SBT berkomitmen hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Media memiliki peran penting dalam membangun pemahaman publik yang objektif terhadap tugas-tugas Polri,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWI Kabupaten Seram Bagian Timur M. Yasin Kelderak menyampaikan pandangan organisasi terkait pentingnya menjaga stabilitas nasional dan efektivitas penyelenggaraan tugas kepolisian dalam kerangka ketatanegaraan Republik Indonesia.

“Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Seram Bagian Timur menyatakan dukungan terhadap keberadaan Polri sebagai institusi negara yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Yasin.

Menurutnya, sinergi antara pers dan Polri harus terus dibangun dengan menjunjung tinggi profesionalisme, independensi pers, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga ruang publik yang sehat dan kondusif.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten SBT Sitti R. Meutia Manaban menegaskan bahwa media massa memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam penyampaian informasi publik kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pemerintah daerah membutuhkan peran media sebagai jembatan informasi kepada masyarakat. Namun, kerja sama tersebut harus tetap berlandaskan prinsip independensi dan kode etik jurnalistik agar kebebasan pers tetap terjaga secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Kegiatan silaturahmi yang berlangsung dalam suasana dialogis dan penuh keakraban tersebut ditutup dengan sesi diskusi dan ramah tamah. Forum ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara Polri, insan pers, dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta kondusivitas ruang informasi di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Momentum Hari Pers Nasional di Seram Bagian Timur menunjukkan bahwa relasi antara pers dan negara tidak harus berada dalam posisi saling berhadapan, melainkan dapat dibangun dalam kerangka kemitraan yang kritis, profesional, dan bertanggung jawab. Silaturahmi yang digelar Polres SBT bersama insan pers menjadi contoh bahwa ruang dialog tetap terbuka tanpa menghilangkan independensi masing-masing pihak.

Pernyataan sikap PWI Seram Bagian Timur yang mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia perlu dibaca dalam konteks ketatanegaraan dan stabilitas nasional. Dukungan tersebut bukanlah bentuk keberpihakan politik, melainkan ekspresi pandangan konstitusional atas posisi Polri sebagai alat negara yang bekerja dalam satu garis komando demi efektivitas penegakan hukum dan pelayanan publik.

Di tengah tantangan era digital, ketika informasi bergerak cepat dan sering kali tanpa verifikasi, pers dituntut tidak hanya kritis tetapi juga presisi. Kebebasan pers yang dijamin undang-undang harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab etik, agar ruang publik tidak dipenuhi oleh disinformasi yang justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Sinergi antara Polri, pers, dan pemerintah daerah sebagaimana tercermin dalam kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan keamanan informasi. Pers yang independen, Polri yang profesional, serta pemerintah yang terbuka adalah tiga pilar yang saling menguatkan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadaban. (**)

Amnon – beritasumbernews.com Kepolisian Daerah (Polda) Maluku mengklarifikasi pemberitaan salah satu media online Asammanis.news pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 dengan judul ”Diduga Kapolda Maluku dan Pangdam terlibat Tambang Gunung Botak, Helena : Atas Perintah Gubernur”. Bahwa diberitakan, nama Kapolda Maluku dan Pangdam XV/Pattimura diduga dicatut dalam aktivitas penambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Pencatutan nama disebut dilakukan oleh seorang perempuan bernama Helena yang dikaitkan dengan PT Wanshuai Indo Mining. Terkait dengan informasi adanya pencatutan nama Kapolda tersebut kami mengucapkan terima kasih.

Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K., menjelaskan bahwa Polda Maluku dalam kaitannya dengan penanganan gunung botak adalah sebagai bagian dari Satgas penertiban dan pengamanan gunung botak yang dibentuk oleh Gubernur Maluku. Kapolda Maluku sebagai salah satu penanggung dalam penertiban bersama Forkopimda lainnya bertugas untuk melakukan pembersihan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang selama ini beroperasi di gunung botak, dimana semula berjumlah kurang lebih 3000 Peti, saat ini sudah bersih dari para peti.

