AMBON,-beritasumbernews.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku Halimun Saulatu menyoroti rendahnya realisasi anggaran Dinas PUPR Provinsi Maluku yang baru mencapai sekitar 30% atau Rp 4 miliar dari total alokasi.
Hal ini mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD dengan PUPR dan Bapenda Provinsi Maluku, Rabu (26/8/2026.)
Realisasi PUPR 2026 Baru 30%
Anggota DPRD mempertanyakan mengapa dari total pagu anggaran, baru sekitar Rp 4 miliar yang terserap. Pihak PUPR menjelaskan, dari total anggaran sebesar Rp14 miliar 348 juta, realisasinya terbagi:
Belanja Pegawai & Operasional: Sekitar Rp 9 miliar sudah digunakan untuk gaji pegawai dan operasional penyelesaian program.
Belanja Program/Kegiatan Fisik: Sekitar Rp 2 miliar sudah direalisasikan. Sisanya Rp 4 miliar lebih untuk kegiatan, penyusunan dokumen, dan perencanaan.
Sisa Anggaran : Dijadwalkan akan direalisasikan pada bulan-bulan berikutnya.
“Yang kami pastikan bukan besarnya suara uang, tapi kualitas uang itu yang memberikan pelayanan dan kemaslahatan bagi rakyat. Jangan sampai 70-80% anggaran hanya habis untuk pegawai, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya,” tegas Saulatu.
Halimun juga meminta PUPR menjelaskan kendala di lapangan sehingga penyerapan masih rendah dan menargetkan percepatan realisasi hingga akhir tahun.
Bapenda: Target Pajak Perlu Koreksi, Ada 7.272 Objek Retribusi
Dalam sesi yang sama, Bapenda Provinsi Maluku memaparkan soal realisasi pajak daerah.
Berdasarkan UU dan Perda Nomor 5 Tahun 2026, ada 7.272 objek pajak dan retribusi yang menjadi potensi PAD. Namun Bapenda mengakui target yang ditetapkan saat ini terlalu tinggi dan melampaui potensi riil.
“Kami sudah sampaikan 7.272 objek. Tapi untuk menjangkau wilayah jauh seperti Maluku Tengah terkendala anggaran perjalanan dan fasilitas. Kalau sarana prasarana tidak disiapkan pemerintah, bagaimana retribusi bisa dipungut” jelas Kepala Bapenda.Jalaludin Salampessy.
Bapenda berharap ke depan perencanaan anggaran OPD bisa lebih fokus pada penyiapan fasilitas yang dapat menghasilkan PAD, seperti melalui ekstensifikasi pajak dan retribusi.
DPRD menekankan, penyerapan anggaran yang rendah akan mencerminkan kinerja OPD yang belum maksimal, ” Anggota DPRD Komisi III Halimun Saulatu tidak ingin angka-angka itu tidak digunakan secara maksimal demi kebutuhan rakyat. Apapun kendalanya, administrasi, pencairan, atau teknis, harus segera dicarikan solusi,” ujar Saulatu
Anggota DPRD komisi III Halimun Saulatu juga meminta agar pada rapat-rapat berikutnya, data realisasi fisik, keuangan, dan proyeksi akhir tahun disampaikan lebih lengkap dan maksimal.
(Chey)