beritasumbernews.com

Ambon – beritasumbernews.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menegaskan bahwa penguatan pranata adat merupakan elemen strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah yang memiliki karakter sosial dan budaya kuat seperti Maluku.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat menerima audiensi Majelis Latupati Kota Ambon di ruang tamu Kapolda Maluku, Rabu (28/1/2026). Pertemuan ini dihadiri Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Raja Rutong Reza Maspaitella, para Raja, serta perwakilan negeri adat. Turut mendampingi Kapolda, Direktur Binmas, Kabid Humas, dan Wadir Intelkam Polda Maluku.

Kapolda menekankan bahwa stabilitas keamanan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Peran tokoh adat dan Raja-raja sebagai pemimpin sosial dengan legitimasi kuat di tengah masyarakat dinilai sangat menentukan terciptanya harmoni sosial.

“Kami menyadari tantangan sosial yang ada cukup kompleks. Namun dengan doa, kebersamaan, dan sinergi yang baik antara Polri dan masyarakat adat, saya yakin persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan. Yang terpenting adalah menjaga Maluku tetap harmonis secara sosial,” ujar Kapolda.

Ia menjelaskan, berbagai gangguan kamtibmas sering kali berakar dari persoalan sosial yang tidak tertangani sejak dini di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pranata adat menjadi langkah preventif yang efektif dalam mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan.

Menurut Kapolda, sistem adat Maluku sejatinya sangat lengkap, mulai dari Raja, soa, saniri, kewang, hingga Kepala Pemerintahan Negeri (KPN). Jika difungsikan secara optimal dan selaras dengan hukum nasional, sistem tersebut mampu menyelesaikan persoalan secara adil dan bermartabat.

“Negara telah memberi ruang bagi penyelesaian perkara berbasis adat. Tantangannya adalah bagaimana kita menyusun mekanisme yang efektif dan tidak bertentangan dengan hukum positif,” tegasnya.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman awal antara Polda Maluku dan Majelis Latupati Kota Ambon untuk merumuskan langkah-langkah konkret penguatan pranata adat yang akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pertemuan Kapolda Maluku dengan Majelis Latupati Kota Ambon mencerminkan pendekatan Polri Presisi yang menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama pemeliharaan kamtibmas. Alih-alih menunggu konflik bermuara pada penindakan hukum, Polri justru hadir di hulu persoalan sosial dengan memperkuat pranata adat sebagai mekanisme penyelesaian yang berkeadilan dan berakar pada kearifan lokal.

Langkah ini sejalan dengan agenda nasional penguatan keamanan berbasis partisipasi masyarakat, di mana tokoh adat dan Raja-raja diposisikan sebagai mitra strategis negara. Dalam konteks Maluku—wilayah dengan struktur adat yang masih hidup—pranata adat bukan sekadar warisan budaya, melainkan instrumen efektif menjaga stabilitas sosial dan nasional.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa Polri Presisi tidak hanya hadir melalui teknologi dan penegakan hukum modern, tetapi juga melalui sensitivitas sosial dan pemahaman mendalam terhadap karakter masyarakat. Jika dikonsolidasikan secara berkelanjutan dengan pemerintah daerah, model ini berpotensi menjadi best practice nasional dalam pengelolaan kamtibmas berbasis kearifan lokal.(**)

Ambon – beritasumbernews.com – Personel Polsubsektor KPYS Dobo, Polres Kepulauan Aru akan melakukan penanaman jagung pipil di lahan Kelompok Tani Makmur, Kilometer 07, Desa Durjela, Kabupaten Kepulauan Aru.

Penanaman jagung oleh personel Polsubsektor KPYS Dobo bersama kelompok tani Makmur dan instansi terkait, akan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Sebelum penanaman, hari ini Kamis (29/1/2026), dilakukan survey lokasi lahan yang dipimpin oleh Kapolsubsektor KPYS Dobo IPDA Rifai Alkatiri, S.H. Hadir Koordinator BPP Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Joel Lagiduay, SST., M.Si, Ketua Team Kerja Penyuluh Kabupaten Kepulauan Aru, Elvinsye Latuperissa S.Pt., M.P, Bhabinkamtibmas Desa Durjela AIPDA M.E.E Pattiasina, Penyuluh Pertanian Desa Durjela dan Personel Polsubsektor KPYS Dobo.

