beritasumbernews.com

‎Ambon – beritasumbernews.com – Ketua Pembina Posyandu Kota Ambon, Lisa Wattimena, kembali melakukan kunjungan ke sejumlah Posyandu di awal April 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak.
‎
‎Kunjungan tersebut dilakukan di Posyandu Sinar Kasih, kawasan Air Putri, Lorong SD Negeri 78 Ambon, serta Posyandu Merpati di kawasan KudaMati. (Ambon 02/04/26)
‎
‎Dalam kesempatan itu, Lisa tidak hanya meninjau pelayanan, tetapi juga memberikan pembinaan langsung kepada para kader.
‎
‎Ia secara khusus menjelaskan pentingnya penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Posyandu, yang meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia sekolah, hingga pelayanan kesehatan bagi usia produktif dan lanjut usia.
‎
‎Menurutnya, keenam indikator ini harus dijalankan secara optimal agar masyarakat mendapatkan layanan dasar yang merata dan berkualitas.
‎
‎SPM ini menjadi dasar pelayanan kita. Posyandu harus memastikan setiap sasaran, mulai dari ibu hamil sampai lansia, mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.
‎
‎Lebih lanjut, Lisa juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap kesehatan balita. Ia mengingatkan para kader untuk aktif melakukan pemantauan tumbuh kembang anak melalui penimbangan rutin, pengukuran tinggi badan, serta pemantauan status gizi guna mencegah stunting.
‎
‎Selain itu, kader juga diminta untuk memastikan kelengkapan imunisasi dasar, pemberian vitamin, serta edukasi kepada orang tua terkait pola asuh dan asupan gizi yang seimbang bagi anak.
‎
‎Balita adalah generasi masa depan, jadi harus dipastikan tumbuh kembangnya optimal. Kader harus aktif mengedukasi orang tua, jangan hanya menunggu, tetapi juga turun menjangkau.
‎
‎Dalam arahannya, Lisa juga menekankan bahwa peran Posyandu kini semakin berkembang. Tidak hanya sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, maupun kebutuhan pelayanan.
‎
‎Para kader diharapkan mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap permasalahan kesehatan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
‎
‎Melalui kunjungan ini, Lisa Wattimena berharap seluruh kader Posyandu di Kota Ambon semakin memahami perannya, khususnya dalam penerapan SPM dan peningkatan kualitas layanan kesehatan balita, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Diduga Dana Siluman Mengalir di Satgas Pengamanan Tambang Gunung Botak, Komisi III DPRD Maluku Diminta Percepat Janji
Pasca-penertiban kawasan tambang emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang dilakukan ratusan aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP melalui instruksi Presiden RI serta tindak lanjut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, publik kini dihebohkan dengan isu adanya dana siluman. Bahkan beredar isu liar yang menyebut Gubernur Maluku menerima gratifikasi puluhan miliar rupiah.

Isu miring tersebut muncul karena Gubernur Maluku dinilai tidak transparan mengenai anggaran penertiban. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari tokoh politik Partai Gerindra yang dikenal dekat dengan Prabowo Subianto tersebut.

Kondisi ini memicu gelombang aksi massa yang berunjuk rasa. Dalam orasinya, para pendemo meminta DPRD Provinsi Maluku segera memanggil Gubernur untuk dimintai keterangan tentang sumber anggaran penertiban Gunung Botak, apakah bersumber dari APBD atau dari pihak lain. Menurut massa aksi, publik berhak mengetahui dana tersebut sesuai aturan yang berlaku.IMG 20260402 WA0013

Kecurigaan mulai muncul saat terpantau di lapangan, aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP yang diterjunkan untuk penertiban, penataan, dan pengelolaan Gunung Botak dari ilegal menjadi legal, tentu membutuhkan anggaran operasional seperti biaya BBM, konsumsi, dan lain-lain. Penertiban berlangsung selama 14 hari, yang resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Abdullah Vanath melalui acara “kick-off meeting” di Aula Kantor Bupati Buru pada 1 Desember 2025. Acara tersebut melibatkan Pangdam XV/Pattimura, Kapolda Maluku, Kajati Maluku, Kabinda Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku, ratusan aparat gabungan, serta tim Gakkum Polres Buru dan Kejaksaan Negeri Buru.

