Ambon – beritasumbernews.com– Dalam pemaparan makalah Seleksi Terbuka Sekda Kota Ambon, Senin (27/4/2026), Calon Nomor Urut 3, Roby, Sapulette menyoroti rendahnya penerimaan daerah dan belum maksimalnya tata kelola birokrasi.

Dari 17 Program Prioritas Wali Kota Ambon 2025–2030, Roby Sapulette memfokuskan diri pada Program Prioritas ke-9: _Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan_ serta mewujudkan birokrasi yang andal, bersih, dan bebas korupsi_.

“Visi Wali Kota harus diterjemahkan ke dalam kerja birokrasi yang berdampak. Dalam perspektif manajemen modern, keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi dari kemampuan aparatur mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.

 

Roby Sapulette memaparkan, Ambon menghadapi tekanan struktural pada fiskal daerah. PAD Kota Ambon hanya 21,25% dari total pendapatan. Dari total pendapatan Rp72 miliar, alokasi untuk belanja pegawai mencapai 42,46%. Jika ditambah belanja tidak langsung, porsinya menembus 50,4%.

“Struktur anggaran kita didominasi belanja pegawai, sehingga ruang pembiayaan pembangunan produktif menjadi terbatas. Di 2026, pendapatan kita bahkan mengalami penurunan Rp162 miliar. Ini tekanan nyata pada kapasitas fidkal, ungkspnya

Sapulette mendorong alternatif pembiayaan melalui skema _Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)_. Ia mencontohkan rencana pembangunan fasilitas publik yang saat ini masih menunggu tahap implementasi.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD. KPBU harus kita siapkan matang agar investor yakin. Tapi syaratnya, kita bereskan dulu tata kelola internal,” tegasnya.

Ia juga menyoroti fragmentasi kebijakan antar-OPD. “Jangan ada lagi ego sektoral. Setiap perangkat daerah tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Semua harus terkoordinasi agar program prioritas Wali Kota, termasuk target PAD, bisa tercapai cepat dan berdampak ke masyarakat.

“Jika saya terpilih sebagai Sekda, tentu semua kebijakan akan dikonsultasikan dengan Wali Kota. Tugas Sekda memastikan visi-misi kepala daerah diimplementasikan, dan tidak ada kebijakan yang tumpang tindih,” tutup Roby

(chey)