Ambon,beritasumbernews.com
Yance Wenno selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku mengatakan usai Menyelesaikan Pembahasan KUA Dan PPAS, Terlihat Pemda Lambat Dalam penyerapan anggaran belanja daerah dan anggaran belanja pusat (APBN).

Hal ini di sampaikan Wakil ketua DPRD provinsi Maluku Yance Wenno kepada wartawan siang tadi di Ambon tepatnya di kantor DPRD Provinsi siang tadi Mengatakan” hari ini DPRD Provmal baru menyelesaikan KUA-PPAS. Sabtu 4/12/2021

Karna itu dalam sidang paripurna wenno interupsi dan mengingatkan supaya wakil gubernur Barnabas orno tahun depan bisah berkordinasih lagi,supaya kalau bisa bulan Nopember itu sudah bisa selesai semua, bukan seperti sekarang, karena semua Provensi itu sudah selesai, kecuali Maluku. Tegas Wenno

Berikutnya soal serapan anggaran, beberapa hari lalu Sempat berpolimik karena Sempat di rilis oleh kementrian keuangan, Dan Mentri keuangan langsung menyampaikan kekecewaan Karena serapan anggaran Maluku baru 39% tapi ternyata angka itu di bantah oleh pemerintah Provensi lewat PPKD. Ujar Wenno

Ya tentu bagi kami yang memahami di Maluku atau DPRD, tapi orang luar pasti tau data kementrian itu data yang benar dan falit. Jelas Wenno

Pasalnya” dari segi imits ini merugikan Maluku di kanca nasionnal, bahwa ,” tentu orang luar melihat bahwa Maluku,” APBD yang kecil begini itu cuma hanya tiga Triliun dan nanti 2022, 2,9 kata Wenno mengulas contoh.

Herannya” kenapa bisa sampai pada akhir tahun penyerapan anggaran sekecil itu, menandakan pihak OPD lemah dalam penyerapan anggaran.

Lebih lanjut Wenno menambahkan” Tapi menurut mereka bahwa bukan 39% tapi lebih dari itu di atas 60% karena ini mesti harus menjadi perhatian kalau data itu,’ harus mereka kirim atau mengabdet ke kementrian, supaya kementrian merilisnya itu betul betul data yang falit. Harap Wenno

Dalam hal ini data pemerintah provinsi lebih benar dari pada data kementrian kira kira seperti begitu,
Tetapi orang yang di luar siapa pun dia pasti akan lebih percaya dengan data dari kementrian. Unkapnya

Tambah Wenno” APBD yang ada di provinsi Maluku membiayai kegiatan kegiatan yang ada di 11 kabupaten kota di Provensi maluku, walau di sadari sungguh bahwa memang jika di lihat masih belum merata, tapi ini bukan soal pemerataan tapi soal kita melihat masalah yang mau kita tanggani masalah dari APBD ini apa misalnya seperti itu. Imbuh Wenno

Wenno memberikan contoh” Misalnya hari ini kemiskinan ekxtrim, kita tinggal lihat kantong kantong kemiskinan ekxtrim itu ada di mana, ini yang harus intrefensi, karena Maluku juara nomor 4 yang termiskin.

Sehingga sebagai contohnya jika tahun ini angka kemiskinannya ada di Aru, setelah itu mungkin ada di Maluku Barat Daya, Maluku barat daya, Maluku tenggara, seram Timur, Buru selatan, sehingga di Kabupaten – Kabupaten tersebut harusnya menjadi perhatian. Sebut Wenno

Lebih jelasnya Wenno berharap dengan demikian hal tersebut itu bisa saja terjadi jika pemerintah bisa berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut, itu yang menjadi harapan pihaknya. Tutup Wenno
(Chey)