beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriyah tahun 2026 yang dipusatkan di halaman Masjid At-Taubah, Kelurahan Waihaong, Selasa (24/2/2026).

Kegiatan perdana tersebut dirangkaikan dengan pembagian 100 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Ambon, Elly Toisuta, unsur Forkopimda Kota Ambon, pimpinan OPD lingkup Pemkot Ambon, Lurah Waihaong, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Elly Toisuta menyampaikan rasa syukur atas datangnya bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan. Ia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat Islam di Kota Ambon, khususnya warga Kelurahan Waihaong dan sekitarnya.

“Bulan suci Ramadan merupakan bulan pendidikan spiritual, di mana kita diajak memaknai setiap aktivitas sebagai bagian dari ibadah. Momentum ini juga menjadi kesempatan mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wujud komitmen pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat, memperkuat keharmonisan, serta meningkatkan nilai-nilai spiritual demi terwujudnya Ambon yang harmonis, sejahtera, dan religius.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak masyarakat mendukung 17 program prioritas Pemkot Ambon, salah satunya program Ambon Bersih. Menurutnya, mewujudkan kota yang bersih membutuhkan peran aktif seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

“Mari kita mulai dari hal sederhana, seperti memilah sampah rumah tangga, disiplin membuang sampah pada waktunya, dan menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan adalah bagian dari iman,” tegasnya.

Ia turut menyoroti persoalan sampah di bantaran sungai yang kerap bermuara ke laut. Pemerintah, kata dia, telah memasang jaring pengaman di sejumlah aliran sungai untuk menahan sampah kiriman dari hulu. Namun, kesadaran kolektif masyarakat tetap menjadi kunci utama.

“Kita adalah produk dari lingkungan kita. Jika lingkungan bersih, maka perilaku warganya pun mencerminkan kebersihan,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Waihaong Muhammad Azhary Pelupessy dalam sambutan selamat datang menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Ambon atas dipilihnya Kelurahan Waihaong sebagai lokasi Safari Ramadan perdana tahun ini.

“Atas nama masyarakat Kelurahan Waihaong, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Wakil Wali Kota Ambon beserta jajaran. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah oleh Habib Rifky Alhamid yang mengajak masyarakat memperkuat iman melalui kesabaran dan rasa syukur. Dalam ceramahnya, ia mengutip pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa iman terdiri atas dua bagian, yakni setengah sabar dan setengah syukur.

Safari Ramadan 1447 Hijriyah Pemkot Ambon tahun 2026 direncanakan akan dilaksanakan di lima titik berbeda di wilayah Kota Ambon sebagai upaya memperluas jangkauan silaturahmi dan kepedulian sosial kepada masyarakat. (**)

Ambon –  beritasumbernews.com – Pemerintah mendorong penguatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Ambon agar mampu mengambil keputusan usaha yang tepat dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan workshop yang melibatkan anggota Badan Pengawas Kerja (Baperja) serta direktur BUMDes sebagai pengambil keputusan operasional.

Ia menegaskan, penguatan kapasitas ini penting agar BUMDes tidak sekadar mengikuti tren usaha, melainkan mampu memilih unit bisnis yang kompetitif, memiliki arus kas sehat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

“BUMDes harus dikelola secara profesional. Unit usaha yang dipilih harus benar-benar melalui kajian kelayakan dan perhitungan yang matang,” ujarnya.

Menurutnya, workshop tersebut dirancang bukan hanya sebagai forum teori, tetapi menjadi ruang praktik bagi para peserta untuk menguji langsung ide bisnis yang akan dijalankan.

“Workshop ini dirancang sebagai laboratorium praktik, bukan sekadar ruang teori. Kita akan membedah kelayakan bisnis secara jujur dan menyusun mitigasi risiko untuk menjaga amanah publik,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan BUMDes di Kota Ambon semakin adaptif, akuntabel, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Pemerintah Kota Ambon bersama umat Buddha merayakan Tahun Baru Imlek 2577/2026 di Wihara Gunung Nona, Kelurahan Nusaniwe, Selasa (17/2). Acara yang dihadiri berbagai unsur masyarakat, pejabat, dan perwakilan panti asuhan menjadi ajang untuk menyampaikan konsep pembangunan kota yang mengedepankan keberagaman.

Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan bahwa keberagaman sebagai ciri khas Kota Ambon harus dijadikan modal utama dan pondasi kokoh pembangunan. “Ambon untuk Semua” yang dijalankan Pemkot mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan publik, memperhatikan kepentingan seluruh warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan.

“Semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap keberagaman terus wujudkan dalam setiap momentum penting, baik perayaan hari besar keagamaan maupun kegiatan budaya tahunan,” ujarnya.

Pemkot telah memberikan fasilitas penuh untuk berbagai acara seperti Festival Santa Claus, Festival Jalan Salib, dan kini Festival Imlek. Selain itu, Festival Ramadhan akan digelar pada Jumat (20/2) mendatang untuk mempererat persaudaraan dan kedamaian umat Islam.

“Melalui fasilitasi ini, diharapkan kehidupan bermasyarakat terjalin dalam rasa persaudaraan yang kuat, sehingga Ambon dapat berkembang menyamai kota-kota lain di Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Permabudhi Provinsi Maluku, Alin Tjoa, menyatakan bahwa Imlek bukan sekadar perayaan budaya, tetapi sarat makna spiritual, harapan baru, dan ajaran kebajikan sesuai nilai Buddhisme. Imlek atau Chun Jie sebagai Festival Musim Semi yang telah dirayakan lebih dari 4.000 tahun melambangkan kebangkitan dan harapan baru.

“Bagi umat Buddha keturunan Tionghoa, Imlek dimaknai dengan memperbanyak kebajikan, berbagi dengan masyarakat, pelepasan satwa, serta menjaga keseimbangan alam,” katanya.

Alin juga mengungkapkan upaya Permabudhi Maluku dalam membantu masyarakat melalui penggalian sumber air bersih selama lebih dari dua tahun. “Jika debit air mencukupi, akan dibagikan kepada warga sekitar yang mengalami keterbatasan air bersih,” tandasnya. (“”)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum dan perlindungan anak. Penyidikan kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang berujung pada meninggalnya korban di Kota Tual resmi memasuki tahap lanjutan.

Menurut Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, S.I.K, pasca putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilaksanakan pada hari selasa Tanggal 24 Februari 2026 oleh Bid Propam Polda Maluku.
Penyidik Polres Tual juga telah melakukan percepatan proses Pidana, telah diserahkan Berkas Perkara Tahap I (Rantap I) kepada Kejaksaan Negeri Tual, Selasa (24/2/2026). Penyerahan dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Tual sebagai bagian dari mekanisme formil sistem peradilan pidana.

Berkas perkara dengan Nomor BP/6/II/2026/Reskrim tersebut diserahkan atas nama tersangka Mesias Victoria Siahaya alias Messi, yang diduga terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ungkap Kabid Humas.

Kabid Humas Polda Maluku menegaskan bahwa percepatan proses pidana yang dilakukan berupa penyerahan berkas perkara tahap I ini merupakan bentuk nyata komitmen dan keseriusan Polri dalam menjamin kepastian hukum, dan bentuk komitmen bapak kapolda Maluku terhadap penanganan Kasus tersebut.

“Polda Maluku memastikan penanganan perkara kekerasan terhadap anak ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penyerahan berkas tahap I kepada kejaksaan menunjukkan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan akan terus kami kawal hingga tuntas,” tegas Kabid Humas.

Ia menambahkan, Polri tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

“Ini adalah komitmen institusi Polri untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga, sekaligus menegaskan bahwa hukum berlaku tegas bagi siapa pun yang melakukan tindak pidana terhadap anak,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan/atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penerapan pasal berlapis tersebut menegaskan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera serta memastikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu senada dengan Kabid Humas Pokda Maluku, Kapolres Tual AKBP Whansi Des Asmoro, SH, S.I.K, menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, tanpa intervensi dari pihak mana pun. Penyerahan berkas tahap pertama ini juga menjadi wujud akuntabilitas Polri kepada publik bahwa setiap perkara—terutama yang menyangkut keselamatan anak—ditangani secara serius dan berkeadilan.

