Ambon – beritasumbernews.com – Wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw menerima sejumblah mahasiswa Asal Waesama Buru Selatan, di ruang komisi IV DPRD Primal Mereka menyampaikan tuntutan terkait makam leluhur mereka yang di bongkar oleh PT Wana Ade Prima Mandiri
Sejumlah Mahasiswa Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama,Bursel dalam aksinya, Rabu (14/5/2025)
Mereka mendesak Wakil Rakyat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Buru Selatan dan Dapil Buru untuk memperjuangkan aspirasi yang tengah disikapi, terkait proses penggusuran kuburan peninggalan para leluhur masyarakat adat Waesama, Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan (Bursel).
Tiga perwakilan anggota DPRD provinsi Maluku yang berasal dari dua dapil itu, masing-masing, Solichin Buton, Ketua Komisi 1, Akmal Soulissa Wakil Ketua Komisi 1 dari Fraksi PDIP dan Hairuddin anggota Komisi II DPRD provinsi Maluku dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).
Ketiga utusan itu disebut ikut bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi keresahan masyarakat Waesama saat ini.
Dalam orasinya mereka menuntut, pertanggungjawaban dari Pihak PD Panca Karya atas penggusuran lebih dari 10 Kuburan Leluhur masyarakat adat, peninggalan yang ratusan tahun silam (kubur keramat).
Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama, juga menuntut pihak PD Panca Karya harus bertanggungjawab, dan jika dalam evaluasi nanti, Direkturnya harus dicopot.
Pengusuran kuburan tua itu dilakukan salah satu anak perusahaan dari PD Panca Karya untuk dijadikan sebagai tempat penampungan perkayuan atau hasil olahan kayu dari PD Panca Karya.
“Jadi proses penggusuran untuk dijadikan area lompong yaitu, tempat penampungan hasil olahan kayu, ini yg kita persoalkan, Ujar Ivan Latbual
Masyarakat adat telah melakukan pencegahan tapi upaya tersebut tak dihiraukan pihak pelaksana lapangan, dan masyarakat adat sudah membuat laporan ke Polres setempat dan ini tengah diproses, “kata, mahasiswa Universitas Pattimura Ambon,Ivan Latbual .
Proses penggusuran di area kuburan peninggalan para leluhur masyarakat adat setempat dilakukan pada bulan Maret 2025 yang dilakukan oleh PT Wana Adi Prima Mandiri, sebuah perusahaan dibawah kendali PD Panca Karya yang selama ini beroperasi terhadap lahan kayu di Kabupaten Buru Selatan dan Pulau Buru.
Tujuh Pelajar Mahasiswa Adat Waesama ini silih berganti melakukan orasi didepan pintu masuk Gedung DPRD Maluku. Keinginan mereka untuk bertemu dengan Komisi II DPRD provinsi Maluku. Tapi harapan dan keinginan mereka tak terwujud, lantaran hampir semua anggota DPRD Maluku melaksanakan pengawasan ditengah kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.
Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw SH bersedia menerima aspirasi mereka dan mengundang mereka berdialog di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Maluku.
Dalam dialog itu, Richard Rahakbauw menyediakan waktu untuk mendengarkan aspirasi dari ketujuh perwakilan Kesatuan Pelajar Mahasiswa Adat Waesama Bursel ini
Mereka mengakui, kalau tuntutan mereka sudah di sampaikan ke PD Panca Karya tetapi tuntutan ini diabaikan oleh menejemen PD Panca Karya.
“Sudah ada koordinasi tapi tidak ada solusi sampai kita datang ke Kota Ambon dan kita sudah melakukan aksi demo di PD Panca Karya, Kantor gubernur Maluku dan Kantor DPRD Provinsi Maluku.
Kita masyarakat buru ini kaya, kita punya tambang, kita punya lahan hutan yang cukup besar, tapi apa yang kita rasakan kita menderita, banjir melanda kecamatan Waesama, kayu-kayu diambil, hutan kita dibabat, tapi apa yang masyarakat adat dapatkan? Kami mohon kepada wakil ketua untuk memanggil Direktur PD Panca Karya jangan hanya duduk, tapi dengarkan jeritan aspirasi kami masyarakat Buru Selatan, “pinta Rival Latuconsina.
Dia bahkan mengaku kalau ribuan hektar lahan hutan disana telah diambil PD Panca Karya tetapi masyarakat setempat tidak menikmati hasil hutan mereka.
“Direktur Panca Karya dan manajemennya perlu dievaluasi, kami telah menderita akibat banjir yang menerpa wilayah Petuanan kami, .
(Red)
