beritasumbernews.com

Ambon,- beritasumbernews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kota Ambon, sekaligus menyampaikan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis, Selasa (31/3/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota, Gerald Mailoa, ini dihadiri Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Wali Kota Ely Toisutta, Sekkot Robby Sapulette, Ketua DPRD Morits Tamaela, jajaran Forkopimda, dan pimpinan OPD.

Tiga Ranperda yang diajukan meliputi pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja lokal, penyelenggaraan rumah kost, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Wali Kota Wattimena menekankan capaian pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif, reformasi birokrasi, dan layanan publik. Beberapa prestasi yang dibanggakan antara lain peningkatan jalan di Hutumuri, Passo, Batumerah, dan Laha, serta perolehan Spend Award Utama dari SUTAMI Award 2025 yang menghadirkan dana insentif Rp20 miliar.

Sektor ekonomi kreatif Kota Ambon mencatat kontribusi PDRB sebesar Rp150,07 miliar, didukung program sertifikasi koperasi, fasilitasi UMKM, serta pengadaan booth dan etalase usaha mikro. Di bidang kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 98,65%, sementara angka stunting tercatat 272 kasus, rekor terendah sejak 2021.

Di sektor pendidikan, Pemkot Ambon memberikan kartu Ambon Pintar untuk 750 siswa dan menerapkan kurikulum musik di 119 SD dan SMP, sejalan dengan predikat Ambon sebagai City of Music.

Pemkot juga mengoptimalkan Ambon Smart City melalui implementasi Command Center tahap 1 dan 2, pemasangan 57 CCTV, serta penggunaan tanda tangan elektronik untuk efisiensi birokrasi. Program bantuan sosial, dari hibah keluarga miskin hingga insentif bagi pengurus rumah ibadah, menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usai sambutan, Wali Kota menyerahkan LKPJ 2025 secara resmi kepada Ketua DPRD Kota disaksikan Wakil Wali Kota dan pimpinan DPRD.tutupnya (chey)

Wini, Nusa Tenggara Timur – beritasumbernews. com – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini melaporkan aktivitas lintas batas di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste terpantau normal dan terkendali. Kepala PLBN Wini, Reynold Uran, mengungkapkan jumlah pelintas orang di pintu keberangkatan tercatat sebanyak 80 orang, sementara pelintas kedatangan mencapai 176 orang pada Kamis, 19 Maret 2026.

“Berdasarkan data yang kami himpun, perlintasan keberangkatan mencapai 80 orang, terdiri atas 33 WNI dan 47 WNA. Sementara untuk kedatangan, tercatat 176 orang dengan rincian 17 WNI dan 159 WNA,” ujar Reynold.

Selain pergerakan orang, arus kendaraan lintas negara juga terpantau lancar. Tercatat sebanyak 21 unit kendaraan melakukan keberangkatan, terdiri atas 19 kendaraan pribadi dan 2 kendaraan kargo. Adapun kendaraan yang masuk melalui PLBN Wini berjumlah 44 unit, dengan rincian 39 kendaraan pribadi dan 5 kendaraan kargo.

Selain perlintasan orang dan kendaraan, aktivitas kunjungan ke kawasan PLBN Wini turut mengalami peningkatan. Tercatat sebanyak 54 wisatawan memanfaatkan momentum libur Lebaran 2026 untuk berkunjung ke kawasan PLBN Wini.

Reynold mengatakan bahwa secara umum situasi perlintasan masih berada dalam kondisi terkendali. Namun demikian, pihaknya tetap menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menghadapi potensi lonjakan arus mudik menjelang Idulfitri.

“Perlintasan di PLBN Wini saat ini masih terpantau normal dan kondusif. Namun, kami tetap meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi arus mudik dan libur Idulfitri,” jelasnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan, PLBN Wini telah menyiapkan Posko Pelayanan Terpadu serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait yang tergabung dalam unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security).

