Waesala,beritasumbernews.com
Dalam kegiatan Direktorat Pasca Sarjana Unpatti dalam rangka acara pengabdian masyarakat dan seminar pendidikan Mahasiswa pasca Sarjana program studi manejemen pendidikan angkatan IX kelas kerjasama seram bagian barat yang di gelar di Desa Waesala Jumat Kemarin di Waesala menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kab SBB
Hal ini di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.SBB Drs John Tahya saat menyampaikan sambutan di kegiatan tersebut di Waesala, Kadis menyampaikan bahwa” pihaknya merasa gembira dengan adanya kegiatan tersebut.
Lanjut Kadis” yang menjadi perhatian bagi pihaknya kata Kadis yaitu terkait dengan muatan seminar yang di lakukan oleh Mahasiswa pasca Sarjana tersebut.
Kata Kadis” ada beberapa isu sentral yang menjadi pergumulan Dinas Pendidikan Kab.SBB, beberapa isu strategis yang akan di hadapi oleh Dinas Pendidikan adalah salah satu dampak akibat di terbitkan peraturan Bupati SBB Nomor 40 tahun 2018.
Bahkan telah membuat semua UPTD Dinas Pendidikan di Kab SBB secara struktural kelembagaannya itu gugur dan berstatus sebagai badan fungsional yang kemudian sejumlah kewenangan itu di tarik ke Dinas Kabupaten. Terang Kadis
Kadis pun memaparkan terkait Kantor Dinas Pendidikan Kab SBB yang terkesan sembarutan, itu menunjukan bahwa Pendidikan di SBB juga semberaut. Ujar Kadis
Kadis berharap semua peserta yang datang dari para Guru TK,SD, SMA agar dapat memberikan kajian – kajian karena pihak Dinas sudah cakapkan dengan Bupati saat ini guna mencabut peraturan Bupati tersebut. Jelas Kadis
Hal itu guna di kaji ulang, karena sangat berpengaruh terhadap lemahnya pendidikan di Kab.SBB, pengawas Dinas terhadap mutu lemah karena tidak ada operasional secara teknis, karena kelembagaannya sudah di susubkan. Beber Kadis
Hal tersebut kata Kadis, sehingga yang di berikan tanggung jawab adalah pengawas dan itu pun tanggung jawab ganda. Tutur Kadis
Kadis juga menambahkan bahwa” hal itu mengakibatkan pengawalan mutu tidak jalan, dan sebagian peran besar Dinas yang mestinya di distribusikan yang menjadi pekerjaan bersama ternyata di tarik.
Menurut hemat Dinas bahwa tata kelola yang menjadi target Bupati itu harus segera di tinjau ulang, harapan kadis hal tersebut juga menjadi bahan kajian.
Dalam Diskusi Dinas dengan Badan Nasional Standar (BNST) Provinsi Maluku itupun menjadi harapan Dinas guna menjadi kajian bersama, karena kesiapan Kab.SBB pada sekolah – sekolah pendidikan dasar menganggap BNST itu dalam aktifitas penilaian akreditasi sekolah itu hal yang biasa saja. Tutup Kadis
(Yan L)