Terkait dana penertiban, Ketua Satgas Operasi Peti Gunung Botak, Dr. Djalaludin Salampessy, sebelumnya telah dikonfirmasi dan mengatakan akan memberikan keterangan asalkan bertemu langsung. Setelah pertemuan di sebuah hotel mewah di Kota Namlea, mantan Bupati Buru dua periode itu tidak menjelaskan dana yang ditanyakan, melainkan hanya memberikan amplop putih ukuran kecil berisi dana peliputan kepada sejumlah awak media.

Baru-baru ini, Djalaludin mengeluarkan pernyataan melalui video yang diterima redaksi pada 1 April 2026, bahwa dana penertiban bersumber murni dari APBD Pemkab Buru di bawah Rp800 juta. Dalam video berdurasi 4 menit itu, ia menyatakan dana ratusan juta rupiah digunakan untuk membiayai operasional aparat gabungan selama 14 hari penertiban, terhitung 1-14 Desember 2025.

“Selama penertiban berlangsung, tidak ada anggaran atau pembiayaan dari pihak mana pun kecuali dari pemerintah daerah. Anggarannya di bawah Rp800 juta sesuai APBD yang sudah ditetapkan,” tegas Djalaludin.

Ia juga menambahkan, “Jangan-jangan ada yang menafsirkan bahwa penertiban selama dua minggu ini ada pembiayaan dari orang lain. Saya pastikan itu tidak ada. Kami sudah lakukan kegiatan penertiban secara baik, dan setelah berakhir di hari ke-14, menyangkut pembiayaan aparat bukan lagi tanggung jawab tim.”

Namun, penjelasan Djalaludin justru membuka peluang dugaan mark-up anggaran dalam penggunaan APBD serta dugaan dana siluman yang mengalir ke ratusan aparat gabungan yang melakukan pengamanan di Gunung Botak. Dugaan ini berdasarkan hasil penelusuran, mulai dari apel pasukan di Polres Buru hingga penempatan ratusan personel di areal IPR kawasan Gunung Botak.

Anggaran ratusan juta rupiah untuk kebutuhan operasional 14 hari diduga kuat tidak akan habis terpakai semua. Dugaan ini diperkuat dengan rincian jumlah aparat gabungan kurang lebih 500 personel serta kendaraan yang beroperasi: 4 kendaraan roda enam milik Batalyon Satria Bupolo, sejumlah roda dua milik Polres Buru, 4 mobil, 2 mobil roda enam milik Brimob, 1 mobil roda enam milik Kodim 1506 Namlea, 2 mobil roda dua milik Kodim, serta kendaraan roda dua milik dinas dan pribadi.

Lebih menarik lagi, meski Djalaludin menyatakan tidak ada pembiayaan kepada anggota setelah hari ke-14, namun setelah penempatan sekitar 200 personel pada 9 Desember 2025, diduga setiap personel mendapatkan biaya kebutuhan Rp100.000 per hari selama satu bulan.

Seorang perwira pengendali yang enggan disebut namanya mengungkapkan, “Kami setiap anggota menerima Rp100.000 rupiah, rinciannya Rp50.000 uang saku dan Rp50.000 uang makan. Uang itu kami terima sesuai waktunya dan berlaku sampai pergantian anggota pos.”

Seorang anggota juga membenarkan hal serupa. Sementara perwira lain menyebutkan bahwa biaya operasional dirinya bersama anggota hanya Rp50.000 per hari, berlaku hingga pergantian anggota pos atau selama satu bulan.

Publik kini mendesak Komisi III DPRD Provinsi Maluku untuk segera memenuhi janjinya memanggil Gubernur dan meminta klarifikasi terkait anggaran penertiban Gunung Botak serta mengusut tuntas dugaan dana siluman yang mengalir di satgas pengamanan.

(Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Wakil Ketua Komisi III Rihcard Rahakbauw mengungkapkan bahwa selama masa reses, timnya secara langsung berinteraksi dengan masyarakat di daerah pemilihan untuk memahami berbagai kebutuhan yang mendesak. Kondisi ekstrem di Maluku, seperti kejadian longsor dan masalah alam lainnya, menjadi prioritas utama yang harus ditangani.