“Hari ini bertempat di lahan kelompok tani Makmur di Kilometer 07 Desa Durjela kami lakukan pemantauan lahan untuk menentukan titik koordinat lahan untuk rencana penanaman jagung pipil,” kata Kapolsubsektor KPYS Dobo, Ipda Rifai Alkitiri.

Selain survey, Ipda Rifai mengaku pihaknya juga melakukan pengukuran lahan. Pengukuran dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dan penyuluh pertanian. Ini menjadi tahapan krusial dalam persiapan penanaman jagung, terutama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional di wilayah Desa Durjela Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

“Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara aparat kepolisian, penyuluh, dan kelompok tani untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan memastikan produktivitas pertanian,” jelasnya.

Pemantauan dan pengukuran lahan kosong yang siap ditanami jagung penting dilakukan untuk menentukan luas lahan, menghitung estimasi hasil panen, kebutuhan pupuk, dan benih. Selain itu, juga untuk emastikan batas-batas tanah yang jelas agar terhindar dari sengketa antarwarga atau dengan pihak lain.

“Kami juga mengatur tata letak tanam untuk memudahkan perawatan dan panen, khususnya jika penanaman dilakukan secara serentak. Kita juga mendorong petani untuk memaksimalkan produktivitas lahan dan memberikan penyuluhan mengenai teknik penanaman yang efektif,” jelasnya.

Di sisi lain, agar proses penanaman berjalan lancar, personel juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

“Adapun semua proses penanaman perawatan akan ditanggung oleh Kapolsubsektor KPYS Dobo dan personil,” pungkasnya. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Kepolisian Daerah Maluku melaksanakan upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian yang dihelat di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku, Kamis (29/1/2026).

Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.I.K., M.H memimpin langsung upacara penganugerahan Satyalancana Pengabdian kepada ratusan anggota yang telah mengabdi dengan baik selama 8 tahun, 16, 24, dan 32 tahun.

Dalam sambutannya, Brigjen Imam berharap penghargaan yang diberikan dapat menjadi motivasi bagi penerima sekaligus teladan untuk anggota Polri lainnya.

“Semoga penghargaan ini bisa menjadi teladan bagi anggota Polri lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian demi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” harapnya.

Pada kesempatan itu, Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel Polda Maluku atas dedikasi dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas kepolisian.

Menurutnya, pengabdian yang konsisten dan profesional menjadi kunci terwujudnya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Maluku.

Ia mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia telah menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pengabdian 8, 16, 24, dan 32 Tahun kepada anggota Polri, khususnya personel Polda Maluku. Penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara atas darma bakti, kesetiaan, dan pengabdian luar biasa anggota Polri kepada bangsa dan negara selama masa kedinasan.

Penghargaan yang diterima tersebut, kata Wakapolda, tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan hak administratif, melainkan kehormatan yang mengandung tanggung jawab moral dan profesional yang lebih besar di masa mendatang. Para penerima tanda kehormatan diharapkan dapat terus mendukung transformasi Polri yang menyeluruh, terutama dalam perubahan nilai, moral, etika, dan orientasi pelayanan yang berpusat pada masyarakat.

“Kepada seluruh personel yang menerima tanda kehormatan, agar senantiasa menjaga integritas, bersikap humanis, adaptif, dan profesional dalam menghadapi dinamika tugas yang semakin kompleks,” pesannya.

Menutup amanatnya, Wakapolda mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghindari segala bentuk pelanggaran, memanfaatkan waktu dengan kegiatan positif, serta menjadikan momentum penganugerahan ini sebagai dorongan untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik.(**)

Seleksi SIPSS 2026, Dua Peserta Jalani Tes CAT Psikologi

Ambon – beritasumbernews.com – Sebanyak dua peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Anggaran 2026 menjalani tes Computer Assisted Tes (CAT) Psikologi.

Tes CAT Psikologi ini dilaksanakan oleh Biro SDM selaku Panitia Daerah (Panda) Polda Maluku yang bertempat di ruang Asesmen Biro SDM Markas Polda Maluku, Rabu (28/1/2026).

“Ada dua peserta yang ikut seleksi SIPSS Tahun Anggaran 2026 hari ini menjalani tes CAT psikologi,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, S.I.K., M.Si.

Pelaksanaan CAT ini yang dijalani dua peserta tersebut meliputi aspek kemampuan komputer (TKK), pengetahuan asesmen mental idealis (AMI) dan penelusuran mental kepribadian (PMK).

Menurut Kombes Rositah, tes CAT psikologi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam melahirkan calon-calon SIPSS yang handal dan bermental kepribadian yang baik.

