beritasumbernews.com

Ambon -beritasumbernews.com Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polda Maluku terus memperkuat peran menjaga keamanan dan kelestarian wilayah perairan melalui aksi nyata. Pada Senin (6/4), personel KP.XVI-2007 menggelar kegiatan bersih pantai di pesisir Negeri Soahuku sekaligus melakukan pengamanan pelayaran di Pelabuhan Amahai.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WIT itu melibatkan masyarakat pesisir Soahuku dalam aksi “Sapu Bersih Laut/Pantai” sebagai upaya menekan pencemaran sampah plastik serta meningkatkan kesadaran lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polairud bersama warga berhasil mengumpulkan sekitar 15 kilogram sampah plastik dari area pesisir. Selain aksi bersih, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke laut serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Direktur Polairud Polda Maluku, Kombes Pol. Handoyo Santoso, S.I.K., M.Si., MH, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keberlanjutan lingkungan laut sekaligus memperkuat kemitraan dengan masyarakat.

“Kami tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan laut tetap terjaga. Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan pencemaran, khususnya sampah plastik,” ujar Handoyo.

Selain kegiatan lingkungan, pada pukul 14.20 WIT, personel KP.XVI-2007 juga melaksanakan pengamanan di Pelabuhan Amahai terhadap keberangkatan kapal cepat Cantika 88 dengan rute Amahai–Hurnala Tulehu. Pengamanan dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelancaran aktivitas transportasi laut.

Menurut Handoyo, kehadiran Polairud di pelabuhan merupakan bagian dari langkah preventif guna meminimalisasi potensi gangguan keamanan dan keselamatan pelayaran.

“Pengamanan pelabuhan dan kapal penumpang menjadi prioritas kami untuk menjamin rasa aman masyarakat. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap aktivitas transportasi laut,” tegasnya.

Kegiatan terpadu ini mencerminkan peran strategis Polairud Polda Maluku dalam menjaga keamanan perairan sekaligus mendorong kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya lingkungan laut yang bersih dan berkelanjutan.

Langkah yang dilakukan Polairud Polda Maluku menunjukkan pendekatan humanis Polri yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara aparat dan warga dalam menjaga kebersihan laut menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir. Di sisi lain, pengamanan pelayaran mempertegas kehadiran negara dalam menjamin keselamatan transportasi laut yang menjadi urat nadi konektivitas di wilayah kepulauan seperti Maluku. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Upaya reformasi rekrutmen Polri terus diperkuat. Kapolda Maluku turun langsung mengawasi pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal terhadap 200 calon siswa (casis) Bintara kompetensi khusus SPKT Tahun Anggaran 2026 di Plaza Presisi Tantui, Kota Ambon, Rabu (6/4/2026).

Pengawasan langsung pimpinan daerah ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memastikan proses seleksi berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH), sekaligus menutup celah praktik percaloan.

Didampingi Karo SDM Polda Maluku kombes Pol Jemi Junaedi dan Ketua Panitia Pemeriksaan Administrasi, Kapolda meninjau secara detail proses verifikasi berkas yang menjadi tahapan awal rekrutmen.

“Kami ingin memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan objektif dan transparan. Tidak ada ruang untuk penyimpangan. Rekrutmen Polri harus menghasilkan personel yang profesional dan berintegritas,” tegas Kapolda.

Sebanyak 200 casis mengikuti tahapan Rikmin dengan pengawasan berlapis. Selain pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam Polda Maluku, proses ini juga melibatkan instansi eksternal seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, LLDIKTI, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Unsur masyarakat independen turut dilibatkan untuk menjamin akuntabilitas.

Kapolda juga mengingatkan para peserta agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan.

“Masuk Polri tidak dipungut biaya. Jangan percaya calo. Percaya pada kemampuan diri sendiri,” pesannya.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib. Rekrutmen Bintara kompetensi khusus ini menjadi langkah strategis Polri dalam memperkuat fungsi pelayanan publik, khususnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto membahas penguatan perlindungan jaminan sosial bagi anggota Polri bersama PT ASABRI (Persero) Cabang Ambon, menyusul tingginya risiko kecelakaan yang dialami personel saat bertugas.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi antara Kapolda Maluku dan Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Ambon di Ruang Tamu Kapolda Maluku, Selasa (7/4/2026) pukul 10.15 WIT.

Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Maluku, di antaranya Karo SDM, Kabid Humas, dan Kabid Keuangan, serta jajaran PT ASABRI Cabang Ambon yang dipimpin Kepala Cabang Dimas Wira Yudhistira.

Dalam audiensi tersebut, Kapolda Maluku menyoroti masih tingginya risiko yang dihadapi anggota di lapangan, termasuk kecelakaan saat menjalankan tugas.

“Kami melihat masih banyak anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas. Karena itu, perlindungan melalui jaminan sosial menjadi sangat penting,” ujar Kapolda.

Ia juga meminta agar berbagai program dan fasilitas ASABRI dapat disosialisasikan secara maksimal kepada seluruh anggota Polda Maluku, sehingga hak-hak personel dapat terpenuhi secara optimal.

“Kami berharap seluruh anggota memahami manfaat dan fasilitas yang tersedia, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga program kesejahteraan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang PT ASABRI Ambon Dimas Wira Yudhistira memaparkan sejumlah program unggulan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, perlindungan saat sakit maupun gugur dalam tugas, hingga manfaat bagi pensiunan.

Ia juga menjelaskan bahwa ASABRI memberikan jaminan perawatan medis, baik rawat jalan maupun rawat inap, bagi anggota yang mengalami kecelakaan saat bertugas hingga dinyatakan sembuh.

Selain itu, ASABRI menyediakan program pembiayaan uang muka perumahan bagi anggota Polri dan ASN, dengan nilai bantuan yang disesuaikan dengan jenjang kepangkatan.

Pihak ASABRI juga mengusulkan agar sosialisasi program dilakukan secara berkala kepada seluruh personel Polda Maluku guna meningkatkan pemahaman terhadap manfaat jaminan sosial.

Kapolda Maluku menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan ASABRI dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Sinergi ini harus terus diperkuat agar seluruh anggota merasa terlindungi, baik saat bertugas maupun setelah purna tugas,” tegasnya.

Audiensi ditutup dengan penyerahan cenderamata dan plakat sebagai simbol kerja sama, serta berlangsung dalam situasi aman dan kondusif. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Polemik soal jabatan Raja Negeri Batu Merah kembali mencuat. Salah satu pihak, yang mengaku sebagai ahli waris, mendesak Polda Maluku segera menaikkan status penyelidikan dugaan penggunaan dokumen palsu dalam proses penetapan raja.

Rony Tarnate mengatakan Kepada wartawan, ia meminta agar seluruh dokumen dari masing-masing mata rumah di Negeri Batu Merah divalidasi. Bila perlu, dokumen dicek ke referensi di Makassar untuk memastikan siapa yang berhak secara pemerintahan adat.

“Di Batu Merah ini orang yang pernah menjadi raja itu banyak. Bahkan 2006 sampai 2012 adalah orang tua saya, Haji Awal Ternate, yang dapat rekomendasi beberapa marga adat,” ujarnya.

*Soal SK Matarumah Parentah*
Rony menyoroti SK Matarumah Parentah Nomor 01 Tahun 2020 yang dikeluarkan Saniri Negeri. SK tersebut sempat digugat ke PTUN. Menurutnya, putusan PTUN saat itu belum masuk substansi, hanya memeriksa apakah SK tersebut merupakan keputusan pejabat TUN.

“Kami berpegang pada SK 01 karena putusan belum menyentuh materi,” katanya.

*Dugaan Dokumen Palsu*
Pihaknya mengaku melaporkan dugaan penggunaan dokumen palsu ke Polda Maluku sejak 2021. Laporan itu dibuat oleh Muhammad Said, mantan ketua Saniri. Dalam proses itu, ia dipanggil sebagai saksi dan menemukan dua dokumen yang menurutnya bermasalah karena menyangkut silsilah keturunannya.

Dua dokumen yang disoal:
1. Surat mandat 17 Juni 1926 dari Abdul Kahar Hatala kepada Muhammad Malik untuk musyawarah adat.
2. Hasil musyawarah 16 April 1927 yang disebut jadi dasar Belanda mengeluarkan _besluit_ pengangkatan Raja Abdul Wahid Nirwaid sebagai raja sementara.

“Rony cek ke keluarga besar di Maluku Utara. Di silsilah kami tidak ada nama Muhammad Malik Ternate. Kakek saya Muhammad Tahir Ternate, bukan Malik. Jadi saya nyatakan dokumen itu palsu karena menyangkut keturunan saya,” tegasnya.