(Ambon 01/04/2026)

“Selama reses, kita langsung berhadapan dengan masyarakat dan melihat kondisi ekstrem yang mereka alami. Banyak peristiwa seperti longsor yang menjadi perhatian utama, sehingga ini menjadi skala prioritas kita. Kami juga telah mempersiapkan sarana kebutuhan dasar seperti air bersih dan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Rihcard menyampaikan harapan agar seluruh wilayah Dapil Maluku Enam dapat menyambut hari raya Lebaran dalam suasana yang tenang, baik, aman, dan stabil. “Kita berharap kondisi positif ini dapat terus dipertahankan ke depan. Terutama setelah berbagai program sosial yang telah kami laksanakan di tengah masyarakat, khususnya di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa saatnya semua pihak berkumpul untuk membahas kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memastikan seluruh unsur pemerintahan terlibat aktif dalam upaya memulihkan kondisi sosial di wilayah yang pernah mengalami kasus peristiwa sosial.

“Kita mengajak agar ketahanan masyarakat masing-masing diperkuat dan jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar yang dapat memecah belah ikatan sosial yang telah kita bangun bersama selama ini. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk menjaga harmonisasi yang baik agar tidak terjadi kerenggangan dalam iklim sosial masyarakat, terutama di wilayah yang pernah mengalami peristiwa kemanusiaan,” jelas Rihcard.

Menurutnya, hasil reses menunjukkan berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain usulan pembangunan jalan tani, talud, saluran drainase, serta bantuan sembako. “Semua usulan dan kebutuhan ini akan kita kumpulkan menjadi satu kesatuan untuk didalami dan ditindaklanjuti dalam tahapan berikutnya,” katanya.

Selain itu, transportasi lokal juga menjadi fokus penting mengingat kondisi Maluku yang terdiri dari berbagai kepulauan mulai dari Maluku Tenggara, Kota Tua Aru, hingga wilayah kepulauan lainnya. “Kebutuhan transportasi baik moda darat maupun laut akan menjadi agenda utama dalam pembahasan ke depan, dan kita berharap hal ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya pada awak media di ruang kerjanya

(chey)

AAmbon –beritasumbernews.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari fraksi PKB, Muhmin Refra, menyampaikan bahwa selama masa reses, timnya secara langsung berinteraksi dengan masyarakat di daerah pemilihan untuk memahami berbagai kebutuhan mendesak. Kondisi ekstrem di Maluku yang sering menimbulkan longsor dan permasalahan alam lainnya menjadi prioritas utama yang akan ditangani.

“Selama reses, kita berhadapan langsung dengan masyarakat dan melihat kondisi ekstrem yang mereka alami. Banyak peristiwa seperti longsor yang menjadi perhatian utama, sehingga ini menjadi skala prioritas kita. Kami juga telah mempersiapkan sarana kebutuhan dasar seperti air bersih dan fasilitas lainnya,” ujar Muhmin kepada awak media pada Selasa (01/04/2026).

Muhmin menyampaikan harapan agar seluruh wilayah Dapil Maluku Enam dapat menyambut hari raya Lebaran dan Idhul Adha dalam suasana yang tenang, baik, aman, dan stabil. ”

Kita berharap kondisi positif ini dapat terus dipertahankan ke depan. Terutama setelah berbagai program sosial yang telah kami laksanakan di tengah masyarakat, khususnya di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa saatnya semua pihak berkumpul untuk membahas kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan memastikan seluruh unsur pemerintahan terlibat aktif dalam upaya memulihkan kondisi sosial di wilayah yang pernah mengalami kasus peristiwa sosial.

“Kita mengajak agar ketahanan masyarakat masing-masing diperkuat dan jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar yang dapat memecah belah ikatan sosial yang telah kita bangun bersama selama ini. Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk menjaga harmonisasi yang baik agar tidak terjadi kerenggangan dalam iklim sosial masyarakat, terutama di wilayah yang pernah mengalami peristiwa kemanusiaan,” jelasnya.

Menurutnya, hasil reses menunjukkan berbagai kebutuhan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain usulan pembangunan jalan tani, talud, saluran drainase, serta bantuan sembako. “Semua usulan dan kebutuhan ini akan kita kumpulkan menjadi satu kesatuan untuk didalami dan ditindaklanjuti dalam tahapan berikutnya,” katanya.

