AMBON –beritasumbernews.com – Komisi II DPRD Provinsi Maluku mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah Tahun Anggaran 2026.
Memasuki November, evaluasi dilakukan terhadap realisasi kegiatan dan serapan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target sebelum tahun anggaran berakhir.
Evaluasi tahap pertama menyasar empat OPD, yakni Dinas Sumber Daya Manusia (SDM), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, dan Dinas Pertanian. Rapat berlangsung di Ruang Komisi II DPRD Maluku, Selasa (3/11/2026).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanti Jhon Laipeny, mengatakan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, DPRD ingin memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan pelaksanaan program, tingkat realisasi kegiatan, program yang belum berjalan, hingga sisa anggaran pada masing-masing OPD.
“Kita melakukan evaluasi tahap pertama terhadap program-program tahun 2026. Karena sekarang sudah mendekati akhir tahun, kita ingin mengetahui program mana yang sudah berjalan, berapa realisasinya, apa yang belum berjalan, dan berapa anggaran yang masih tersisa,” jelas Suanti.
Ia menegaskan, evaluasi sejak awal November menjadi langkah penting untuk mendeteksi berbagai kendala pelaksanaan program lebih dini. Dengan begitu, OPD masih memiliki waktu untuk melakukan percepatan dan menyelesaikan kegiatan yang belum terealisasi sebelum memasuki Desember.
Dari hasil pemaparan empat OPD dalam rapat tersebut, Suanti menyebutkan perkembangan pelaksanaan program secara umum menunjukkan progres yang sangat positif. Sejumlah program prioritas pemerintah daerah, termasuk kegiatan yang berasal dari perjuangan dan usulan DPRD, dilaporkan telah berjalan sesuai perencanaan.
“Rata-rata mereka sudah siap dan banyak program yang memang sudah berjalan. Dari presentasi tadi, progresnya sangat positif. Program-program prioritas pemerintah daerah maupun dari DPRD juga berjalan sesuai dengan kegiatan yang telah dimasukkan dalam program,” ungkapnya.
Meski demikian, Komisi II belum mempublikasikan angka capaian secara terperinci dari masing-masing OPD. Suanti beralasan, evaluasi masih berlangsung dan tahun anggaran 2026 masih menyisakan waktu sekitar dua bulan.
“Karena masih ada waktu dua bulan, kita belum bisa menyampaikan secara detail capaian masing-masing. Jangan sampai informasi yang disampaikan justru menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak lagi bekerja, padahal progres pelaksanaan program sejauh ini sangat positif,” tandasnya.
Komisi II berharap evaluasi tersebut tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong efektivitas pelaksanaan program dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah.
Evaluasi terhadap OPD lainnya dijadwalkan berlanjut sebagai bagian dari tahapan pengawasan hingga penutupan Tahun Anggaran 2026.
(Chey)