Halut,beritasumbernews com
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam realisasi anggaran dari total anggaran 1,1 Trilyun Pemda Halut baru capai realisasi enam ratus tiga belas milyar.

Hal tersebut di sebutkan oleh Ketua Komisi II DPRD Halut Samsul Bahri Umar pada wartawan kemarin di ruang Komisi II DPRD Halut, usai rapat bersama Dinas Keuangan dan aset daerah Kab.Halut menyebutkan bahwa” realisasi belanja hingga saat ini baru mencapai lima ratus delapan juta. Ungkap Samsul

Menurutnya” sehingga dari realisasi anggaran Pemda Halut baru di bawah 50% sementara kurang dua bulan waktunya tutup buku akhir tahun anggaran. Cetusnya

Di tanyakan progresnya di akhir tahun ini apakah bisa sama dengan 2020 ataukah tidak, jawaban OPD terkait bahwa semoga hal tersebut bisa sama, karena LPPD Bupati 2020 yang di sampaikan ke DPRD itu Pemda hanya mencapai pada angka 900 sekian juta. Terang Samsul

Pasalnya” enam ratus 12 milyar sisa dua bulan dengan berharap pada posisi DAU dua bulan, dengan posisi DBLH ada selisi kurang bayar itu ada selisi 63 milyar, dan dari selisi 63 milyar kurang bayar itu di dapati juga ada selisi kelebihan bayar 40 milyar sehingga jika itu terjadi maka Pemda Halut hanya mendapat 20 milyar. Jelas Samsul

Kata Samsul kenapa demikian karena 40 sudah di potong oleh Kemenkeu sebagai selisi kelebihan bayar sehingga Pemda dalam koordinasinya lewat Kaban Keuangan agar selisi kurang bayar itu dapat di tahan guna menutupi kekurangan yang ada. Tutur Samsul

Samsul menambahkan bahwa jika 63 milyar itu terealisasi pendapatan dengan baik maka akan bisa capai hingga 200 milyar lebih sehingga hestimasi bisa sama dengan 2020 pada angka 900 milyar lebih, dari total yang di sepakati pada APBD perubahan yakni 1 Trilyun lebih. Sebut Samsul

Itu berarti pihak Pemerintah Kab.Halut kurang lebih 200 milyar lebih tidak mencapai, sehingga harus di dorong lagi di tahun berikutnya yakni 2022 nanti.

Sementara di tempat terpisah Kaban Keuangan dan aset daerah Mahmud Lasidji yang di temui di ruang kerjanya menjelaskan bahwa” dari 1,2 Trilyun yang di usahakan mungkin pihaknya hanya bisa capai di angka sembilan ratusan. Selasa 26/10/2021

Menurutnya” sehingga kemungkinan besar dari penerimaan yang lain berhubung pinjaman juga belum di setujui oleh Pemerintah pusat dan itu akan di setujui pada tahun 2022 nanti. Ungkapnya

Lanjutnya” hal ini akan terbawa ke tahun 2022 dan semua kegiatan yang belum terselesaikan di tahun 2021 akan di selesaikan di tahun 2022. Sebut Kaban

Katanya” pihaknya akan tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga akan mencapai target seperti di tahun 2020, realisasinya untuk penerimaan maupun belanja. Pungkasnya

Hal tersebut di karenakan saat itu ada pada posisi devisit sehingga pihaknya berusaha lakukan pinjaman, namun pinjaman tersebut juga secara aturan yang mana pinjaman itu harus ada di awal tahun, karena ada pada penyusunan APBD awal tahun karena di perubahan APBD tidak di perkenankan. Jelasnya

Hal tersebut di katakannya bahwa kecuali menutupi arus kas yang mana kekurangan arus kas yang di selesaikan pada tahun berkenan sehingga untuk sisanya itu kemungkinan akan di anggarkan kembali pada tahun 2022. Terangnya

Pasalnya” untuk pihaknya sekarang lagi mengistimasi kegiatan mana saja yang akan di lakukan di tahun 2022, tambahnya bahwa belanja tahun 2021 hampir sama dengan tahun 2020 itu kurang lebih 900 milyard, sehingga di tahun 2021 ini pihaknya akan berusaha di posisi 900 sampai 1 Trilyun. Tutur Kaban

Kata Kaban” hal tersebut menandakan bahwa pihaknya masih kekurangan kurang lebih mencapai 200 milyard dari rencana pagu dari yang telah di sepakati dengan pihak DPRD. Jelasnya

Karena memang beberapa hal yang di lakukan itu bahwa DBH provinsi yang di lakukan di tahun 2021 ini pada posisi ada di triwulan 3, sementara triwulan 4 itu akan menyeberang di tahun 2022. Bebernya

Harapannya sampai sekarang DBH provinsi itu juga masih pada posisi triwulan 1, sementara 2,3 sampai sekarang belum ada realisasi karena belum ada karena kemungkinan provinsi kemarin itu mempunyai hajad kegiatan Nasional yakni STQ.

Sedangkan DBH pusat sudah masuk pada triwulan 3 tinggal triwulan 4 yang belum masuk, sehingga dengan adanya triwulan 4 masuk maka bisa menjadi untuk belanja daerah. Pungkasnya

Sementara dari dalam masing – masing OPD adalah dari DAK, jadi tergantung pada OPD jika bisa memaksimalkan maka akan bisa masuk ke Kas Daerah. Ujarnya

Sehingga harapannya pihak OPD segera tindak lanjut, dan harus tindak lanjutnya cepat sehingga bisa secepatnya di realisasi, namun juga tergantung fisik di lapangan karena DAK ini realisasinya tergantung fisik di lapangan. Ujar Kaban
(Endy-21)