Maluku – beritasumbernews.com
Tokoh muda asal Maluku, Freni Lutruntuhluy angkat bicara terkait molornya proyek pengembangan pusat ekonomi baru Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku.
Pria yang lama berkecimpung di Ibu Kota Jakarta itu kepada Redaksi beritasumbernews.com sore tadi Via Telpon Selurernya mengaku heran terkait tak kunjung terlaksananya proyek ambisius yang digadang gadang bakal membangkitkan roda ekonomi di wilayah Maluku dan Maluku Utara itu. Terangnya
Kata Freni“Kalau kita ikuti alur pembahasan dan pencanangan proyek ambisius nasional ini sebetulnya sudah lama berlangsung. Embrio awal mulai terlihat setelah adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tanggal 27 Agustus 2014 silam,” kata Freni yang juga aktivis pejuang otonomi daerah itu di Jakarta, Sabtu 05/02/2022
Pemimpin PT Media Timor Global itu menyebut, proyek LIN memang sempat mengundang optimisme masyarakat Maluku dan juga Maluku Utara karena dinilai bakal menyulap daerah yang selama ini terkenal mempunyai segudang sumber daya alam, namun berada dalam kondisi kemiskinan akui itu nasibnya bakal menjadi lebih baik.
“Sayangnya, mimpi manis itu kini berubah jadi mimpi buruk karena permainan elit kekuasaan baik di pusat maupun di daerah yang membuat agenda prestisius ini menjadi mangkrak, dan hanya jadi lips service elite setempat,” paparnya.
Sebagai tawaran agar keluar dari kebuntuan ini, ia meminta kepada pemerintah baik pusat maupun daerah segera menindau ulang kebijakan LIN untuk ditindak lanjuti.
Ia menilai, kendala yang terjadi hari ini bukan karena masalah teknis sebagaimana digembar-gemborkan sekelompok elite yang melihat perkara ini dari sisi prosedural.
“Padahal, permasalahannya justru berada pada political will (kemauan politik) pemerintah daerah dan komitmen pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian KKP,” ujar Ketua Asosiasi Wartawan Indonesia Timur (AWIT) itu.
Ia juga menyarankan agar, benang kusut pengelolaan LIN Maluku-Maluku Utara ini tidak dijadikan komoditas politik menjelang Pemilu 2024.
“Harapannya ini tidak jadi komoditas politik yang terus-terusan “digoreng” jelang Pemilu mendatang. maysarakat butuh realisasi, bukan janji-janji,” pungkasnya. (Rdks)