Selain itu, transportasi lokal juga menjadi fokus penting mengingat kondisi Maluku yang terdiri dari berbagai kepulauan mulai dari Maluku Tenggara, Kota Tua Aru, hingga wilayah kepulauan lainnya. “Kebutuhan transportasi baik moda darat maupun laut akan menjadi agenda utama dalam pembahasan ke depan, dan kita berharap hal ini dapat diwujudkan dalam tindakan nyata bagi masyarakat,” pungkasnya,”

Ambon – beritasumbernews.com – Dandim 1504/Ambon, Kolonel Inf Hari Sandra, angkat bicara terkait dugaan pelecehan yang dilakukan oleh salah satu oknum anggotanya terhadap seorang pelajar berusia 16 tahun di Dusun Taeno Atas, Negeri Rumah Tiga, Ambon.

​Peristiwa yang terjadi pada Kamis (26/3/2026) siang tersebut menyeret oknum anggota berinisial Serma JM. Menanggapi hal ini, Dandim menegaskan bahwa pihak TNI tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap perbuatan yang melanggar hukum dan norma.

​Atas nama institusi, Dandim menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada korban dan pihak keluarga atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh anggotanya.

​”Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Saya selaku Dandim memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga. Saat ini, oknum yang bersangkutan sudah kami amankan di Makodim untuk diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku,” selanjutnya Kodim telah berupaya melakukan mediasi bersama dengan pihak keluarga korban dan telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ujarnya.

​Dandim menegaskan bahwa langkah cepat telah diambil untuk memastikan keadilan bagi korban sekaligus menjaga nama baik institusi TNI di mata publik. Ia tidak ingin perilaku satu orang prajurit merusak kepercayaan masyarakat terhadap satuan.

​Lebih lanjut, Dandim menyampaikan instruksi langsung dari Pangdam XV/Pattimura mengenai pelanggaran anggota. Pangdam telah memerintahkan agar kasus ini diusut tuntas tanpa ada yang ditutup-tupi.

​”Pangdam XV/Pattimura telah memberikan arahan yang sangat jelas, tidak ada toleransi bagi pelanggaran sekecil apa pun, apalagi yang menyangkut kesusilaan dan menyakiti hati rakyat. Perintahnya tegas, proses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tegas Dandim.

​Dijelaskan, ​kejadian bermula saat pelaku mendatangi kios milik keluarga korban di Dusun Taeno Atas. Dengan modus mengajak foto bersama, pelaku diduga melakukan tindakan pelecehan dengan memeluk korban dari belakang. Korban yang merasa takut sempat menangis dan melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

​Sempat terjadi ketegangan saat warga yang emosi mencoba menghakimi pelaku, namun situasi berhasil dikendalikan setelah pihak Intel Kodim, Babinsa, dan Polsek Teluk Ambon turun ke lokasi untuk mengamankan pelaku.

​Dandim mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Ia berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban.

​”Saya tidak ingin ada prajurit yang merusak nama baik satuan. Setiap pelanggaran ada konsekuensinya, dan kami pastikan hukum akan ditegakkan seadil-adilnya,” pungkas Dandim. (**)

Jakarta – beritasumbernews.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menekankan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional dalam mendukung pertahanan maritim Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan strategis dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Pendidikan Reguler Seskoal Angkatan ke-65 Tahun 2026.

Lewerissa menjelaskan bahwa Maluku memiliki posisi strategis dengan 1.388 pulau dan 92,4 persen wilayah berupa laut, serta berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan kawasan internasional. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan maritim Maluku dirancang sebagai instrumen strategis yang memiliki dua fungsi utama, yakni memperkuat kedaulatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maluku memiliki potensi besar dalam sektor perikanan nasional, dengan kontribusi signifikan dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura. Namun, masih ada tantangan serius, termasuk praktik illegal fishing, destructive fishing, serta tingginya biaya logistik yang berdampak pada kesenjangan pembangunan.

Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Maluku menerapkan berbagai strategi ekonomi biru, termasuk pengembangan Maluku Integrated Port, penguatan sektor perikanan, pengembangan Blok Masela, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut juga dinilai menjadi kunci dalam memperkuat keamanan laut dan percepatan pembangunan kawasan strategis

Mengakhiri pemaparannya, Lewerissa menegaskan bahwa pembangunan maritim Maluku diarahkan untuk menjadikan laut sebagai sumber kedaulatan dan kesejahteraan.

“Kita tidak hanya membangun wilayah, tetapi juga memperkuat garis pertahanan bangsa. Karena di laut itulah kedaulatan diuji, dan di sanalah Indonesia harus tegak tanpa kompromi,” tutupnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh, Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, Pimpinan Dan Jajaran Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut.

