AMBON,-beritasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD angkat bicara menanggapi beredarnya isu serius di media sosial terkait dugaan pengelolaan bahan galian C.
Isu yang berkembang menyebut adanya keterkaitan pihak instansi dan bahkan adanya seruan pencopotan pejabat terkait kasus tersebut.
Kepala BPKAD Kota Ambon Yakop Selano memberikan klarifikasi resmi di Kantor Balai Kota Ambon, Senin [20/7/2026].
Selano menegaskan, seruan maupun tuduhan yang beredar tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan wewenang BPKAD maupun dirinya secara pribadi.
“Saya ingin menjelaskan secara terbuka kepada seluruh warga Kota Ambon bahwa berbagai seruan dan tuduhan yang beredar tidak berhubungan dengan kami.
Terkait persoalan yang sempat disebut-sebut, bahkan ada yang menyebutkan Wali Kota Ambon akan mencopot saya dari jabatan Kepala BPKAD, sampai saat ini saya belum pernah menerima surat resmi, pemberitahuan, maupun pernyataan langsung tentang hal tersebut,” jelas Selano.
Ia juga meluruskan bahwa tugas BPKAD terbatas pada pengelolaan penerimaan daerah. Termasuk pembagian dan penyaluran pajak atas hasil kegiatan galian C.
“Peran kami hanya memastikan penerimaan pajak masuk ke kas daerah dan disalurkan sesuai ketentuan. Bukan pada pengawasan lapangan maupun perizinan kegiatan galian C yang menjadi ranah instansi lain. Ini adalah kesalahpahaman narasi yang jauh dari fakta,” tegasnya.
Selano menambahkan, setiap langkah BPKAD berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan didukung dokumen administrasi yang lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selama menjabat, ia berkomitmen menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan tidak memihak.
Kepala BPKAD mengimbau masyarakat tidak mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Jangan terburu-buru menyebarkan berita yang belum terverifikasi. Hal itu justru dapat memecah belah persatuan dan merusak kepercayaan terhadap pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyatakan siap berkoordinasi dengan instansi berwenang maupun tim pengawas jika diperlukan klarifikasi lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan daerah.
Pemkot Ambon melalui BPKAD berjanji akan terus meningkatkan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, agar masyarakat dapat memantau setiap langkah yang diambil.
“Mari kita bangun Ambon dengan kebenaran dan saling percaya, bukan dengan tuduhan yang tidak berdasar. Jika ada hal yang ingin diketahui, silakan datang langsung ke instansi kami untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan akurat,” pungkas Selano.
(Chey)
