beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Dua Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Polda Maluku menjalani tes Computer Assisted Test (CAT) Psikologi, dalam rangka Seleksi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2026.

Tes CAT Psikologi dilaksanakan Panitia Daerah Polda Maluku di ruang assesmen Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Markas Polda Maluku, Kamis (291/2026).

Hadir dalam kegiatan Kepala Biro SDM Polda Maluku selaku Ketua Pelaksana Seleksi Panda Polda Maluku dan Kabid TIK Polda Maluku. Turut hadir tim pengawas internal dari Itwasda, Paminal dan Provos Bid Propam Polda Maluku.

Dua ASN yang mengikuti seleksi untuk mengembangkan kompetensi manajerial dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik ini berasal dari golongan kepangkatan IIIB dan IIIC.

“Hari ini dilaksanakan seleksi PKP Tahun 2026. Ada dua ASN Polda Maluku dengan golongan pangkat IIIB dan IIIC menjalani tes CAT psikologi,” ungkap Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K.

Seleksi PKP sendiri, kata Kombes Rositah penting diikuti ASN Polda Maluku untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan melayani, akuntabilitas, dan pengendalian pekerjaan sesuai standar operasional.

“Kami berharap kedua peserta yang ikut dapat menjalani semua tahapan seleksi dengan baik dan dengan hasil yang maksimal,” harapnya. (**)

Ambon– beritasumbernews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Wisuda Universitas Pattimura (UNPATTI) yang berlangsung di Ambon. Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan apresiasi atas peran perguruan tinggi di Maluku yang secara konsisten melahirkan generasi muda dengan tingkat kecerdasan dan intelektualitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Rabu (28/01/2026)

“Setiap tahun perguruan tinggi di Maluku, termasuk Universitas Pattimura, terus melahirkan generasi muda dengan tingkat kecerdasan dan intelektualitas yang semakin baik,” ujar Vanath

Wagub menuturkan, wisuda UNPATTI merupakan momen yang membanggakan, tidak hanya bagi para wisudawan, tetapi juga bagi orang tua dan keluarga. Para lulusan UNPATTI berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Maluku, mulai dari Pulau Seram, Kepulauan Tenggara, Pulau Buru, hingga wilayah lainnya, yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan tinggi di Provinsi Maluku.

Pada Wisuda Universitas Pattimura Periode Januari 2026 ini, sebanyak 1.340 wisudawan dan wisudawati resmi dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2469/UM13/SK/2025 tentang Wisuda Sarjana, Profesi, dan Magister Universitas Pattimura Periode Januari 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 958 lulusan Program Sarjana, 304 lulusan Profesi Guru, dan 78 lulusan Program Magister.

Dalam kesempatan tersebut, Abdullah Vanath menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi di Maluku terus meningkat. Menurutnya, kampus kini tidak lagi dipandang semata sebagai tempat mencetak sumber daya manusia, tetapi juga memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan ekonomi daerah.

“Masyarakat Maluku kini menilai kampus bukan sekadar mesin pencetak sumber daya manusia, tetapi juga sebagai mesin penggerak ekonomi dan mesin penggerak kedamaian,” tegasnya.

Selain peran akademik dan sosial, Wagub juga menyoroti kontribusi ekonomi Universitas Pattimura bagi Kota Ambon dan Maluku secara keseluruhan. Dengan jumlah mahasiswa yang mencapai sekitar 30 ribu orang, aktivitas kampus memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi di masyarakat.

“Dengan sekitar 30 ribu mahasiswa Universitas Pattimura, terdapat perputaran uang puluhan miliar rupiah setiap bulan yang mengalir ke masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah,” jelas Vanath.

Lebih lanjut, Wagub mengingatkan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di Maluku. Ia menekankan bahwa stabilitas daerah menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di Maluku, sekaligus menopang keberlanjutan dunia pendidikan.

“Orang tua hanya akan menyekolahkan anaknya di daerah yang aman. Karena itu, menjaga keamanan dan kedamaian Maluku adalah kunci agar kampus-kampus kita terus berkembang,” ungkapnya.

Abdullah Vanath juga menekankan bahwa pendidikan tinggi merupakan jalan bagi anak-anak Maluku dari berbagai latar belakang, termasuk anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat kecil, untuk meningkatkan kualitas hidup dan masa depan.

“Hari ini yang diwisuda bukan hanya anak-anak pejabat, tetapi juga anak-anak petani, nelayan, dan masyarakat kecil. Pendidikan adalah jalan utama untuk mencerdaskan generasi Maluku,” tutupnya.

Wisuda Universitas Pattimura Periode Januari 2026 ini turut dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku yang juga Ketua IKAPATTI, Wali Kota Ambon dan Ketua TP PKK Kota Ambon, serta Civitas Akademika Universitas Pattimura Ambon. (Chey)

Ambon – beritasumbernews.com – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pentingnya segera menghadirkan Undang-Undang Kepulauan sebagai landasan hukum yang adil bagi provinsi-provinsi berciri kepulauan, khususnya Maluku, dalam pengelolaan wilayah laut dan distribusi anggaran negara. Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Urgensi Undang-Undang Kepulauan dengan tema “Mewujudkan Kesejahteraan dan Kedaulatan Maritim Maluku sebagai Provinsi Kepulauan” yang digagas oleh Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (LKPHI), Bertempat di Lantai 4 Hotel Grand Avira. Rabu (28/01/2026)

Dalam sambutannya, Vanath menjelaskan bahwa sejak Deklarasi Djuanda, Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan, namun hingga kini kebijakan fiskal nasional belum sepenuhnya mencerminkan karakter tersebut.