“Semoga kedua peserta dapat menjalani tes dengan baik, sehingga menjadi perwira-perwira yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara khususnya di wilayah Polda Maluku,” harapnya.

Dalam kegiatan tersebut, selain personel Biro SDM, turut hadir pengawas internal dari Subid Provos dan Subid Paminal Bid Propam Polda Maluku serta pengawas eksternal dari LSM Mavindo, perwakilan Media dan perwakilan teknisi IT dari Politeknik Negeri Ambon. (**)

Ambon – beritasumbernews.com – Personel Polsek Kormomolin, Polres Kepulauan Tanimbar, menyiapkan lahan pertanian untuk penanaman jagung di desa Lorwembun, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (29/1/2026).

Lahan yang disiapkan untuk penanaman jagung jenis hybrida ini milik keluarga Esterlinus Melsasail, seluas kurang lebih 1,5 hektar.

“Penyiapan lahan dilaksanakan dengan cara survey lokasi, penentuan batas lahan, membersihkan rumput, semak belukar untuk penanaman jagung yang rencananya akan dilakukan secara serentak,” kata Kapolsek Kormomolin, IPDA I GD Hendra B. Arimbawa.

Ipda Hendra mengaku pihaknya siap mendukung mensukseskan penanaman jagung di desa Lorwembun, sebagai wujud dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.

“Lahan sudah siap untuk digunakan. Dan kami siap mendukung mensukseskan program ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Dalam kegiatan penyiapan lahan, turut hadir Bhabinkamtibmas Desa Lorwembun, Bhabinkamtibmas Desa Alusi Kelaan, Bhabinkamtibmas Desa Alusi Bukjalim, Bhabinkamtibmas Desa Alusi Batjas dan Aluso Tamrian serta Pemilik Lahan. ( chey)

JAKARTA – beritasumbernews.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program SKALA terus memperkuat kolaborasi strategis dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi (ex-post measurement) di daerah. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Mid-Term Review dan pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA tahun 2025 di Command Center BSKDN pada Selasa, 27 Januari 2026.

Lebih lanjut, dalam sambutannya Yusharto menegaskan, penguatan pengukuran dampak kebijakan merupakan fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di tingkat pusat dan daerah. Menurutnya, kebijakan yang baik bukan hanya kebijakan yang selesai disusun dan diimplementasikan, tetapi kebijakan yang dapat diukur dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting,” ungkapnya.

Melalui kolaborasi ini, BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan. Kerangka ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan, sekaligus menjadi pijakan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.

Selain itu, Yusharto mengatakan, kolaborasi pihaknya dengan SKALA juga diarahkan pada pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi dengan pemanfaatan data resmi dan big data, serta memastikan validitas data melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Upaya ini bertujuan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Sementara itu, dalam rangka memperkuat kapasitas daerah, BSKDN bersama SKALA juga turut melakukan sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar yang telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, dan sejumlah pemerintah daerah.

“Dalam pandangan kami, Policy brief ini menjadi penting, sebagai jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Yusharto menegaskan, pihaknya berkomitmen mendorong replikasi policy brief dan inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA ke wilayah lain di luar cakupan program. Langkah ini diharapkan dapat memperluas dampak praktik kebijakan yang telah terbukti efektif secara nasional.

“Cakupan program harus terus diperluas ke daerah lainnya, agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas,” pungkasnya.

AMBON – beritasumbernews.com — Komisi IV DPRD provinsi Maluku, memberikan perhatian serius terhadap penurunan signifikan kuota haji untuk Provinsi Maluku tahun 2026.

Juru bicara Komisi IV, Wellem Kurnala, mengungkapkan, penurunan kuota dari sekitar dua ribu jemaah pada tahun 2023 dan 2024 menjadi hanya 500 jemaah pada 2026, patut disikapi serius.

“Dengan kuota cuma 500, pertanyaannya siapa yang mau diberangkatkan? Sementara antrean jamaah haji di Maluku sudah ribuan orang dan waiting list masih sangat panjang,” tandas Welem kepada awak media di gedung aspirasi rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (28/1) siang.

Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Komisi IV berencana memanggil Wilayah Haji Kementerian Urusan haji guna mendengar penjelasan terkait penetapan kuota tersebut.

Wakil rakyat dapil enam itu menegaskan, kebijakan kuota haji bukan berada di tingkat provinsi, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian. Namun demikian, DPRD Maluku akan mendorong agar ada langkah konkret, termasuk upaya melobi pemerintah pusat.