“Penanganan perkara ini merupakan komitmen Polri untuk memastikan keadilan bagi korban serta kepastian hukum bagi semua pihak. Kami juga menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas Kapolres Tual dalam keterangannya. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah Maluku irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto, SH, S.I.K., M.Si, memimpin langsung Konferensi Pers Penyampaian Hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait penanganan pelanggaran etik berat yang dilakukan oknum anggota Satbrimob Polda Maluku, Bripda Mesias Victoria Siahaya.

Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Wakapolda Maluku, Brigjen Pol Imam Thobroni, Irwasda Polda Maluku, Kabid Propam Polda Maluku, Kabid Humas Polda Maluku, serta perwakilan Komnas HAM, sebagai bagian dari komitmen keterbukaan dan pengawasan eksternal dalam penegakan etik kepolisian.

Dalam penyampaiannya dihadapan awak media, Kapolda Maluku menegaskan bahwa Polri tidak menoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan perilaku kekerasan yang mencederai nilai-nilai profesionalisme serta kepercayaan publik. Penanganan perkara ini, kata Kapolda, dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan.

Komisi Kode Etik Profesi Polri secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripda Mesias Victoria Siahaya setelah terbukti melanggar sejumlah ketentuan etik kepolisian. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang KKEP yang dipimpin Ketua Komisi Kombes Pol Indera Gunawan, S.I.K.

Sidang KKEP mengagendakan pemeriksaan menyeluruh dengan menghadirkan 14 saksi, terdiri dari 10 saksi yang hadir langsung dan 4 saksi melalui konferensi daring, termasuk saksi korban serta anggota kepolisian dari berbagai satuan. Dari fakta persidangan, majelis menyimpulkan bahwa terduga pelanggar terbukti melanggar kewajiban menjaga kehormatan dan reputasi institusi, menaati norma hukum, serta larangan melakukan tindakan kekerasan dan perilaku tidak patut.

Selain sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela, KKEP juga menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan pada tempat khusus selama lima hari yang telah dijalani, serta sanksi terberat berupa PTDH sebagai anggota Polri.

Kapolda Maluku menegaskan, hasil sidang ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan disiplin dan etika internal, sekaligus memastikan bahwa setiap anggota Polri yang terbukti melanggar akan diproses secara tegas tanpa pandang bulu.

Diketahui, terduga pelanggar menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut, yang berarti masih memiliki hak untuk mengajukan banding sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan internal Polri.

Konferensi pers ini menjadi penegasan bahwa Polri membuka ruang akuntabilitas publik, termasuk dengan melibatkan unsur pengawasan eksternal, guna menjaga integritas institusi dan memperkuat kepercayaan masyarakat secara nasional. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Body Wane Ruperd Mailuhu mulai memimpin Komisi II DPRD Kota Ambon dengan melakukan inspeksi lapangan guna memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (25/02/2026).

Dalam peninjauan ke sejumlah distributor besar di Ambon, Komisi II memastikan stok pangan seperti beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya dalam kondisi aman hingga Maret mendatang.

Sempat muncul kekhawatiran terkait ketersediaan telur yang diperkirakan hanya cukup untuk empat hari. Namun, berdasarkan hasil koordinasi terbaru, delapan kontainer telur dijadwalkan tiba pada Sabtu dan akan segera dibongkar sehingga stok kembali normal pada pekan berjalan.

“Ketersediaan pangan untuk Ramadan sampai perayaan Idulfitri aman,” ujar Mailuhu usai melakukan pertemuan dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan sejumlah distributor.

