AMBON,-beritasumbernews.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias menilai program Tol Laut belum sepenuhnya memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat kepulauan. Salah satu persoalan besar yang masih mengganjal adalah minimnya muatan balik dari Maluku ke pusat.
“Inilah salah satu persoalan yang menurut saya harus mendapatkan perhatian serius,” ujar Anos dalam pernyataannya.
Muatan Balik: PR Besar Tol Laut di Maluku.
Anos menyoroti potensi besar Maluku dengan komoditas ikan, pala, cengkih, kopra, rumput laut, hasil pertanian dan perkebunan lainnya.
“Pertanyaannya: Sudah sejauh mana Tol Laut memberikan ruang bagi produk masyarakat Maluku untuk masuk ke pasar nasional?”
Menurutnya, jika kapal datang membawa ratusan kontainer, maka ketika kembali kapal juga harus diisi produk dari Maluku.
“Di sinilah diperlukan kerja bersama pemerintah daerah, kabupaten/kota, pelaku usaha, koperasi, BUMD, UMKM dan masyarakat. Tol Laut harus dihubungkan dengan sentra produksi daerah. Tanpa produksi dan konsolidasi muatan balik, Tol Laut akan lebih banyak berfungsi sebagai jalur masuk barang daripada instrumen penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.
Subsidi Negara Harus Dirasakan Masyarakat:
Anos juga mengingatkan bahwa negara mengeluarkan anggaran besar untuk subsidi konektivitas wilayah kepulauan. Karena itu manfaatnya harus sampai ke konsumen.
“Jangan sampai biaya angkut sudah disubsidi pemerintah, tetapi harga barang ketika sampai di tingkat konsumen tetap tinggi,” katanya.
Ia meminta ada pengawasan terhadap rantai distribusi: pelabuhan distributor agen pengecer konsumen.
“Kalau ongkos laut sudah murah tetapi harga di pulau tetap mahal, berarti ada persoalan lain dalam rantai distribusi yang harus dibenahi.”
Butuh Model Hub and Spoke Sesuai Karakter Kepulauan.
Anos menilai persoalan Maluku tidak selesai saat kapal Tol Laut tiba di satu pelabuhan. Barang masih harus didistribusikan ke pulau-pulau kecil.
“Karena itulah konsep hub and spoke menjadi sangat penting. Pelabuhan tertentu jadi hub, kemudian kapal kecil melanjutkan ke pulau dan kecamatan lain,” jelasnya.
Tol Laut juga harus terintegrasi dengan kapal perintis, pelayaran rakyat, kapal penyeberangan, dan transportasi darat.
“Kalau integrasinya tidak berjalan, biaya logistik pada perjalanan terakhir menuju masyarakat tetap akan tinggi.”
Tol Laut Harus Dievaluasi, Bukan Dihentikan
Anos menegaskan Tol Laut tetap penting bagi Maluku. Yang dibutuhkan bukan penghentian, tapi perbaikan menyeluruh.
“Evaluasi trayeknya. Evaluasi frekuensi pelayarannya. Evaluasi pelabuhan singgahnya. Evaluasi jenis barang yang diangkut. Evaluasi harga barang setelah dapat fasilitas Tol Laut. Evaluasi muatan baliknya. Dan dengarkan kebutuhan masyarakat di setiap pulau yang dilayani.”
Ia menambahkan kebijakan transportasi untuk wilayah kepulauan tidak bisa disamakan dengan wilayah kontinental.
Jadikan Tol Laut Jalan Kesejahteraan
Pada akhirnya, kata Anos, masyarakat tidak peduli dengan nama programnya. Yang penting hasilnya.
“Masyarakat ingin barang tersedia. Harga terjangkau. Kapal datang teratur. Produk masyarakat bisa keluar. Ekonomi pulau bertumbuh. Lapangan kerja terbuka. Masyarakat di pulau kecil tidak merasa tertinggal.”
“Bagi Maluku yang sebagian besar wilayahnya laut, konektivitas bukan sekadar soal transportasi. Konektivitas adalah soal keadilan,” pungkasnya.
“Jangan sampai Tol Laut besar dalam harapan, tetapi kecil dalam kenyataan. Tol Laut harus menjadi jalan ekonomi, jalan pemerataan, dan jalan keadilan bagi Indonesia kepulauan.”
(Chey)