Sherly
Piru,beritasumbernews.com
Viral di berbagai kalangan baik masyarakat luas di Kabupaten SBB, maupun hingga dunia maya (Medsos) Facebook, maupun sejumlah media masa, baik media cetak, elektronik dan online, ramai di bahas Pj.Bupati SBB dengan para tokoh Agama.
Polemik ini terjadi, diduga kuat ada muatan politik yang sengaja menggulingkan Pj.Bupati SBB karena bukan orang pilihan.
Apa yang ramai di bahas hingga sampai viral di berbagai medsos dan kalangan masyarakat itu yakni terkait Penarikan mobil opersional yang di berikan oleh Pemda SBB pada jaman Mantan Bupati J.F. Putileihalat semakin memanas di perbincangkan.
Persoalan tersebut terus di goreng dan di sangkut pautkan oleh oknum – oknum yang tidak bertnaggung jawab.
Yang menjadi pertannyaannya adalah apakah langkah yang di ambil oleh Pj.Bupati, Brigjen TNI Andi Chandra As’adudin. SE, M.H. dan jajarannya sudah sesuai prosedur atau belum, setelah mendapat penjelasan terkait prosedur pinjam pakai aset Pemda maka memang harus ada prosedur administrasi.
Hal ini tidak di lakukan oleh Bupati – Bupati Sebelumnya sehingga setiap tahunnya terbaca sebagai temuan dan menjadi salah satu utang Daerah.
Predikat Disclaimer yang di labelkan oleh BPK pada saat pemeriksaan dan temuan BPK, maka selain penggunaan anggaran belanja daerah tahun 2021 yang tidak terkendali maka salah satunya adalah Utang atau temuan bawaan dari aset bergerak milik pemda yaitu mobil operasional tokoh Agama.
Mau tidak mau kendaraan tersebut harus di tarik untuk di data, dan itu sudah terjadi sejak 16 agustus 2022 lalu.
informasi ini berhasil di himpun media ini berdasarkan keterangan Ka Litbang Kab.SBB A. Siahaya kepada Informasimaluku.com di ruang kerjanya berapa hari lalu, bahwa pihak pemda akan hibahkan lansung menjadi kendaraan milik mitra pemerintah termasuk tokoh Agama. Rabu 21/09/2022
Sementara Pj.Bupati SBB Brigjen Andi Candra lewat pesan Whatsaap-nya saat di tanyai salah satu awak media, pasalnya” membenarkan bahwa benar akan di hibahkan bukan lagi pinjam pakai.
Yang lucunya sampai berita ini di turunkan masih saja komentar – komentar miring akibat dari tindakan yang di lakukan oleh Pemerintah daerah.
Persoalan ini tidak perlu di besar – besarkan dan membangun isu dan narasi yang bisa saja bentur – benturkan Tokoh Agama dan Pemerintah daerah demi kepentingan politik karena yang nantinya menjadi korban Adalah masyarakat atau Umat beragama. (Veja)