Ditambahkan pula, bahwa aktivitas penambangan di gunung botak saat ini pada luasan tertentu diberikan kepada 10 koperasi. Pengelolaan pertambangan oleh Koperasi diatur dengan mekanisme Undang-Undang dan pengaturan dari Pemda. Apabila ada ditemukan pelanggaran pencatutan atau pencemaran nama baik dan juga ilegal mining akan ditindak tegas.

Polda dapat melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap berbagai pihak untuk mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi termasuk apabila ada pencatutan yang mengakibatkan pencemaran nama baik maupun adanya ilegal mining.

Kombes Rositah juga menegaskan bahwa institusi Polri, khususnya Polda Maluku, berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan, termasuk dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal mining di wilayah Maluku.

Polda Maluku menghimbau, sebaiknya dalam pemberitaan agar wartawan mengedepankan kode etik jurnalistik, yakni keberimbangan informasi (cover both sides) artinya memberikan kesempatan yang setara bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Pencantuman nama Kapolda Maluku tanpa proses konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak Polda Maluku maupun Kapolda Maluku sebagai pihak yang disebutkan secara langsung dalam berita tersebut merupakan tindakan yang tidak profesional dan berpotensi menyesatkan opini publik,” tegas Kabid Humas Polda Maluku.

Menurut Juru bicara Polda Maluku tersebut, Polda Maluku menghormati kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi, namun menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab, berlandaskan kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

“Pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi, namun setiap pemberitaan wajib diverifikasi, berimbang, dan tidak menghakimi. Polda Maluku membuka diri untuk klarifikasi, konfirmasi, dan dialog dengan insan pers,” lanjut Kabid Humas.

Kombes Rositah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta mengajak media untuk bersama-sama menjaga ruang publik yang sehat, objektif, dan bertanggung jawab.

Pemberitaan yang menyebut nama pejabat negara tanpa konfirmasi berpotensi menciptakan disinformasi dan merusak kepercayaan publik. Dalam konteks ini, klarifikasi Polda Maluku menjadi pengingat pentingnya profesionalisme media dalam menyajikan fakta, bukan asumsi. Pers yang kuat adalah pers yang kritis sekaligus bertanggung jawab.(**)

Ambon – beritasumbernews.com 

Dibuka Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut lX (Dankodaeral lX) Laksamana Muda TNl Hanarko Djodi Pamungkas, S.H. menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Laut Tahun 2026 di Auditorium Denma Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan strategis ini digelar sebagai tindak lanjut rangkaian rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah, Rapim Kementerian Pertahanan dan TNI, Rapim TNI–Polri, serta Rapim TNI.

Rapim TNI AL tahun ini mengusung tema “TNI Angkatan Laut Siap Mewujudkan Indonesia Maju dan Berdaulat”, yang mencerminkan komitmen TNI AL dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta penguatan pertahanan negara di matra laut.

Dalam sambutannya, Kasal menegaskan bahwa sinergi dan kesamaan visi di seluruh jajaran TNI AL menjadi fondasi utama dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden RI, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI.

“Saya berharap seluruh peserta Rapim dapat memberikan kontribusi positif melalui diskusi yang tajam, sekaligus melahirkan gagasan yang inovatif dan solutif demi terwujudnya TNI AL yang modern, memiliki daya gentar kawasan, serta berorientasi global,” ujar Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.

Kasal juga menyoroti modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai salah satu prioritas utama TNI AL. Penguatan alutsista dilakukan melalui pembangunan kapal perang, baik di galangan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk jenis kapal yang telah dikuasai teknologinya, pembangunan dilakukan oleh industri nasional. Sementara kapal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri masih dikerjakan melalui kerja sama luar negeri dengan skema alih teknologi dan alih pengetahuan.

