AMBON – beritasumbernews.com – Tingkat literasi keuangan masyarakat di Provinsi Maluku masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan Maluku baru mencapai 33 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 87 persen.
Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menggunakan produk dan layanan keuangan, namun belum seluruhnya memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat, karakteristik, biaya, maupun risiko dari produk keuangan yang digunakan.
Kondisi ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan Hari Indonesia Menabung dan Puncak Bulan Literasi Keuangan Provinsi Maluku 2026 yang berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, serta unsur pemerintah daerah, perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Agama, organisasi perangkat daerah terkait, kepala sekolah, guru, dan pelajar tingkat SMP, SMA, Madrasah Tsanawiyah, serta Madrasah Aliyah.
Ketua OJK Maluku, Haramain Billady, menjelaskan bahwa secara nasional tingkat literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan dari 66,64 persen menjadi 69,57 persen. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya tercermin di Maluku.
“Literasi itu tingkat pemahaman, yaitu seberapa paham masyarakat terhadap produk keuangan. Sedangkan inklusi adalah seberapa banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan,” jelasnya.
Menurut Billady, tingginya tingkat inklusi keuangan tidak otomatis menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman keuangan yang baik. Masyarakat dapat saja telah memiliki rekening bank, menggunakan layanan pembayaran digital, maupun produk keuangan lainnya, tetapi belum memahami secara utuh manfaat, biaya, dan risiko yang melekat pada produk tersebut.
Kesenjangan tersebut dinilai dapat meningkatkan kerentanan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial, termasuk ketika menghadapi berbagai tawaran investasi maupun layanan keuangan ilegal.
Pelajar Jadi Sasaran Edukasi
Billady memberikan perhatian khusus terhadap kelompok pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan kelompok pelajar dan mahasiswa masih berada di kisaran 62,7 persen, sedangkan tingkat inklusinya telah mencapai sekitar 92,76 persen.
“Makanya ini perlu kita tingkatkan. Harapan kita, untuk anak-anak SMP dan SMA ke atas, literasinya bisa terus meningkat dan mendekati angka nasional,” katanya.
Menurut Billady, edukasi keuangan perlu diperkenalkan sejak usia sekolah. Para pelajar tidak hanya didorong untuk membiasakan diri menabung, tetapi juga perlu dibekali kemampuan mengelola uang, mengenali produk dan layanan keuangan, memahami risiko, serta membedakan layanan keuangan resmi dengan layanan ilegal.
Kemampuan tersebut penting sebagai bekal bagi generasi muda agar mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak ketika memasuki usia produktif.
Maluku Kini Memiliki Data Khusus
Haramain Billady menyampaikan bahwa tahun ini untuk pertama kalinya tersedia data mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan secara khusus untuk Provinsi Maluku.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun program edukasi serta peningkatan literasi keuangan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masyarakat Maluku.
“Ini merupakan titik awal yang bisa kita jadikan pegangan. Kami mohon dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dinas terkait, serta seluruh lembaga jasa keuangan untuk bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Maluku,” ujarnya.
Untuk memperluas edukasi keuangan, OJK Maluku sepanjang tahun ini telah melaksanakan 82 kegiatan edukasi yang menjangkau sekitar 9.300 masyarakat.
Namun, dengan karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan dan memil (**)