AMBON,-beritasumbernews.com – OJK Provinsi Maluku mulai mempersiapkan mandat baru berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Mulai 1 Januari 2027,OJK akan mengawasi bursa komoditas dan perdagangan derivatif.
“Tambahannya adalah bagaimana kita mengawasi bursa perdagangan dan komoditas. Secara internal kami sedang membentuk struktur SDM dan organisasi. Secara eksternal, pimpinannya juga dalam proses pemilihan di pemerintahan,” ujar perwakilan OJK Maluku.
Fokus Awal: Emas, CPO, Pala, Cengkeh, dan Mineral
OJK saat ini sedang memetakan komoditas strategis apa saja yang akan diawasi di tahap awal.
“Komoditas strategis itu apa saja. Ada emas, CPO, dan lainnya. Kita juga lihat khusus Maluku seperti pala, cengkeh, ikan. Kita tidak bisa langsung awasi semuanya. Kita butuh banyak belajar karena ini sesuatu yang baru,” jelasnya.
Tiap bulan, OJK sudah mulai mengikuti rapat dengan bursa untuk memantau perkembangan harga-harga komoditas yang nantinya akan dipantau.
Tujuan: Transparansi Harga dan Lindungi Petani Kecil
Manfaat utama pengawasan bursa komoditas adalah transparansi harga.
“Selama ini patokan harga mungkin hanya diketahui koperasi-koperasi besar. Petani kecil, penambang, masyarakat tidak tahu. Dengan adanya bursa, masyarakat bisa tahu: oh kalau saya jual pala, harganya sekian. Jadi ada harga yang fair,” katanya.
OJK juga akan mereplikasi aturan dari bursa saham terkait transparansi harga, aturan pemain, dan proses pembentukan harga yang wajar.
“Jangan sampai ada pemanfaatan karena ketidaktahuan. Kita juga harus edukasi investor dan masyarakat tentang proses transaksinya,” ujarnya.
Tantangan: Menjangkau Wilayah 3T di Maluku
OJK menyebut tantangan besar di Maluku adalah menjangkau wilayah 3T. “Kalau di Jawa, dari ujung ke ujung 4-5 jam. Di sini dari Ambon ke SBB jalur darat bisa 12 jam. Itu tantangan,” katanya.
Untuk itu OJK mendorong peran BPD, BRI, Mandiri, BNI untuk memperluas Agen Laku Pandai di daerah pesisir dan 3T. Apalagi bantuan sosial pemerintah sekarang sudah nontunai.
“Harapannya dengan ada agen, masyarakat penerima bansos juga bisa transaksi di daerahnya tanpa harus ke bank kota,” ujarnya.
OJK juga mewajibkan 21 Lembaga Jasa Keuangan untuk 1 kali dalam 1 semester melakukan edukasi keuangan, khususnya di wilayah 3T. Tahun ini sudah 706 kegiatan dilakukan.
Perbankan Syariah dan Literasi Keuangan Pelajar
Pertumbuhan perbankan syariah di Maluku juga disebut masih punya potensi besar.
“Pembiayaan syariah tumbuh 24%. Basenya masih Rp6,7 Triliun. Potensinya besar karena beberapa kabupaten mayoritas muslim. Kami dorong BSI dan Bank Muamalat tidak hanya di Kota Ambon, tapi juga Maluku Tengah dan daerah lain,” katanya.
Untuk literasi, program Simpanan Pelajar sudah mencapai 33.470 rekening dari target 50.000. Pertumbuhan 12.004 rekening.
“Modul literasi ini akan kita replikasi ke kabupaten lain. Tahun ini fokus di Kota Ambon. 2027 baru kita coba di 1-2 kabupaten seperti Maluku Tenggara dan Seram,” pungkasnya.
(Chey)