“Maluku ini 93 persen wilayahnya adalah laut, tetapi dalam perhitungan dana alokasi umum yang dihitung hanya daratannya yang sekitar 7 persen. Ini yang membuat daerah kepulauan selalu tertinggal secara fiskal,” tegasnya

Vanath menilai, ketimpangan tersebut berdampak langsung pada tingginya biaya logistik, mahalnya harga kebutuhan pokok, serta lambannya pertumbuhan ekonomi di wilayah kepulauan.

“Ikan di pulau-pulau kita murah, tetapi ketika sampai di Ambon menjadi mahal karena rantai pasoknya panjang dan mahal. Ini persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan tanpa perubahan kebijakan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Vanath menekankan bahwa Undang-Undang Kepulauan tidak hanya soal pengakuan wilayah laut, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, serta penguatan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dan perikanan.

“Kalau wilayah laut dihitung sebagai ruang fiskal, maka penerimaan daerah dari sektor kelautan dan perikanan akan jauh lebih adil. Itu akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Vanath juga mengingatkan bahwa perjuangan Undang-Undang Kepulauan merupakan perjuangan politik yang membutuhkan konsolidasi dan keberanian.

“Undang-undang itu produk politik. Karena itu harus diperjuangkan secara bersama-sama, dengan konsolidasi kekuatan daerah kepulauan agar suara kita tidak kalah di tingkat nasional,” Ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wagub mengapresiasi peran generasi muda dan kalangan akademisi yang terus mendorong diskursus kebijakan strategis bagi masa depan Maluku.

“Saya senang anak-anak muda Maluku mengambil peran dalam forum seperti ini. Maluku tidak kekurangan potensi, yang kita butuhkan adalah gagasan, keberanian, dan konsistensi untuk memperjuangkannya,”tutup Vanath.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan FGD tersebut, diskusi diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan advokasi bersama Pemerintah Daerah, Akademisi, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendorong percepatan lahirnya Undang-Undang Kepulauan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan terwujudnya keadilan fiskal, penguatan kedaulatan maritim, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi-Provinsi kepulauan, khususnya Maluku. (Chey)

Maluku Tengah – beritasumbernews. com –  Dalam rangka memperkuat rekonsiliasi dan perdamaian antar anak negeri, Gubernur Maluku menghadiri kegiatan Makan Patita bersama masyarakat Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (29/01/2026).

Kegiatan Makan Patita ini menjadi simbol kuat rekonsiliasi perdamaian yang ditandai dengan penyembelihan satu ekor kambing, sebagai bentuk sumpah adat seluruh anak Negeri Liang agar konflik yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Prosesi adat tersebut juga dimaknai sebagai komitmen bersama, di mana setiap pelanggaran terhadap sumpah perdamaian diyakini akan mendapatkan sanksi adat dan kutukan dari para leluhur.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan momentum penting bagi masyarakat Negeri Liang untuk kembali mempererat persaudaraan.

“Pertemuan hari ini adalah momentum pembuktian bahwa kasih sayang, persaudaraan, dan keinginan untuk hidup damai jauh lebih kuat daripada amarah yang sempat memisahkan kita. Saya merasa bangga bisa hadir pada acara Makan Patita ini,” ujar Gubernur.

Gubernur menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, pihaknya menyambut baik pelaksanaan Makan Patita sebagai wujud memperkokoh semangat kebersamaan dan persatuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai orang basudara dan pela gandong yang hidup dalam tradisi Makan Patita diharapkan terus diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

“Kesempatan ini harus dimaknai sebagai wujud keterlibatan bersama dan introspeksi terhadap berbagai bentuk interaksi sosial, baik dengan sesama manusia maupun lingkungan, khususnya di Negeri Liang yang sama-sama kita cintai,” tambahnya.

Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa konflik dan pertikaian hanya akan meninggalkan luka, baik secara fisik, materi, maupun psikologis. Terjebak dalam dendam, menurutnya, hanya akan merugikan masa depan generasi mendatang.
“Tidak ada pemenang dalam sebuah konflik. Yang ada hanyalah kehilangan,” tegas Gubernur.

Ia juga menekankan bahwa ukhuwah atau persaudaraan merupakan modal dasar untuk saling menghidupi dan membangun Maluku secara bersama-sama. Gubernur mengutip ungkapan luhur orang Maluku, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, serta sagu salempeng di patah dua, sebagai spirit kebersamaan sejati orang basudara.

“Untuk itu, saya mengajak seluruh warga Negeri Liang, mari katong jaga Maluku bae-bae. Siapa lagi yang mau bangun Maluku kalau bukan ale dengan beta,” ajaknya.
Sebagai penutup, Gubernur mengutip sebuah kalimat bijak, “Perdamaian tidak ditemukan dengan ketiadaan masalah, tetapi dengan kehadiran kemauan untuk menyelesaikannya bersama.”

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura, Bupati Maluku Tengah, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Raja Negeri Liang, serta seluruh masyarakat yang telah bersungguh-sungguh mewujudkan rekonsiliasi perdamaian melalui Makan Patita.

Turut hadir mendampingi Gubernur Maluku dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Provinsi Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XV/Pattimura atau yang mewakili, Bupati Maluku Tengah beserta Ibu, Ketua MUI Provinsi Maluku, Camat Salahutu beserta jajaran, Raja Negeri Liang, para Raja se-Jazirah, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat. (Chey)