“Kami menyiapkan posko bersama dan layanan kesehatan melalui BKK PLBN Wini, sebagai upaya memastikan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melintas di wilayah perbatasan,” pungkas Reynol

(**)

*Bengkayang, Kalimantan Barat*- beritasumbernews.com – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Jagoi Babang menerima kunjungan Panglima Tentera Darat (PTD) Malaysia Jenderal Dato Azhan MD Othman pada Sabtu, 28 Maret 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia sekaligus memperkuat koordinasi pengamanan lintas negara. Kehadiran rombongan didampingi oleh Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito serta Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba.

Dalam agenda tersebut, PTD Malaysia bersama jajaran melakukan peninjauan ke Gedung Inti PLBN Jagoi Babang, khususnya area kedatangan, guna melihat secara langsung fasilitas pelayanan lintas batas. Peninjauan difokuskan pada sarana dan prasarana pendukung pelayanan CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan yang aman, tertib, dan optimal bagi pelintas batas.

Selain meninjau fasilitas PLBN, rombongan juga mengunjungi Pos Gapma Koki Jagoi Babang. Di lokasi ini, Jenderal Dato Azhan MD Othman memberikan pengarahan kepada personel TNI dan Tentera Darat Malaysia (TDM), dengan menekankan pentingnya kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan.

Menurutnya, sinergi yang solid diperlukan untuk mencegah berbagai potensi gangguan, termasuk penyelundupan dan aktivitas ilegal lintas negara.

Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memiliki makna strategis dalam memperkuat koordinasi pengamanan perbatasan Indonesia–Malaysia. Ia menegaskan komitmen TNI untuk terus bersinergi dengan TDM dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan perbatasan.

“Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi pengamanan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas serta mendukung pelayanan di kawasan perbatasan,” ujar Mayjen TNI Novi.

Di sisi lain, Kepala PLBN Jagoi Babang Misdo J. Purba menyampaikan apresiasi atas kunjungan PTD Malaysia beserta jajaran. Ia berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan kawasan perbatasan yang aman, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Jagoi Babang serta perwakilan instansi CIQS yang bertugas di PLBN Jagoi Babang.

Sebagai etalase negara di wilayah perbatasan, PLBN Jagoi Babang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus berkomitmen untuk mendukung penguatan sinergi lintas sektor dan lintas negara guna menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. (**)

*Malinau, Kalimantan Utara* – beritasumbernews.com -Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Long Nawang menerima kunjungan Timbalan (Wakil) Menteri Digital Sarawak Datuk Wilson Uga Anak Kumbong pada Rabu, 25 Maret 2026. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Indonesia–Malaysia, khususnya dalam peningkatan layanan lintas batas, serta konektivitas di kawasan perbatasan negara.

Dalam kunjungan tersebut, Wilson menilai keberadaan PLBN memiliki peran strategis sebagai pendorong aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus simpul penguatan hubungan masyarakat lintas negara.

“Untuk pembangunan ICQS (Immigration, Customs, Quarantine, Security) atau PLBN di wilayah Sarawak merupakan kewenangan pemerintah pusat Malaysia. Namun, kami akan menyatukan permohonan ini dan membawanya ke pihak berkuasa di kerajaan pusat agar pembangunan di Sarawak dapat direalisasikan,” ujar Wilson.

Wilson mengaku terkesan dengan kemajuan infrastruktur PLBN di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan fasilitas serupa di Sarawak. “Saya kagum dengan pembangunan PLBN di Indonesia. Ini akan saya laporkan kepada kerajaan Malaysia sebagai rujukan,” katanya.

Lebih lanjut, Wilson menyampaikan rencana pengembangan fasilitas penunjang di sisi Sarawak, seperti bangunan layanan, _share station_, dan minimarket untuk mendorong aktivitas perdagangan lintas batas.