Ia menyebutkan, distributor besar seperti Indogrosir dan beberapa pemasok lainnya telah memastikan kesiapan stok. Terkait temuan selisih timbangan di lapangan, ia menilai hal tersebut lebih kepada kesalahan teknis (human error) dan telah diminta untuk segera ditera ulang oleh instansi terkait.

Dari sisi harga, Komisi II menilai masih relatif stabil. Harga telur tercatat sekitar Rp2.000 per butir, sementara beras dan minyak goreng tersedia dengan harga bersaing. Meski minyak goreng premium merek Bimoli dilaporkan mengalami keterbatasan stok secara nasional, masyarakat masih dapat memperoleh alternatif merek lain.

Mailuhu menegaskan, kehadiran ritel modern turut membantu menjaga stabilitas harga dan mencegah praktik monopoli. Pemerintah dan DPRD akan terus melakukan pengawasan agar harga tetap terkendali dan daya beli masyarakat terjaga selama Ramadan.

AMBON – beritasumbernews.com– Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon, Fadly Toisutta, menegaskan komitmen pihaknya dalam memfasilitasi berbagai persoalan yang terjadi di Dusun Mahiya, Negeri Meseng.

Hal itu disampaikan Fadly kepada media usai rapat dengar pendapat bersama Kepala Dusun Mahiya, tim pemerhati masyarakat, serta unsur pemerintah terkait, Rabu (25/02/2026).

Menurut Fadly, Komisi I menerima surat resmi dari tim pemerhati masyarakat yang memuat 19 poin permasalahan (PTC) yang sebagian besar ditujukan kepada Kepala Dusun dan telah berlangsung sejak 2024.

“Persoalan ini sebelumnya sudah melalui mekanisme pemerintah, namun belum terselesaikan sehingga masyarakat meminta kami untuk memfasilitasi,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Komisi I turut menghadirkan Kepala Dusun, Ketua Saniri Negeri Meseng, perwakilan bagian hukum, serta unsur kecamatan dan pemerintahan terkait.

Fadly menjelaskan, sejumlah poin yang disampaikan warga berkaitan dengan kurangnya transparansi serta minimnya program kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang kami lihat lebih kepada persoalan transparansi serta tidak adanya kegiatan yang menyentuh masyarakat. Ini yang membuat warga menilai kepemimpinan kurang maksimal,” jelasnya.

Sebagai lembaga pengawas, Komisi I berupaya mencegah persoalan berkembang menjadi konflik sosial.

“Kami tidak ingin masalah kecil menjadi konflik di kampung. Lebih baik diselesaikan sejak dini secara bersama-sama,” tegasnya.

Dari hasil rapat, Komisi I mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, mendorong Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan Saniri Negeri untuk segera memfasilitasi penyelesaian persoalan antara Kepala Dusun dan tim pemerhati masyarakat. Kedua, melakukan evaluasi kinerja Kepala Dusun dalam waktu satu minggu.

Jika dalam waktu tersebut tidak ada perubahan atau penyelesaian, Komisi I akan merekomendasikan langkah lanjutan kepada Wali Kota Ambon sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Terkait tuntutan pemberhentian Kepala Dusun, Fadly menegaskan bahwa proses tersebut harus mengikuti aturan perundang-undangan.

“Pengangkatan kepala dusun ada tahapannya dan mekanismenya jelas. Evaluasi harus berdasarkan aturan hukum, bukan semata-mata desakan,” katanya.

Ia juga menanggapi usulan pemekaran Dusun Mahiya menjadi desa administratif atau negeri definitif. Menurutnya, pemekaran harus melalui kajian mendalam dari aspek administrasi, rentang kendali pelayanan, serta pemerataan pembangunan.

“Pemekaran bukan menghapus hak adat dan budaya, tetapi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan. Tidak bisa dilakukan secara instan tanpa kajian,” pungkas Fadly.

Komisi I berharap fasilitasi ini dapat menghadirkan solusi yang adil serta mencegah terjadinya gesekan sosial di tengah masyarakat Dusun Mahiya. (**)