AMBON,- beritasumbernews.com – Program Tol Laut lahir membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang hidup di wilayah kepulauan, terluar, terdepan dan terpencil.
Bagi Maluku, Tol Laut bukan sekadar program transportasi.
“Tol Laut adalah urat nadi konektivitas, distribusi barang dan pemerataan ekonomi antarpulau,” tulis Anos Yeremias, Anggota DPRD Provinsi Maluku di akun Face booknya
Anos menegaskan karakter Maluku berbeda dengan sebagian besar wilayah Indonesia.
“Maluku berbeda dengan sebagian besar wilayah Indonesia. Laut bukan pemisah bagi kami. Laut justru merupakan jalan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya.”
Karena itu ketika pemerintah menghadirkan Tol Laut, masyarakat Maluku menaruh harapan besar: harga barang lebih murah, distribusi kebutuhan pokok lancar, hasil produksi masyarakat bisa dipasarkan keluar, dan kesenjangan harga antara kota dengan pulau terpencil mengecil.
Salah satu tujuan penting Tol Laut adalah menekan disparitas harga. Selama ini masyarakat pulau kecil harus bayar mahal karena biaya transportasi dan distribusi tinggi.
Semen, beras, minyak goreng, bahan bangunan dan kebutuhan lain harus menempuh perjalanan laut panjang sebelum sampai ke masyarakat.
“Maka ketika Tol Laut hadir dengan dukungan negara, harapannya sederhana: Barang dari pusat produksi dibawa ke daerah dengan biaya logistik lebih murah, sehingga masyarakat di daerah kepulauan juga menikmati harga yang lebih terjangkau,” ujar Anos.
Namun ia mengajukan pertanyaan kritis:
“Apakah manfaat penurunan biaya logistik tersebut benar-benar sampai kepada konsumen terakhir? Ini yang perlu dievaluasi.”
Jangan Hanya Hitung Kapal Datang dan Berangkat
Menurut Anos, keberhasilan Tol Laut tidak boleh diukur dari jumlah kapal, trayek, atau tonase barang saja. Tolok ukurnya adalah dampak nyata.
“Apakah harga barang di Lirang, Wetar, Kisar, Lemola, Luang, Sermata, Babar, Marsela, Dawelor, Dawera, Dai, Selaru, Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Aru Selatan, Aru Tengah, Kei Besar, Kei Kecil, Banda, Seram, Ambalau, Saparua dan pulau-pulau lainnya menjadi lebih murah?”
“Apakah ketersediaan barang semakin terjamin? Apakah masyarakat mudah mendapatkan kebutuhan pokok?”
Dan poin paling penting:
“Apakah kapal yang datang membawa barang dari luar juga kembali membawa hasil produksi masyarakat Maluku?”
“Sebab Tol Laut tidak boleh menjadi jalan satu arah. Jangan sampai kapal datang ke Maluku penuh dengan barang dari Surabaya, Makassar atau daerah produksi lainnya, tetapi ketika kembali justru muatannya sangat sedikit,” tegasnya.
(Chey)