Ambon, beritasumbernews.com Komisi IV DPRD Provinsi Maluku cukup kecewa dengan SMA Siwalima Ambon dan Dinas Pendidikan Maluku yang melanggar komitmen terkait dengan penerimaan siswa baru pada pada tahun ajaran 2023-2024 ini .
Komitmen Dinas Pendidikan untuk SMA Siwalima Ambon dengan Komisi IV DPRD Provinsi Maluku dan sudah di setujui oleh Gubernur Maluku untuk penerimaan murid hanya 70 orang dan berasal dari anak berprestasi yang orang tuanya tidak mampu dari 11 Kabupaten dan Kota yang ada di Maluku.
Namun SMA Siwalima Ambon telah menerima 90 orang murid dan ada yang berasal dari orang tua yang mampu.hal ini di sampaikan Ketua komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary pada wartawan di Ambon, senin (13/06/2023).
Menurut Atapary, Ada orang yang tidak mampu tidak di terima , dan ini berarti tidak komitmen .kita sudah sepakati bersama untuk tidak ada titipan-titipan.
Anggota DPRD ini banyak orang yang datang banyak untuk menitip anaknya masuk SMA Siwalima, tapi kita tolak , karena sudah komitmen yang kita putuskan ketuk palu bahwa tidak lagi ada alasan titip-titip.
Di tambahkannya,Saat rapat dengan Dinas Pendidikan dan SMA Siwalima, Kita minta waktu ,agar hari itu tes dan nilai juga keluar . Namun ini ada jedah juga , ini berarti tidak beres penyelenggara penerimaan siswa baru SMA Siwalima Ambon.
Kita bilang yang berhak mendapat subsidi itu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu . orang yang mampu itu tidak berhak mendapat subsidi . karena perubahan SMA Siwalima itu sudah di tetapkan.
Kalau dulu awal pembentukan itu kata Atapary, adalah rekonsiliasi. Jadi 11 Kabupaten dan Kota yang masuk itu berimbamg dari segi Agama , supaya dari situ mereka bisah komunikasi bahwa persoalan agama itu tidak ada masalah paska kerusuhan itu.Sehingga itu bisah membawah pesan damai kepada orang-orang di kampung yang mereka berasal .
Inikan sudah tidak relepan , makanya yang kita minta , relepan itu ada subsidi bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu . kalau tidak orang bisah gugat ke Pemerintah Daerah . Kenapa APBD hanya di berikan pada SMA Siwalima, kanapa SMA yang lain tidak, padahal di SMA yang lain juga ada orang yang miskin.
“Ini kita juga akan mempertanyakan ke Dinas Pendidikan Maluku, kenapa apa yang kita putuskan bersama yang juga sudah di setujui oleh Gubernur, lalu kenapa tidak di laksanakan.” ujarnya.
Kita akan minta tes ulang apa bila kita temukan fakta terkait masalah ini, sebut Atapary.(Chey)