“Ke depan, seluruh kebutuhan alutsista diharapkan dapat dipenuhi oleh industri pertahanan nasional, sehingga kemandirian bangsa dalam bidang pertahanan laut benar-benar terwujud,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kasal menegaskan bahwa sesuai arahan Presiden RI, TNI AL tetap memegang peran utama dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Kehadiran unsur-unsur TNI AL dinilai krusial dalam mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas negara, termasuk penyelundupan yang berpotensi merugikan perekonomian nasional.

“Pengamanan laut harus terus diperkuat agar potensi ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan negara dapat dicegah sejak dini,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasal juga memberikan apresiasi kepada sejumlah satuan kerja TNI AL yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta memperoleh penilaian baik dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Satuan kerja tersebut antara lain Koarmada III, Pasmar 2, Pasmar 3, Disdikal, Rumkital Dr. Midiyato Suratani, Ladokgi Yos Sudarso, serta Ladokgi Raden Eddy Martadinata.

Rapim TNI AL 2026 diharapkan menjadi forum strategis dalam menyatukan langkah, memperkuat kebijakan, serta memperjelas arah pembangunan kekuatan TNI AL guna menjawab tantangan pertahanan maritim Indonesia ke depan. (Chey).

Ambon – beritasumbernews.com 

Komandan Komando Daerah Angkatan Laut IX (Kodaeral IX), Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, S.H., yang diwakili Sahli A Wilnas Kodaeral lX, Letkol Laut (KH) Priyo Dwi Mulyono, ST, M.Han., menghadiri Pengukuhan Enam Guru Besar Universitas Pattimura di Aula Rektorat Lantai II Universitas Pattimura, Kota Ambon pada Rabu (11/2/2026).

Acara tersebut merupakan tonggak pencapaian akademik tertinggi yang dipimpin langsung oleh Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd., dan Ketua Senat, Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, S.H., M.Hum.

Kehadiran perwakilan Kodaeral IX dalam acara ini menegaskan sinergitas dan dukungan instansi pertahanan terhadap kemajuan dunia pendidikan tinggi di Maluku.

Selain unsur militer, kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah antara lain H. Abdullah Vanath, S.Sos. (Wakil Gubernur Maluku), Drs. Bodewin Melkias Wattimena, M.Si (Walikota Ambon), Perwakilan dari Kodam XV/Pattimura, Polda Maluku, Kejaksaan Tinggi, serta tamu undangan dari kalangan akademisi yang mencapai 500 orang.

Rapat Luar Biasa Senat ini mengukuhkan enam Guru Besar yang pakar di bidangnya antara lain Prof. Dr. Henry Junus Wattimanela, S.Si., M.Si. (Kepakaran Statistika Spasial – FMIPA), Prof. Dr. Imanuel Berly Delvis Kapelle, S.Si., M.Si. (Kepakaran Kimia Organik – FMIPA), Prof. Dr. Wilma Akihary, S.Pd., M.Hum. (Kepakaran Linguistik Terapan – FKIP).

Kemudian Prof. Wilma Latuny, S.T., M.Si., M.Phil., Ph.D (Kepakaran Kecerdasan Buatan (Al) Fakultas Teknik, Prof. Dr. Ir. Pieter Th. Berhitu, S.T., M.T. (Kepakaran Perencanaan Wilayah – Teknik) dan Prof. Dr. Kalvin Karuna, M.Pd. (Kepakaran Manajemen Pendidikan – FKIP).

Rangkaian acara diawali dengan prosesi masuk anggota Senat, disusul lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan SK Menteri, hingga orasi ilmiah singkat mengenai kepakaran masing-masing guru besar.

Dengan bertambahnya Guru Besar ini, diharapkan sinergitas antara Kodaeral IX dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya Universitas Pattimura, terus terjalin erat terutama dalam aspek riset dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Maluku. (Chey).

Ambon – beritasumbernews.com –Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Maluku Kombes Pol. Made Sunarta, S.E., M.H menekankan kepada jajaran Polda Maluku dan Polres jajaran terkait pentingnya peningkatan performa kinerja kepolisian.

Penekanan ini disampaikan Irwasda saat memimpin Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) kinerja jajaran Polda Maluku yang dihelat secara virtual, Senin (9/2/2026).

