Karpan,beritasumbernews.com
Rapat Paripurna DPRD Provmal dalam Penyampaian Ranperda Perubahan Tahun 2021″ Fraksi- Fraksi Serang PDIP “ dan saat itu di hadapan sidang Watubun meminta Maaf .
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) tentang perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 Rabu,29 September 2021 ,diruang sidang paripurna DPRD Maluku PDIP di serang habis-habisan oleh ketua dan anggota fraksi terkait pernyataan Edwin Huwae, yang menyatakan , diduga ada perselingkuhan DPRD dengan eksekutif terkait pembahasan kilat KUA dan PPAS RAPBD perubahan Maluku tahun 2021.
Terhadap hal tersebut, Ketua Fraksi Benhur Watubun meminta maaf atas pernyataan Huwae.
Watubun mengatakan” atas nama Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku memohon maaf atas pernyataan yang dilakukan salah satu anggota fraksi PDIP yang telah menimbulkan kegaduhan politik bisa juga menyebabkan tragedi kominikasi di antara seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku .”ucapnya
Ditegaskan Watubun bahwa pernyataan yang di keluarkan tersebut, bukan atas nama fraksi PDIP tetapi itu adalah pernyataan pribadi Edwin Huwae dengan mencermati situasi dan kondisi yang terjadi.
Oleh karena itu ,jika expos – expos politik itu juga dengan tujuan- tujuan terselubung sebagai progresi bertangungjawab atas seluruh pernyataan yang dilakukan oleh Huwae .
Untuk itu, Watubun meminta beberapa hal yakni Pertama publik menilai terhadap setiap pernyataan yang dikeluarkan anggota DPRD karena di hari ini, pernyataan tersebut telah menyebut reaksi publik melalui fraksi- fraksi yang ada di DPRD Provinsi Maluku.
Kedua,meminta pimpinan tegas terhadap sikap fraksi- fraksi, karena antara hak dan kewajiban kita sebagai anggota DPRD harus seimbang, jika kita maksimalkan hak mestinya kewaajiban kita sebagai anggota DPRD termasuk menghadiri seluruh rapat- rapat itu adalah hal yang sangat substaniel.
Ketiga,meminta pimpinan apa yang disampaikan oleh seluruh fraksi- fraksi harus di jamin Karena itu adalah sebuah kewajiban konstitusi yang dilakukan termasuk PDIP.
Dengan demikian ,kita telah melalukan pembicaraan internal termasuk lintas fraksi dan sebagai ketua fraksi Watubun bertangungjawab KUA dan PPAS RAPBD Perubahan tahun 2021 Dan yang terakhir diminta juga sebagaimana yang diminta fraksi- fraksi hari ini, diproses sesuai Undang- undang .” Tutupnya
(chey)
