Ambon beritasumbernews.com Rapat komisi I DPRD Maluku yang berlangsung di ruang kerja komisi I bersama Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu ) Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat bersama komisi I DPRD Maluku dalam rangka membahas kesiapan Pemilihan Gubernur (Pemilu ) 2024 .
Rapat yang di gelar tersebut dilaksanakan secara tertutup itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Maluku Amir Rumra 17 Januari 2024
Ketua Bawaslu Maluku Subair usai rapat yang didampingi Ketua Komisi I Amir Rumah di ruang komisi ,diwawancara sejumlah wartawan menyempaikan, rapat hari ini dilaksanakan tertutup , membicarakan banyak hal terutama dengan kesiapan pilgub tahun 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) se- Provinsi Maluku termasuk juga membicarakan persiapan pelaksanaan pemilu yang sedang berjalan
” Dan fungsi Bawaslu melakukan pengawasan,yang kami sampaikan beberapa masalah yang dihadapi ke pak ketua dan seluruh komisi I antara lain ,permintaan Hibah tanah ke Provinsi ” ini Kami sudah bersurat ke Gubernur Maluku .” Ungkapnya
Setelah menyinggung soal Dana Hibah oleh Wartawan Subair menyebutkan,dana hibah yang diajukan sebesar rp.260 milyard itupun masih perhitungan yang idial ,karena tentu saja ada hering kost dengan kabupaten
Sementara Honorer yang di butuhkan Bawaslu idealnya semua Kab / Kota satu kab.terdiri dari atas 11 sampai 13 staf teknik pendukung yang terbagi dua yakni.Staf Teknik ,yang membantu seluruh tugas pengawasan ,daftar pendukung satpam dan lain sebagainya.” jadi kita butuh sekitar 11 sampai dengan 13 .
Subair menambahkan ,hari ini, di setiap Kabupaten / Kota, kita punya sekitar tiga sampai lima PNS dan selebihnya, terdiri dari tenaga kontrak, karena jika tenaga kontrak tidak di pakai lagi ,kita akan kesusahan dalam melakukan tugas pengawasan .”tambahnya
Oleh karena itu kita berharap ,nanti jika tidak ada pengangkatan PNS dari Bawaslu di setiap kegiatan mungkin ada penugasan PNS pemda ke Kab Kota
Dengan demikian ke depan setelah ada kominikasi seperti itu ,
kami Berharap DPRD dengan kewenangan yang ada ,bisa membantu menyelesaikan segala persoalan dan kita adalah mitra bersama menciptakan pemilu yang lebih baik di Maluku ini .” Harap Ketua Bawaslu Subair
Ditempat yang sama Ketua komisi I Amir Rumra dalam menjelaskan , meresponi ,permintaan audensi oleh Bawaslu dan itu juga ,menindak lanjut dari kemarin terkait proses pemilihan umum 2024 dan Pilkada serentak 2024 rezimnya agak berbeda dalam situasi ini
” Persoalan hibah selama ini,kata Dia rezimnya baru ,dulu Pilkada agaknya sedikit sesuai dengan kondisi masing- masing masa jabatan akhir kepala daerah di tempat tapi ini bersamaan di 2024 dan apalagi Pilkada tahapan sudah memulai bulan desember 2020 tidak ada proses pemilu
“Ada wilayah yang menjadi domain non tahapan yang menjadi hajatan penting karena kita harapkan adalah hasil Pilkada atau pemilihan betul-betul menegakkan dengan Pendekatan Jujur Adil ( Jurdi ) itu penting
“Dan sekarang ini ,Bawaslu lebih ingin tahapan pencegahan dan proses- proses ini dalam wilayah rata- rata rizim Penganggaran APBD banyak peningkatan fundemental
” Sementara wilayah laut dan pulau yang ada sedikit jauh mengakibatkan hibah itu, sangat penting sehingga tadi di sampaikan kalau KPU sekitar 315 dan Bawaslu sekitar 269.” itu anggaran cukup besar .tapi dari sisi kemampuan keuangan sangat minimal dan yan di usulkan Bawaslu – KPU betul -betul sesuai kondisi realitanya
“Muda – mudahan pemerintah Maluku sudah mempersiapkan anggaran 2023 yang milyaran rupiah itu ,masuk di 2024 .dan akan menindaklanjuti dengan mengundang mitra kerja yakni Sekda ,BPKD BKD Dukcapil.Dinas Kominfo ,Biro Hukum dan juga Biro Pemerintahan serta Kesbagpol guna membicara hibah Tanah dan lain sebagainya .” Tutup Rumra (chey)
