AMBON -beritasumbernews.com – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Ambon.
Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Paripurna DPRD Kota Ambon, Jl. Rijali, Belakang Soya, Sirimau, Rabu (29/7/2026).
Dokumen KUA-PPAS diterima langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela.
Dalam penyampaiannya, Bodewin menegaskan KUA dan PPAS menjadi dasar penyusunan APBD 2027. Dokumen ini memuat arah kebijakan pembangunan, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi makro sebagai acuan penganggaran.
“Pemkot Ambon menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada 2027 melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, percepatan belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Bodewin.
Ia mengungkapkan, kinerja ekonomi Kota Ambon sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23 persen, tingkat kemiskinan 4,34 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 11,37 persen.
Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.134.497.597.477. Angka ini masih bersifat sementara karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran dana transfer untuk TA 2027.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan Rp247.556.496.748. Bodewin menyebut peningkatan PAD menjadi prioritas untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen,” ujarnya.
Untuk mendukung program pembangunan, Pemkot mengalokasikan belanja daerah sebesar Rp1.078.793.997.477. Dana tersebut difokuskan pada belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai prioritas pembangunan.
Pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan 4,90 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Bodewin berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama DPRD berjalan lancar sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada masyarakat.
Ia juga meminta Ranperda Kumulatif Terbuka dalam Propemperda 2026 dapat dibahas secara komprehensif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.
(Chey)
