
Ambon, beritasumbernews.com – Sebuah insiden tabrakan senggol terjadi di depan Kantor DPRD Kota Ambon, Jalan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, pada Kamis (27/3). Kecelakaan ini melibatkan mobil sedan Mitsubishi berplat nomor DE 1208 LD dan dump truck berwarna kuning. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya insiden tabrakan, tetapi juga cekcok sengit antar sopir, keputusan ganti rugi yang kontroversial, serta upaya menghalangi wartawan dalam meliput kejadian.
Berdasarkan pantauan Media Indolensa dan keterangan salah seorang saksi yang enggan disebutkan namanya, perdebatan antara kedua sopir berlangsung sengit hingga menarik perhatian warga sekitar. Personel Lantas PJR yang melintas di lokasi akhirnya turun tangan untuk meredam ketegangan.
Namun, yang memicu tanda tanya adalah penyelesaian di tempat. Sopir dump truck justru diminta membayar ganti rugi sebesar Rp500 ribu kepada pengemudi sedan Mitsubishi, meskipun belum ada kejelasan siapa yang bersalah dalam insiden ini. Bahkan, berdasarkan rekaman video yang diambil oleh sejumlah wartawan, polisi tampak langsung meminta sopir dump truck membayar tanpa lebih dulu meminta keterangan saksi-saksi di lokasi.
Di tengah situasi yang sudah menimbulkan tanda tanya, seorang pria berpakaian rapi, mengenakan kemeja batik dan kacamata, tiba-tiba mencegat beberapa wartawan di lokasi dan melarang mereka mengambil dokumentasi dalam bentuk video maupun foto.
Padahal, sejumlah wartawan yang bertugas di DPRD Kota Ambon saat kejadian sudah lebih dulu mendengar cekcok dari lokasi kecelakaan dan berhasil merekam sebagian kejadian. Upaya menghalangi peliputan ini menimbulkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang ingin ditutup-tutupi terkait penyelesaian kecelakaan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait kronologi kejadian dan alasan keputusan ganti rugi yang dinilai janggal.
Mengapa sopir dump truck yang harus membayar tanpa proses penyelidikan?
Siapa pria misterius yang melarang wartawan mengambil gambar?
Apakah ada kepentingan tertentu di balik keputusan ini?
Pertanyaan-pertanyaan ini masih menunggu jawaban dari pihak berwenang.