(Chey)

NAMLEA, – beritasumbernews.com – Maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal dengan metode tong di sekitar pemukiman penduduk Desa Wabloy, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru, memicu kekhawatiran serius warga. Limbah beracun dari pengolahan bahan kimia berbahaya dikhawatirkan mencemari sumur-sumur warga yang menjadi sumber air bersih sehari-hari.

Warga setempat mengecam keras keberadaan sejumlah unit tong ilegal yang beroperasi menggunakan bahan beracun berbahaya seperti sianida (CN), kaustik soda (kostik), dan karbon. Lokasi pengolahan dan penampungan limbahnya berada sangat dekat dengan pemukiman, bahkan berdekatan dengan sumur warga. (Ambon 01/04/2026)

“Antara tong dengan rumah, terutama di jalur II, jaraknya hanya sekitar 25 hingga 50 meter. Dengan jarak yang begitu dekat, sangat berpotensi terjadi pencemaran zat beracun terhadap sumur-sumur warga,” ungkap seorang sumber warga kepada Radartipikor.com, beberapa waktu lalu.

Kondisi ini diperparah dengan adanya lokasi penampungan limbah beracun sisa pengolahan metode tong yang berada tepat di dekat pemukiman dan sumur warga. Warga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil tindakan tegas terhadap pemilik tong maupun pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah pemukiman.

“Semua tong yang sedang melakukan aktivitas pengolahan segera dihentikan. Karena apabila tidak, bisa dipastikan semua sumur warga tidak dapat lagi diambil airnya akibat terkena limbah zat beracun berbahaya,” pinta salah seorang pemuda warga Wabloy yang enggan disebutkan namanya.

Selain ancaman pencemaran sumur, aktivitas tong ilegal juga berdampak pada kerusakan jalan-jalan utama di dalam kampung. Setiap saat mobil dumptruck pengangkut material dan limbah tromol melintas, terutama di sejumlah titik lokasi beroperasinya tong. Kondisi jalan semakin parah di musim penghujan seperti sekarang ini.

Warga juga mempertanyalkan mengapa sekian unit tong yang beroperasi di Desa Wabloy tidak dilakukan penindakan hukum oleh Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Polres Buru. Padahal, pada awal Januari 2026 lalu, Polres Buru gencar melakukan penindakan di sejumlah lokasi tong di Desa Dava, Widet, dan Waereman, Kecamatan Waelata.

Yang terlihat di lapangan, menurut sumber, anggota Polsek Waeapo hanya menyuruh pemilik tong untuk menghentikan aktivitas, tanpa ada tindakan hukum lebih lanjut.

“Selama ini, yang nampak terlihat anggota dari Polsek Waeapo hanya menyuruh kepada pemilik tong untuk menghentikan aktivitas tong,” beber sumber.

Sumber menilai aktivitas pertambangan ilegal ini diduga dilindungi atau “dibacking” oleh oknum-oknum tertentu.

Nama-nama Pemilik Tong yang Beroperasi di Wabloy
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah nama disebut-sebut sebagai pemilik tong yang beroperasi di Desa Wabloy. Mereka rata-rata merupakan pemain lama di kawasan tambang emas Gunung Botak.

Haji Sultan disebut-sebut memiliki 3 unit tong yang terletak di Jalur II Desa Wabloy. Ia dikenal luas sebagai salah satu bos yang telah lama berbisnis di tambang emas Gunung Botak dan disebut sebagai salah satu donatur.

Pian disebut memiliki 4 unit tong yang terletak di Jalur III, berdekatan dengan Kantor UPTD Pertanian Kecamatan Lolongguba.

Dewa, yang disebut-sebut sebagai warga Desa Parbulu, diduga memiliki satu unit tong yang masih dalam proses pembuatan di Jalur VI Desa Wabloy. Informasi yang berkembang menyebutkan, Dewa dikenal sebagai bandar penjual bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti sianida (CN), karbon, dan kaustik soda (kostik). Untuk operasional di lapangan, tong milik Dewa disebut dikelola oleh Adhy Halilintar.

Warga berharap aparat penegak hukum segera turun tangan menertibkan seluruh aktivitas tong ilegal di wilayah pemukiman sebelum dampak yang lebih besar terjadi, baik terhadap kesehatan warga maupun kerusakan lingkungan yang lebih luas.

( Tim ).