Coskantinus Kolatfeka, Berharap Pihak Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Wilayah Maluku Harus Profesional

Ambon – beritasumbernews.com – Coskantinus Kolatfeka memberikan sport kepada teman teman media untuk terus mendalami masalah ini demi kepetingan Keterbukaan informasi Publik bahwa ada anggaran negara cukup singnikan jumlahnya yang diperuntukan untuk kepentingan Peningkatan SDM pada lingkungan kerja keuskupan Amboina.

Oleh karena kepentingan publik maka, sebagai Penanggung jawab BPBPK harus membuka diri untuk memberikan keterangan terkait uang negara yang telah diperuntukkan.

“Sangat tegas arahan bapak presiden Prabowo di berbagai kesempatan bahwa Indonesia harus bebas dari Korupsi, jika ada dugaan pekerjaan tersebut, berpotensi atau disinyalir berbau korupsi maka sebagai Kader Gerindra mendesak Kejaksaan dan semua elemen penegak Hukum untuk mengambil bagian sesuai kewenangannya.

“Bagi saya karakter pihak pelaksana yang mencoba dan sengaja meraut keuntungan dari kegiatan ini harus di periksa karena Rp 14, 853.000.000, ini uang negera.

Dirinya berharap Keuskupan merespon secara kelembagaan terhadap persoalan ini, karena manfaat dari pembangun ini untuk kepentingan Keuskupan dalam rangka peningkatan SDM para Seminari.

Proyek fisik KPA Xaverianum Ambon ini, adalah karya dan desain. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Maluku. Terdiri Bangunan asrama dan gedung pendidikan para calon seminari masing-masing berkapasitas dua lantai, mentereng terlihat dari luar tetapi kualitas patut dipertanyakan.

Dua gedung KPA Xaverianum ini, hadir atas proposal pihak Keuskupan Amboina. Dan pembangunannya diatas lahan milik Keuskupan Amboina di Air Louw, Desa Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon provinsi Maluku. Dan penanggung jawab atau Satkernya adalah Ridwan serta Kusnadi sebagai PPK.
Para penanggung jawab ini, terdeteksi telah berpindah tugas ke daratan Sulawesi. Kendati berpindah tugas, keduanya meninggalkan bara api.

Sebelumnya, Penanggung jawab Teknis Pelaksanaan Seluruh Pembangunan Keuskupan Amboina di Desa Air Louw, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, RD Agus Ulhayanan mengaku, pihaknya sangat menghargai kemauan baik dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah membantu pihak Keuskupan Amboina dalam membangun infrastruktur dua unit bangunan untuk kepentingan pendidikan Seminari.

Seminari adalah tempat penyemaian benih panggilan imam, di mana para calon imam menjalani pendidikan rohani, akademis, dan pastoral.

“Terimakasih dan luar biasa kami sampaikan dan menghargai kemauan baik Kementerian PUPR, termasuk perencanaan yang sangat bagus dari bagian perencanaan pembangunan dua unit gedung pendidikan seminari ini, tapi kenapa saat pelaksanaan seperti ini, gedung belum digunakan tetapi beberapa bagian mulai alami kerusakan, “Ungkap RD Agus Ulhayanan dengan nada kesal.

Beberapa bagian yang alami kerusakan itu dimulai dari sistem pengairan, termasuk pintu, jendela seraya mencontohkan dimana diatas salah satu gedung ditempatkan dua tong air fiberglass yang tentu ketika proses belajar misalnya air bisa menggenangi ruang belajar, “Ini model perencanaan seperti apa, kan seharusnya dua fiberglass tong air itu ditempatkan diluar gedung, ini belum termasuk pekerjaan misel yang turun naik takaruang (tidak teratur, red) tidak tau air mau dibuang dengan cara bagaimana, jadi kalau air penuh di tengki sudah pasti tergenang di lantai bawah, tempat dimana anak-anak seminari belajar, “kata RD Agus Ulhayanan.

Kendati begitu’ proses keluhan itu telah diperbaiki oleh pihak kontraktor pelaksana secara berjenjang sesuai waktu setahun pemeliharaan. Kendati ada kekurangan kecil yang mesti diteliti secara saksama untuk kemudian perbaikan lanjutan.

Dua gedung pendidikan Xaverianum Ambon ini, konsep pembangunannya dirancang kebutuhan pendidikan calon seminari yakni untuk membentuk para calon imam menjadi orang yang berkepribadian baik

Kurikulum seminari mencakup studi teologi, filsafat, Kitab Suci, liturgi, sejarah Gereja, dan mata pelajaran umum lainnya. Selain itu, ada juga pembinaan dalam bidang kerohanian, kepribadian, dan kemanusiaan.

Jenjang Pendidikan:
Ada dua jenjang seminari, yaitu seminari menengah (setingkat SMA) dan seminari tinggi.

RD Agus Ulhayanan menegaskan, pekerja wajib mendapatkan upahnya melalui keuntungan tapi keuntungan yang adil, jangan yang tidak adil, “tegasnya, seraya menekankan poin terpenting bahwa bangunan apa saja yang dibiayai dari APBN dan APBD yang diperuntukkan bagi masyarakat harus berkualitas.

“Bagi saya point yang sangat penting dan bukan hanya untuk ini, bangunan apa saja proyek pemerintah apa saja untuk bantuan bagi masyarakat apa saja, tolong deh, negara dan masyarakat jangan dirugikan, “ingat RD Ulhayanan yang adalah Penanggung jawab Teknis Pelaksanaan Seluruh Pembangunan Keuskupan Amboina di Desa Air Louw.