Desak Penetapan Tersangka
Ia mengklaim sudah menyerahkan dua alat bukti ke penyidik: silsilah keluarga dan keterangannya sebagai ahli waris. Karena itu, ia mendesak agar status perkara naik dari penyelidikan ke penyidikan dan segera ada penetapan tersangka.

“Saya sudah bertemu Ditreskrimum dan Intelkam Polda Maluku. Mereka sampaikan akan berproses dan berkoordinasi. Kami tunggu hasilnya besok,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemkot Ambon mengambil langkah administratif bila terlapor berstatus tersangka. “Kalau masih tanda tangan dokumen pelayanan publik, lalu terbukti bersalah, bisa berdampak hukum administrasi. Lebih baik dirumahkan dulu dan diangkat pejabat sementara,” katanya.

Konteks 14 Mata Rumah
Menurutnya, dari 14 mata rumah di Negeri Batu Merah sesuai register lama, tersisa 9 marga yang disebut “Dati”. Dari 9 marga itu, Tim 11 menetapkan 5 syarat untuk kategori matarumah parentah. “Hanya Hatala dan Nurlete yang memenuhi. Itu yang diserahkan ke Saniri Negeri untuk digodok,” jelasnya.

Ia menegaskan aksi yang dilakukan bukan untuk memprovokasi, melainkan murni persoalan pidana. “Saya fokus ke dugaan pemalsuan dokumen pasal 263 dan 264 KUHP. Soal hak adat, lebih tepat ditanyakan ke mata rumah,”

Polemik Raja Negeri Batu Merah: pelapor duga ada dokumen palsu di proses penetapan raja, desak Polda Maluku tetapkan tersangka. Minta validasi dokumen ke Makassar.

(Bs01)

Ambon – beritasumbernews.com – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku mengungkap praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) serta penyalahgunaan distribusi BBM subsidi di Kota Ambon. Dalam pengungkapan yang dilakukan pada Selasa, 7 April 2026, polisi mengamankan tiga orang tersangka.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial MM (46), NM (25), dan H (23). Mereka diamankan di sebuah kios di Jalan Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, sekitar pukul 07.30 WIT.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Piter Yanotama, SH, S.I.K., M.H yang didampingi oleh Kabud Humas Pokda Maluku Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K menjelaskan, para tersangka diduga melakukan pengoplosan BBM jenis solar dengan mencampurkan minyak tanah, serta menyalahgunakan distribusi BBM subsidi jenis Pertalite untuk diperjualbelikan kembali.

“Para pelaku membeli BBM secara bertahap, kemudian melakukan pencampuran untuk menghasilkan solar oplosan. Selain itu, BBM subsidi jenis Pertalite dibeli dari SPBU dan disalurkan kembali secara ilegal dengan harga lebih tinggi,” jelasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik ilegal tersebut diketahui telah berlangsung cukup lama.

“Dari pengakuan para tersangka, kegiatan pengoplosan BBM ini telah dijalankan kurang lebih selama satu tahun,” ungkap Dirreskrimsus.

Dalam praktiknya, tersangka mencampur minyak tanah dan solar dengan perbandingan tertentu di dalam drum berkapasitas 200 liter. BBM oplosan tersebut kemudian ditampung dan rencananya akan dipasarkan kepada kapal-kapal nelayan.

Dirreskrimsus mengungkapkan, BBM oplosan tersebut dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“BBM hasil oplosan ini rencananya dijual kepada kapal-kapal nelayan dengan harga sekitar Rp11.000 per liter, sehingga terlihat lebih murah dan menarik bagi pembeli,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa harga murah tersebut justru berisiko tinggi terhadap keselamatan dan operasional mesin.

“Kami mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan, agar tidak tergiur dengan harga murah BBM ilegal. BBM oplosan sangat berbahaya dan dapat merusak mesin, bahkan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan,” tegasnya.

Selain itu, BBM subsidi jenis Pertalite juga disalahgunakan dengan cara ditampung menggunakan jeriken, kemudian dijual kembali dalam kemasan botol dengan harga di atas ketentuan.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ribuan liter BBM yang tersimpan dalam drum dan jeriken, mesin pompa, selang, kendaraan operasional, serta dokumen pendukung lainnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana di bidang minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui, dengan ancaman hukuman pidana penjara.

Dirreskrimsus Polda Maluku menegaskan komitmen kepolisian untuk menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan BBM.