Anev mingguan yang dihelat secara rutin ini turut dihadiri Pejabat Utama Polda Maluku dan Kapolres dan kapolsek jajaran melalui sarana zoom meeting dan dipusatkan dari ruang Command Center, Markas Polda Maluku.

Kegiatan yang bertujuan untuk membedah pencapaian kinerja selama satu minggu terakhir ini kata Irwasda merupakan instrumen krusial guna memastikan seluruh program kerja Polri berjalan sesuai jalur (on the track). Ia menggarisbawahi kalau evaluasi yang dilakukan adalah momentum untuk penguatan internal, bukan untuk mencari kesalahan.

“Anev ini dilaksanakan untuk mengetahui apa yang sudah kita lakukan satu minggu kemarin. Kegiatan merupakan wadah untuk saling memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas di lapangan,” tegas Irwasda.

Lebih lanjut, seluruh jajaran mulai dari tingkat Polda hingga Polsek diingatkan agar senantiasa peka terhadap dinamika Kamtibmas di wilayah masing-masing.

Irwasda berharap hasil evaluasi ini bisa menjadi acuan bagi para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) dalam mengambil kebijakan strategis ke depan.

“Polda Maluku berkomitmen untuk terus berbenah, meningkatkan responsivitas terhadap laporan masyarakat, serta memastikan situasi keamanan di Bumi Raja-Raja tetap kondusif,” harapnya. ( chey)

Ambon – beritasumbernews.com – 

Dinas Hukum (Diskum) Komando Daerah Angkatan Laut lX (Kodaeral IX) memberikan Penyuluhan Hukum kepada personel jajaran Satuan Kapal Patroli (Satrol) Kodaeral lX yang berdinas di Kapal Angkatan Laut (KAL) Alkura, KAL Panana dan KAL Hutumuri di Buritan KAL Alkura yang sandar di Dermaga Irian, Kesatrian Kodaeral lX, Halong, Kec. Baguala, Kota Ambon, Maluku pada Rabu (11/2/2026).

Penyuluhan dengan materi Penegakan Hukum di Laut ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum prajurit dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di wilayah perairan, khususnya yang berkaitan dengan berbagai potensi pelanggaran dan tindak pidana di laut.

Kadiskum Kodaeral IX, Letkol Laut (H) Harjanto, S.H. memaparkan dasar hukum maritim, kewenangan penegakan hukum, serta berbagai tindak pidana di laut seperti penyelundupan, illegal fishing, dan pelanggaran wilayah.

Kadiskum menekankan bahwa prajurit TNI AL, khususnya unsur KAL yang bertugas di laut, tidak hanya dituntut profesional dalam kemampuan teknis dan operasional, tetapi juga harus memiliki pemahaman hukum yang baik agar setiap tindakan di lapangan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

“Pemahaman hukum menjadi bekal penting bagi prajurit saat melaksanakan patroli maupun penindakan di laut. Dengan mengetahui batas kewenangan dan prosedur hukum, setiap tindakan yang diambil akan memiliki dasar yang kuat serta menghindarkan prajurit dari potensi pelanggaran,” jelasnya.

Sementara itu Komandan Kodaeral IX, Laksamana Muda TNI Hanarko Djodi Pamungkas diwaktu terpisah menyampaikan bahwa penyuluhan hukum bagi prajurit merupakan bagian penting dalam membentuk prajurit TNI AL yang profesional dan berintegritas.

Dankodaeral IX menegaskan bahwa setiap unsur yang melaksanakan tugas operasi dan patroli di laut harus memahami aturan hukum nasional maupun internasional.

“Melalui kegiatan penyuluhan ini, saya berharap seluruh prajurit semakin memahami aspek hukum dalam setiap tindakan di laut. Profesionalisme prajurit tidak hanya diukur dari keberhasilan tugas, tetapi juga dari ketaatan terhadap hukum dan aturan yang berlaku,” pungkas Dankodaeral lX. (Chey).