Ia juga mempertanyakan alasan mengapa hingga kini pihak pelaksana dari Balai dan kontraktor belum juga memberikan *”progres recordnya termasuk konsep perencanaan finalnya,”* yang belum didapatkan sampai saat ini. Padahal pihak super visi dari Kementerian PUPR telah menyampaikan hal itu ketika meninjau proyek tersebut.

“Itu perintah langsung dari pengawas Kementerian PUPR pusat ketika mengunjungi proyek ini, dan perintah itu disampaikan kepada pihak pengawas perencanaan dan kontraktor tapi sampai saat ini belum diberikan ditanya-tanya pun jawaban mereka nanti, sampai saat ini belum diberikan, “Sesal Ulhayanan sedari mengingatkan kalau progres report dan dokumen perencanaan pembangunan Seminari Xaverianum ini, harus diberikan oleh pihak perencanaan dari Balai dan pihak Kontraktor.

“Sebagai penerima asas manfaat tapi sampai saat ini progress tersebut belum dikasih, berapa kali saya minta dijawab nanti-nanti saya bukan orang bodoh, ADA APA SEBENARNYA?…!!

Menyikapi soal beberapa item dihilangkan lantaran efesiensi anggaran, menurut RD Agus, proyek infrastruktur ini dilaksanakan sebelum adanya kebijakan efesiensi.
Spesifikasi material yang digunakan, seperti pasir, besi, atap Kosen pintu dan jendela apakah sesuai dgn spesifikasi kontrak atau tidak, jika ini yang terjadi maka, pihak pelaksana harus memberikan apa yang kami minta yakni, progres dan dokumen gambar, tapi kanapa ini dipersulit.

Dan jika memungkinkan unsur penunjang misalnya PPK atau pejabat pembuat komitmen harus menjelaskan secara detail apakah temuan lapangan tersebut sesuai dengan syarat-syarat teknis, yang telah diatur dan atau diisyaratkan dalam dokumen Kontrak atau tidak.

PT Nailaka Indah sebagai pihak pelaksana pembangunan KPA Xaverianum Ambon, menekankan kalau pihaknya melaksanakan semua kegiatan, sesuai desain gambar dari Balai.

Muskapitan Haruna menegaskan, pihaknya merampungkan dua gedung dimaksud atas dasar pihak perencanaan,.

“Terus terang kami sangat kecewa dan seakan-akan kami disudutkan, padahal proyek yang bersumber dari APBN ini, terwujud atas dasar perencanaan dan penyesuaian gambar dari Balai, kami tidak boleh menyalahi gambar, “tandas Muskapitan setelah menyikapi pemberitaan media ini saat bertemu di Lokasi Proyek pembangunan KPA Xaverianum Ambon awal Agustus lalu, dihadapan RD Ulhayanan ketika mengemukakan beberapa kekurangan dari proyek infrastruktur APBN 2023/2024 ini

Apabila proyek yang ditanganinya ini jika dikerjakan tidak sesuai dengan spek, tentu Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Maluku, tidak akan menerima, tapi faktanya adalah proyek telah diserahkan kepada pihak Keuskupan Amboina.

“Sudah serah terima dengan balai dan kalau memang proses penyerahan tersebut tidak sesuai spek yang dirancang pihak perencanaan pasti ditolak, tapi ini kan telah dibuat serahterima, dan pembelian bahan sesuai skep gambarnya, “kata Muskapitan selaku penanggung jawab proyek KPA Xaverianum Ambon ini.
Bahwa proyek KPA Xaverianum Ambon ini kala itu Disponsori oleh ibu Naomi dan pak Yudi.

” Jadi sekali lagi pelaksanaan dengan nama kegiatan Pembangunan KPA Xaverianum Ambon di Air Louw kami kerjakan berdasarkan Produk Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Maluku, “ingat dia.

Kendati demikian, Ulhayanan sangat menyangkan kalau pelaksanaan dua gedung mentereng ini, dikerjakan tidak sesuai desain perencanaan awal, ketika rapat terakhir dengan kementerian PU PR saat itu.
Perubahan perencanaan desain ini lanjut Ulhayanan,.sebagai calon penerima manfaat samasekali tidak mengetahui. Bahkan WashUp Group yang dibentuk kala itu tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Ia menduga kalau komunikasi di group WashUp itu terhenti lantaran miskomunikasi internal soal proyek ini apakah diintervensi orang berpengaruh atau lainnya, kami tidak mengetahuinya, “ujar RD Agus Ulhayanan.

Sementara itu pihak penanggung jawab dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Wilayah Maluku yang hendak dikonfirmasi terkait persoalan yang dikemukakan belum berhasil ditemui. Lantaran jika ingin bertemu wawancara harus tinggalkan HP di Pos Security.

“Kami security hanya menjalankan protap Bos Kami, ketika ditanya siapa BoS Anda,? Kami hanya jalankan perintah BOS, silahkan titipkan HP di Pos Security, “kata salah satu security internal,.

Permintaan ini tentu tidak dipenuhi, akhirnya agenda wawancara gagal menyusul aksi demonstrasi yang di lancarkan LSM Pemersatu Elemen Intelektual Pembela Rakyat (Pelopor) dan Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (Jamak) pada Senin (15/9/25).

Aksi nyata digelar setelah dua LSM ini mensinyalir pembangunan infrastruktur KPA Xaverianum Ambon itu, terjadi MarkUp anggaran dari total dana APBN senilai Rp 14′ 853.000.000 yang diperuntukkan bagi pembangunan dua gedung KPA Xaverianum Ambon tersebut.

Diakhir wawancara itu, Sius Kolatfeka, sebagai umat Katolik mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya kepada pembangunan KPA Xaverianum Ambon ini.
(Tim)