“Keluhan masyarakat terlalu banyak. Kita harus menyampaikan ini ke kementerian supaya Maluku mendapat perhatian khusus. Jangan sampai jemaah yang sudah menunggu bertahun-tahun justru makin tidak jelas keberangkatannya,” tandas Kurnalla, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo Provinsi Maluku ini.
Ia bahkan mengancam akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan melakukan kunjungan langsung ke kementerian, apabila persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti.

“Ini soal kepentingan masyarakat dan kebutuhan rohani. Ini bukan wisata rohani, ini ibadah. Jangan main-main dengan urusan haji, karena bisa polemik besar di Maluku,” sergah Wellem Kurnala, Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku. (**)

Ambon, -beritasumbernews.com – 

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tengah merealisasikan pembangunan sangkar burung mini sebagai bagian dari konsep kebun binatang mini, dengan total anggaran lebih dari Rp1 miliar.

Tahap pertama pembangunan dengan alokasi Rp400 juta telah rampung sesuai standar teknis dan jadwal, sementara tahap kedua senilai Rp 600 juta dijadwalkan akan dilaksanakan Di 2026.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Ivony Latuputty, dalam keterangan pers Rabu (28/01/2026), menjelaskan bahwa gagasan pembangunan fasilitas tersebut berawal dari kunjungan kerja Wali Kota Ambon.

Dari kunjungan tersebut, muncul ide untuk menyediakan tempat penampungan sementara bagi satwa sebelum dilepasliarkan atau dirawat secara berkelanjutan.

“Fasilitas ini dikembangkan bukan hanya sebagai tempat perawatan satwa, tetapi juga sebagai sarana edukasi, konservasi, dan objek wisata mini bagi masyarakat,” jelas Ivony.

Menurutnya, sangkar burung mini ini dirancang untuk menampung tiga kategori satwa, yakni kuskus sebagai satwa dilindungi, burung kakaktua yang memiliki nilai ekologis tinggi, serta burung umum seperti nuri dengan berbagai jenis dan warna yang menarik.

Ivony menyebutkan bahwa anggaran tahap pertama digunakan untuk membangun rumah operasional, rumah pakan, area penyimpanan makanan, tempat istirahat petugas, serta pondasi utama bangunan yang dirancang kuat dan sesuai standar konstruksi.

“Seluruh proses pengadaan tahap pertama telah melalui mekanisme tender terbuka dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan, dengan kontrak ditandatangani pada September dan diselesaikan pada Desember tahun lalu,” ujarnya.

Dalam perencanaan awal, kebutuhan anggaran keseluruhan proyek diperkirakan mencapai Rp.3,8 miliar, mencakup pembangunan fasilitas utama dan pendukung, pengadaan satwa, peralatan, serta biaya pemeliharaan.

Namun, demi efisiensi anggaran dan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah, proyek dilaksanakan secara bertahap.
Untuk tahap kedua pada 2026, anggaran Rp600 juta akan digunakan untuk pembangunan rangka baja bagian atas, pemasangan jaring pengaman, pintu masuk dan keluar, serta berbagai aksesoris pendukung. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk pengadaan satwa, perlengkapan medis, bahan pakan, serta persiapan operasional fasilitas.

Ivony menegaskan bahwa pembangunan sangkar burung mini ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi satwa dan keanekaragaman hayati, khususnya bagi generasi muda. Fasilitas ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi sekolah-sekolah serta mendukung kegiatan penelitian bekerja sama dengan perguruan tinggi di Ambon dan Maluku.

“Kami berharap fasilitas ini dapat menjadi daya tarik wisata baru sekaligus memperkuat citra Kota Ambon sebagai kota yang peduli lingkungan dan konservasi,” pungkas Ivony.(chey)

AMBON –  beritasumbernews.com – Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin Wattimena, menegaskan bahwa pelayanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan layanan berbasis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), bukan layanan gratis bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon saat diwawancarai usai menghadiri acara wisuda Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Rabu (28/1/2026).

Menurut Bodewin, PDAM merupakan perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pelayanan sekaligus bisnis. Oleh karena itu, masyarakat yang menikmati layanan air bersih wajib membayar sesuai pemakaian untuk menopang operasional perusahaan.

“Air bersih itu jasa. PDAM membangun pipa utama, mesin, jaringan distribusi, serta membayar tenaga kerja. Semua itu butuh biaya, dan itulah yang dibayar masyarakat melalui retribusi,” ujar Bodewin.