“Agar kedua negara mudah berhubungan, masyarakat bisa saling berkunjung, dari Kapit ke sini dan sebaliknya. Interaksi ini akan menjadi daya tarik wisatawan dan mengangkat sosial ekonomi kawasan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perdagangan lintas batas yang melibatkan masyarakat lokal di kedua sisi diyakini akan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat dampak sosial ekonomi regional.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala menegaskan bahwa pembangunan pos lintas batas merupakan instrumen penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ia menilai komitmen Pemerintah Indonesia dalam membangun PLBN telah memberikan harapan besar bagi masyarakat perbatasan yang memiliki ikatan kekerabatan dan budaya serumpun.

“Harapannya, percepatan pembangunan PLBN di Sarawak dapat terwujud. Jika itu terjadi, saya yakin akan memicu percepatan pembangunan ekonomi di wilayah kami,” ujar Ingkong Ala.

Senada, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara, Bustan, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan di wilayah perbatasan diharapkan mampu memperkuat hubungan antarnegara sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk akses jalan yang menghubungkan Long Nawang ke Malinau hingga ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Pemerintah pusat dan daerah, Insya Allah, juga terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur yang menghubungkan Long Nawang dengan Kabupaten Malinau serta Kalimantan Timur, agar aksesibilitas tidak hanya menuju ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga terhubung hingga ke Ibu Kota Nusantara yang berjarak sekitar 700 kilometer,” terangnya.

Melalui sinergi lintas pemerintah dan percepatan pembangunan di kedua sisi perbatasan, PLBN Long Nawang yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI diharapkan mampu mendorong konektivitas, memperkuat interaksi lintas negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

( *** )

*Jakarta* – beritasumbernews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memaparkan arah program kerja tahun 2026 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (30/3/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mengoptimalkan pengelolaan kawasan perbatasan yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI, Wakil Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, serta Sekretaris BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman.

Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pada tahun 2026 BNPP RI mengelola anggaran sebesar Rp469,61 miliar yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara optimal. Anggaran tersebut dialokasikan secara seimbang untuk belanja operasional dan nonoperasional guna menjamin keberlanjutan program serta peningkatan kualitas layanan di wilayah perbatasan.

“Fokus anggaran BNPP tetap pada dua program utama, yakni dukungan manajemen dan pengelolaan batas wilayah negara serta kawasan perbatasan,” ujarnya.

Hingga 29 Maret 2026, realisasi anggaran BNPP RI tercatat sebesar Rp68,35 miliar atau 14,55 persen dari total pagu. Capaian ini mencerminkan progres pelaksanaan program pada Triwulan I tahun 2026.

“Atas nama jajaran BNPP, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI sehingga sepanjang Triwulan I 2026 sejumlah kegiatan strategis dapat terlaksana,” kata Tito.

Mendagri Tito juga memaparkan capaian strategis BNPP RI pada Triwulan I 2026. Di antaranya, fasilitasi penanganan dampak penyelesaian batas negara RI–Malaysia melalui survei penilaian lahan, tanah, dan aset masyarakat terdampak di Pulau Sebatik. Survei dilakukan di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, dengan 45 objek penilaian terdampak negatif, serta di wilayah buffer zone Desa Maspul, Desa Aji Kuning, Desa Sungai Limau (Kecamatan Sebatik Tengah), dan Desa Seberang dengan 60 objek penilaian.

“Penyelesaian garis batas di Sebatik telah melalui proses panjang, sehingga penilaian aset masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan keadilan,” jelasnya.

Capaian lainnya ialah dukungan penanganan pascabencana di wilayah perbatasan Sumatera, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang. Kegiatan difokuskan pada pemulihan akses infrastruktur yang terdampak lumpur serta pelibatan masyarakat melalui skema cash for work sesuai Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020. “Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” ujar Tito.

BNPP RI juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil terluar di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada 11–13 Maret 2026. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman batas maritim Indonesia, kesadaran hukum, keterampilan navigasi laut, serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

“Kita ingin mencegah kejadian nelayan melintas batas karena ketidaktahuan, sekaligus memperkuat pengawasan batas RI–Papua Nugini,” tambahnya.