“Kami tidak akan mentolerir praktik ilegal seperti pengoplosan maupun distribusi BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Ini merugikan negara dan berpotensi membahayakan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya menjaga distribusi energi agar tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.

“Kami akan terus memperketat pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari subsidi pemerintah,” ujarnya.

Polda Maluku juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan distribusi BBM.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM di lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga distribusi energi yang adil dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan Polda Maluku dalam memberantas praktik mafia BBM serta memastikan ketersediaan dan distribusi energi berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peruntukan. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com- -Polda Maluku memperketat proses seleksi Taruna/Taruni Akademi Kepolisian (Akpol) 2026 dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan, dan akuntabel. Tahapan pemeriksaan kesehatan (rikkes) tahap I digelar Biddokkes Polda Maluku, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Biddokkes Polda Maluku ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi penerimaan anggota Polri terpadu tingkat Panitia Daerah (Panda).

Pelaksanaan rikkes dipimpin Kabid Dokkes Polda Maluku Kombes Pol. dr. Muhammad Faizal Zulkarnaen, Sp.KF., M.H.Kes., M.A.R.S. selaku Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan, melibatkan panitia dari Biro SDM serta pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam.

Dalam arahannya, Kabid Dokkes menegaskan seluruh tahapan seleksi wajib berpedoman pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) serta dilakukan secara profesional dan objektif.

“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara teliti dan objektif untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi standar yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Berdasarkan data panitia, sebanyak 65 peserta mengikuti rikkes tahap I, terdiri dari calon Taruna dan Taruni. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 71 pendaftar awal, setelah 6 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat pada tahap pemeriksaan administrasi awal.

Adapun materi pemeriksaan meliputi:
* Antropometri (postur tubuh);
* Tinggi dan berat badan;
* Pemeriksaan THT, mata, gigi, dan tekanan darah;
* Pemeriksaan fisik umum.

Kehadiran pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur serta bebas dari praktik kecurangan.

Tahapan ini menjadi bagian dari komitmen Polri secara nasional dalam mewujudkan sistem rekrutmen anggota yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (**)

Ambon – beritasumbernews.com –Sebanyak 60 siswa TK Anggrek Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mendapat edukasi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan tertib berlalu lintas dari Polisi Wanita (Polwan) Polres Kepulauan Tanimbar, Rabu (8/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat perlindungan anak sejak usia dini.

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.45 hingga 11.00 WIT di TK Anggrek Saumlaki ini dipimpin oleh personel Polwan dengan menghadirkan pemateri IPDA Eva Sagala dan BRIPDA Maryana Luturmas, S.H.

Sosialisasi diikuti antusias oleh puluhan siswa, didampingi Kepala Sekolah Rachel Ongirwal dan para guru. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar terkait TPKS, pengenalan bagian tubuh pribadi yang harus dilindungi, hingga keberanian anak untuk menolak dan melaporkan tindakan tidak pantas.

Selain itu, anak-anak juga dibekali edukasi tertib berlalu lintas, seperti cara berjalan kaki yang aman, menyeberang jalan, serta pengenalan rambu-rambu dasar lalu lintas.

Kegiatan dikemas secara interaktif melalui lagu edukatif “Menjaga Diri” dan “Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas”, sesi tanya jawab, serta pemberian cendera mata guna meningkatkan daya serap anak.

Karo SDM Polda Maluku selaku Pembina Harian Polwan Polda Maluku, Kombes Pol Jemi Junaedi, menegaskan bahwa edukasi sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mencegah kekerasan terhadap anak.

“Polwan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi humanis kepada anak-anak. Melalui pendekatan yang ramah, kita tanamkan keberanian untuk melindungi diri sekaligus membangun kesadaran hukum sejak dini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pengenalan disiplin berlalu lintas sejak usia dini menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi yang patuh hukum.

“Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan aman di tengah masyarakat, dimulai dari anak-anak,” tegasnya.

Program ini menjadi wujud konkret implementasi peran Polri sebagai pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus kekerasan seksual dan keselamatan lalu lintas, pendekatan edukatif berbasis sekolah dinilai efektif dalam membangun kesadaran sejak dini.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari pihak sekolah dan peserta.

Melalui kegiatan ini, Polwan Polres Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, sekaligus memperkuat budaya disiplin dan kepatuhan hukum sejak usia dini di Maluku. (**)