Ia menjelaskan, berbeda dengan pajak yang merupakan kewajiban masyarakat kepada pemerintah tanpa imbalan langsung, retribusi dibayarkan sebagai balasan atas jasa yang diterima. Contohnya, pembayaran air PDAM disesuaikan dengan jumlah pemakaian oleh pelanggan.

“Kalau pajak, masyarakat menyumbang untuk pembangunan umum seperti jalan. Tapi kalau retribusi PDAM, itu supaya perusahaan punya dana untuk perbaikan mesin, pembangunan jaringan baru, dan menjaga keberlanjutan layanan,” jelasnya.

Bodewin menambahkan, pemasangan jaringan air ke rumah-rumah warga juga membutuhkan biaya. Kecuali jika ada program khusus dari pemerintah dengan sumber pendanaan tertentu, maka pemasangan bisa dilakukan secara gratis.

“Tidak bisa serta-merta semua minta gratis. Kecuali ada program pemerintah yang memang dibiayai khusus. Semua mekanismenya jelas, ada aturan dan dasar hukumnya,” tegas Wali Kota.

Ia berharap masyarakat memahami mekanisme kerja PDAM agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pembayaran air bersih. Menurutnya, keberlangsungan layanan air sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

“Kalau masyarakat mau pelayanan air bersih yang berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah, maka mekanisme ini harus dipahami bersama,” tutupnya. (**)

AMBON – beritasumbernews.com –Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon mencatat sejarah baru dengan menggelar wisuda periode Januari 2026, yang menjadi wisuda pertama yang dilaksanakan pada bulan Januari sejak Unpatti berdiri. Sebanyak 1.340 lulusan resmi dikukuhkan dalam prosesi wisuda yang berlangsung di Aula Universitas Pattimura, Rabu (28/1/2026).

Wisuda dipimpin langsung oleh Rektor Unpatti, Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan wisuda dengan lancar serta menegaskan bahwa momen ini merupakan kemenangan akademik bagi para lulusan.

“Ini adalah fase penting dalam perjalanan intelektual saudara-saudara untuk melangkah menuju pengabdian di tengah masyarakat,” ujar Rektor.

Dari total 1.340 wisudawan, terdiri atas 958 lulusan program Sarjana, 78 lulusan Magister, serta 304 lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), termasuk lulusan dari program SDK dan PSDKU.

Rektor menjelaskan, wisuda Januari merupakan bagian dari kebijakan baru Unpatti yang kini menyelenggarakan wisuda empat kali dalam setahun, yakni Januari, Juli, Oktober, dan bertepatan dengan Dies Natalis universitas. Kebijakan ini diambil menyusul tingginya jumlah mahasiswa Unpatti yang mencapai sekitar 34.000 mahasiswa terdaftar, dengan 28.000 mahasiswa aktif pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026.

Dalam upaya mewujudkan visi “Unpatti Unggul Bersinar Menuju World Class University”, universitas terus mendorong peningkatan mutu akademik melalui penguatan akreditasi unggul dan internasional, riset berdampak bagi masyarakat, serta kolaborasi dengan dunia usaha, industri, dan mitra nasional maupun internasional. Saat ini, Unpatti telah memiliki 15 program studi berakreditasi Unggul dan 5 program studi yang dipersiapkan untuk akreditasi internasional di bidang kelautan dan perikanan.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir Unpatti memperoleh izin pembukaan 17 program studi baru. Total program studi kini mencapai 115, dan akan bertambah dengan pembukaan program vokasi serta program spesialis kedokteran.

Dari sisi sumber daya manusia, Unpatti memiliki 1.370 dosen, dengan 95 Guru Besar aktif dan 419 dosen bergelar doktor. Pada periode Oktober 2025 hingga Januari 2026, sebanyak 8 dosen dikukuhkan sebagai Guru Besar.

Menutup sambutannya, Rektor menekankan pentingnya kesiapan lulusan menghadapi era transformasi digital dengan tetap menjunjung integritas dan etika.

“Teknologi harus menjadi alat untuk menciptakan solusi. Teruslah belajar, jaga nama baik almamater, dan jadilah lulusan Unpatti yang memberi dampak bagi masyarakat,” pesan Rektor.

Rektor juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua wisudawan, civitas akademika, serta pemerintah pusat dan daerah atas dukungan berkelanjutan bagi pengembangan Universitas Pattimura. (Chey)