Selain itu, BNPP RI memfasilitasi koordinasi rencana penerapan Integrated Clearance Declaration melalui All Indonesia di PLBN Entikong dan PLBN Motaain pada 2026, menggelar program “BNPP Menyapa Langsung” di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Regional Kalimantan Barat, kemudian meninjau rencana pembukaan PLB Temajuk yang direncanakan diresmikan akhir April 2026, serta mengoordinasikan inisiasi pengusulan Kabupaten Sambas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus perbatasan bidang pariwisata.

Untuk program strategis 2026, lanjut Mendagri Tito, BNPP RI menargetkan pemberdayaan masyarakat desa terdepan di Provinsi Papua Selatan dalam menjaga tanda batas negara, kemudian fasilitasi pembangunan PLBN gelombang ketiga, pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 pusat pertumbuhan darat dan laut, perencanaan penataan ruang hasil perundingan RI–Malaysia di Kalimantan Utara, percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan, hingga identifikasi pilar titik referensi batas laut di Provinsi Maluku Utara.

“BNPP RI juga menyiapkan program khusus bersama Kementerian PKP berupa renovasi 10.000 rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan,” pungkas Tito.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan agar seluruh program dan anggaran 2026 Kemendagri, BNPP RI, dan Otorita IKN berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat.

Komisi II juga meminta percepatan penyelesaian seluruh temuan BPK RI melalui penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. “BNPP perlu melakukan review anggaran untuk optimalisasi PLBN agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat perbatasan,” ujarnya.

Sebagai penutup, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan tata kelola yang akuntabel, serta menghadirkan program-program strategis yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat perbatasan.

Melalui sinergi yang solid dengan DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan, BNPP RI optimistis pengelolaan perbatasan akan semakin maju sebagai beranda depan negara yang berdaya saing dan sejahtera.

(**)

“Ambon- beritasumbernews.com – Pantauan di lapangan menunjukkan adanya peningkatan antrean kendaraan di beberapa SPBU di Kota Ambon, yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan terjadinya kelangkaan BBM. Isu tersebut bahkan sempat beredar luas di tengah masyarakat.

Namun,Walikota Ambon Bodewin Wattimena memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar dan meminta masyarakat tidak terpancing oleh kabar yang belum jelas sumbernya.

“Isu tersebut tidak benar, tidak ada kelangkaan BBM di Kota Ambon. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pintah Wali Kota Ambon usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon, Selasa (31/3/2026).

Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Kota Ambon dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat, meskipun dalam dua hari terakhir terjadi antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Ambon telah melakukan koordinasi langsung dengan Pertamina guna memastikan kondisi pasokan BBM di wilayah Ambon dan Maluku secara umum.

“Saya telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak Pertamina. Hasilnya, disampaikan bahwa stok BBM di Ambon dan wilayah Maluku secara umum masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat,”ujarnya

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa isu kenaikan harga BBM yang disebut-sebut akan terjadi pada 1 April 2026 merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak bisa diputuskan secara sepihak di daerah.

“Jika memang ada kebijakan kenaikan harga BBM, tentu itu merupakan keputusan pemerintah pusat dan akan melalui mekanisme resmi yang berlaku, tidak dilakukan secara tiba-tiba,” terang Bodewin

Menurutnya, antrean yang terjadi di SPBU kemungkinan dipicu oleh kekhawatiran masyarakat terhadap isu yang beredar, sehingga terjadi peningkatan pembelian dalam waktu singkat.

Pemerintah Kota Ambon, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dan tidak terjadi gangguan di lapangan.

“Saya mengimbau masyarakat Kota Ambon agar tidak mudah terhasut oleh informasi yang belum jelas sumbernya serta tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah,”himbaunya

Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan pentingnya menjaga ketenangan di tengah masyarakat agar aktivitas ekonomi dan sosial tetap berjalan normal tanpa gangguan akibat informasi yang tidak valid.

“Saya berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” harap Wattimena tutup

(chey)